Siska Marleni: Kontribusi Perusahaan Daerah Rendah

 

+ Komite IV DPD RI Dengar Curhatan Realisasi Pajak Sumsel

 

RADAR PALEMBANG – Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, mendatangi pemerintah provinsi Sumsel dalam agenda penyusunan daftar inventarisasi masalah RUU tentang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), Senin (12/2/2018). Hal itu sekaligus mendengar keluhan dan kendala dalam sulitnya merealisasikan target untuk pembangunan daerah.

10 anggota DPD yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite IV DPD Siska Marleni, ingin mengetahui bagaimana peningkatan pajak serta kendala yang dihadapi Sumsel. Anggota DPD yang hadir diantaranya, John Pieris (Provinsi Maluku), Bambang Sadono (Provinsi Jawa Tengah) Budiono (Provinsi Jawa Timur), Abdul Gafar Usman (Provinsi Riau), Ahmad Kanedi (Provinsi Bengkulu), Ghazali Abbas Adan (Provinsi Aceh)

Dan  Leonardy Harmainy (Provinsi Sumatera Barat).

“Antara lain kegiatan kunjungan kerja ini untuk mendapatkan masukan, saran dan aspirasi daerah sebagai dasar untuk merancang dan membahas RUU, agar memperoleh informasi mengenai pajak dan retribusi sebagai sumber utama PAD, informasi mengenai ketergantungan fiskal dan keuangan daerah terhadap pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah,” ungkap Siska.

Diakui Siska, RUU ini merupakan daftar produk hukum yang sudah direncanakan pada periode 2015-2019. Bukan hanya Sumsel, provinsi Gorontalo dan Kalimantan Tengah. Sumsel sendiri memberikan masukan dalam ektinifikasi jenis pajak dan keinginan Direktorat Pajak juga tidak bisa berbuat banyak karena kewenangan berada di pusat.

“Ya usulan seperti diskresi penetapan tarif pajak jika secara ekplisit nantinya jadi produk hukum, adanya UU tentu untuk peningkatan PAD, kalau alat berat senasib dengan PPn, penerangan jalan dan PPh 21 ya itu akan dibahas lagi,” katanya.

Setelah bahan dikumpulkan dari berbagai provinsi nanti akan difinalisasikan, RUU ini sendiri akan diusulkan kepada DPR dengan melakukan uji serta membuat naskah akademiknya.”Ya target kita bulan Juli ini sudah bisa masuk dalam legislasi, harapan pemda tentu bisa bersambut oleh pusat ya inilah tujuan kita mendengar usulan,” katanya.

Kemudian, pendapatan asli daerah yang rendah menyebabkan tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat, faktor yang mempengaruhi rendahnya PAD adalah kontribusi Perusahaan Daerah terhadap pendapatan daerah yang masih kecil, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, karena semua jenis pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung diambil oleh pusat.

“Pajak daerah yang belum mampu menjadi sumber utama PAD, kekhawatiran jika daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme, kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah masih dalam merencanakan pembangunan di daerahnya, sehingga ketergantungan daerah terhadap pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah sangat tinggi,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumsel, Neng Muhaibah mengakui masih kesulitan dalam hal penagihan pajak terutama bagi pengusaha yang memiliki alat berat. Maka dari itu ia menginginkan adanya peraturan baru tentang pemungutan pajak kendaraan alat berat. “Kalau di daerah tambang dan perkebunan banyak jalan rusak karena kendaraan alat berat, nah saya berharap bagaimana UU yang baru nanti mengatur itu semua sehingga bisa meningkatkan PAD,” katanya.

Sumsel sendiri melakukan penarikan untuk PAD diantaranya pajak kendaraan, bea balik nama, rokok, pajak bahan bakar. Untuk realisasi penerimaan tahun 2017 dari target Rp 8,9 triliun, realisasi yang didapat Rp 8,1 triliun atau 91,5 persen untuk pendapatan daerah.

Dijelaskan Plt Kepala BPKAD Sumsel, Ahmad Mukhlis menerangkan kondisi pembangunan di daerah potensinya sangat besar seperti untuk realisasi pajak dari pembangunan Bandara, LRT dan sebagainya namun aturan yang mengatur posisi kemampuan keuangan daerah menjadi batasan kewenangan. “Posisi kemampuan keuangan daerah kewenangan dari pusat karena diketahui daerah hanya menerima bagi hasil,” ujarnya.(sep)

No Responses

Tinggalkan Balasan