Rp5,4 Miliar Disita

RADAR PALEMBANG, Kantor Pajak kembali menunjukkan taji dengan melakukan sita serentak. Tak tanggung-tanggung kegiatan sita serentak ini dilakukan terhadap 13 Wajib Pajak dari 11 Kantor Pelayanan Pajak wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, dengan harta sitaan senilai Rp 5,4 miliar. “Utang Pajak tidak dilunasi, aset wajib pajak disita,” tegas Ibrahim Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan Intelijen dan Penyidikan Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumsel dan Kep. Babel.
Kegiatan tindakan penagihan serentak dalam bentuk “Sita Serentak” ini adalah salah satu langkah penegakan hukum perpajakan. Sesuai dengan Undang-undang nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang hasil sitaan.
Sedangkan penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan pelunasan utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
“Kegiatan sita serentak yang dilakukan hari ini Selasa, 5 Desember 2017 terhadap 13 (tiga belas) wajib pajak dari 11 (sebelas) Kantor Pelayanan Pajak wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung membukukan nilai tunggakan sebesar Rp 14,750 miliar. Dari total nilai tunggakan tersebut untuk wilayah Sumatera Selatan sendiri senilai Rp 13,168 miliar dan untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp 1,581 miliar. Sementara nilai aset yang berhasil disita total senilai Rp. 5,414 miliar dengan rincian Rp5,111 miliar untuk wilayah Sumatera Selatan dan Rp300 jutan,” beber dia.
Dalam pelaksanaan “sita serentak” ini juru sita pajak telah dikoordinasikan dengan pihak keamanan setempat dan jajaran perangkat daerah sebagai saksi dalam pelaksanaan tersebut. Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung, M. Ismiransyah M. Zain mengungkapkan, tindakan penagihan dalam bentuk “sita serentak” ini akan terus dilakukan, sebagai bentuk penegakan hukum pajak agar masyarakat Wajib Pajak dapat lebih patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Saat ini Ditjen Pajak juga telah diberikan kewenangan sesuai UU Nomor 9 Tahun 2017 untuk mengakses data keuangan yang dimiliki lembaga keuangan seperti perbankan dan pasar modal. Selanjutnya mulai tahun 2018, lembaga keuangan akan secara rutin memberikan data keuangan kepada DitjenPajak, termasuk data keuangan dari 100 negara lain yang telah sepakat bertukar informasi keuangan dalam rangka memerangi pelarian pajak lintas negara.
Oleh karena itu, Ditjen Pajak mengimbau semua Wajib Pajak baik yang belum dan terlebih khusus yang sudah ikut Amnesti Pajak dan masih memiliki asset tersembunyi untuk segera memanfaatkan prosedur PAS-Final sebagaimana diatur dalam PMK-165 ini sebelum Ditjen Pajak menemukan data asset tersembunyi tersebut.
Dalam semangat rekonsiliasi dan reformasi pajak, pemerintah mengimbau seluruh Wajib Pajak untuk memanfaatkan seluruh fasilitas yang tersedia demi melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan menjadi Wajib Pajak yang patuh demi membangun Indonesia yang lebih baik untuk kita semua. (iam)

No Responses

Tinggalkan Balasan