Tiga Calon Terindikasi Terlibat Parpol

 

 

RADAR PALEMBANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak mau mengambil risiko. Lembaga ini menunda pelantikan tiga orang calon anggota panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara terpilih. Ketiga orang ini disebut-sebut terindikasi terlibat partai politik (Parpol).

Ketua KPU kota Pagaralam, Yenli Elmanoferi SE MSi menuturkan, pihaknya mendapatkan laporan adanya calon anggota PPK dan PPS terpilih yang terlibat parpol. “Ada tiga calon yang terindikasi. Dua orang calon PPK dan satu orang calon PPS,” ujar Yenli ketika ditemui usai melantik dan mengambil sumpah anggota PPK dan PPS se-Pagaralam di gedung seminar Hotel dan Villa Gunung Gare, kemarin.

Menindaklanjuti laporan tersebut, lanjut Yenli, pihaknya langsung menunda pelantikan tiga orang calon anggota PPK dan PPS terpilih tersebut. Selanjutnya KPU akan melakukan pengecekan ke data sistem informasi partai politik (Sipol). Sebabnya, dalam Sipol terdapat basis data anggota tiap Parpol.

Selain itu KPU juga akan melakukan konfirmasi langsung kepada yang bersangkutan. Ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Bila indikasi ini terbukti, Yenli memastikan pihaknya akan mengganti nama calon terpilih itu dengan  yang lain. “Terkait masalah ini kami telah minta rekomendasi dari Panwas kota Pagaralam,” tambahnya.

Ditemui terpisah, Ketua Panwas kota Pagaralam, Ihwan Nopri SE membenarkan adanya laporan mengenai indikasi keterlibatan calon anggota PPK dan PPS di Parpol. Dikatakan Ihwan, Panwas Pagaralam sudah memberikan rekomendasi secara tertulis kepada KPU kota Pagaralam. Adapun isi surat rekomendasi itu disebutkan Ihwan, adalah meminta agar KPU meninjau  ulang seluruh anggota PPK dan PPS terpilih yang baru saja dilantik. “Bisa dicek di Sipol. KPU bisa mengeceknya secara online,” tutur Ihwan.

Bila indikasi itu terbukti, Ihwan melanjutkan, Panwas Pagaralam memberikan rekomendasi agar KPU segera mengganti yang bersangkutan dengan nama lain. Dijelaskannya, ini demi tegaknya aturan dalam undang-undang Pemilu maupun Pilkada. “Gugur demi hukum,” paparnya.  Ihwan pun berharap KPU dapat menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu lima hari ke depan. (dio)

 

No Responses

Tinggalkan Balasan