Rp 1 Juta Bisa Dapat Rumah

 

RADAR PALEMBANG – Kementerian Perumahan Rakyat RI akan segera membangun sejuta rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah Sumsel mendapat jatah 15 ribu unit.  Kegiatan pemancangan tiang pertama (ground breaking) dilakukan serentak di 34 provinsi. Untuk pusatnya berlokasi di Semarang dilakukan oleh Presiden RI.

“Dicanangkan (diresmikan secara nasional) 30 April, satu hari sebelum Mayday (Hari Buruh Nasional 1 Mei),” ujar Direktur Utama Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat RI, Budi Hartono, Jum’at (27/3).

Meski begitu, nantinya setiap daerah akan terkoneksi dengan video conference dalam groundbreaking tersebut. “Di Sumsel, lokasinya di Jakabaring. Bukan hanya groundbreaking sejuta rumah tapi sekaligus groundbreaking lima tower atlet di JSC (Jakabaring Sport Center),” ungkapnya.

Sejuta rumah itu ditargetkan untuk se-Indonesia. Sementara di Sumsel ditarget bangun 15.000 rumah murah yang dikhususkan untuk masyarakat miskin. “Cukup bayar uang muka satu juta rupiah saja,” tutur dia.

Pembangunan rumah murah itu akan dilakukan dengan tangan-tangan pengembang yang ada di Sumsel dan nantinya dibantu biaya oleh perbankan di Sumsel, seperti Bank Tabungan Negara (BTN). Ia menuturkan, harga rumah tersebut nantinya akan ditawarkan mulai Rp110.500.000, cicilan hingga 20 tahun. “Bunganya tetap. Bebas PPN, KPR bunga murah,” cetus Budi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumsel.

Eddy Hermanto mengatakan, Gubernur Sumsel sangat setuju dan mendukung rencana tersebut. “ Gubernurpun mendukung,” tuturnya.

Apalagi, saat pencanangan nanti bertepatan waktunya dengan groundbreaking tower atlet di JSC dengan dana dari APBN. “Sumsel dijatah 15.000 rumah, tahun ini selesai,” jelas dia

Namun, kata Eddy, saat ini Kementerian Perumahan Rakyat RI tengah melakukan tender untuk proyek tersebut dan akan langsung bangun setelah keluar pengumumannya.

Bantuan DP PNS

Angin segar juga berhembus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, tahun ini Bapertarum memberikan program tambahan bantuan uang muka (TBUM) maksimal Rp30 juta. “ Jadi semua PNS mulai dari golongan terendah bisa mengajukan,” kata Nyoman Suprayatna, Kepala satuan pengawas internal Bapertarum PNS, dibincangi usai rapat membahas program sejuta rumah murah di Pemkot Palembang, Jumat (27/3).

Ditambahkanya, TBUM merupakan bantuan dana dari Bapertarum-PNS berupa pinjaman lunak yang harus dikembalikan, untuk membantu memenuhi sebagian uang muka pembelian rumah dengan fasilitas kredit pemilik rumah.

“Persyaratannya juga mudah, yang jelas merupakan PNS aktif dari golongan I, II, III dan IV. Memiliki masa kerja minimal 5 tahun, belum memiliki rumah dan belum memanfaatkan bantuan dari Bapertarum-PNS,” jelasnya. Untuk ketentuan umumnya, pertama, PNS berhak memanfaatkan program TBUM bersamaan dengan program bantuan uang muka (BUM), bisa jadi program TBUM saja ataupun program BUM saja.

Kedua, jangka waktu TBUM paling lama 15 tahun. Ketiga, dilakukan melalui bank pelaksana yang telah bekerjasama Bapertarum-PNS. Keempat, program layanan TBUM dapat digunakan untuk pembelian rumah baru, rumah second/bekas, atau rumah susun melalui program KPR/KPA di bank pelaksana. Terakhir, proses pelaksanaan TBUM dilakukan bersamaan dengan proses pengajuan KPR/KPA di bank pelaksana. “Untuk TBUM, cicilannya sangat rendah dan bunga berkisar dari 7 persen- 3,25 persen,” kata Nyoman.

Sedangkan, bagi PNS golongan I, II dan III juga bisa memanfaatkan BUM yang tidak perlu dikembalikan. Masing-masing Rp1,2 juta golongan I. Rp 1,5 juta golongan II dan Rp1,8 juta golongan III. Sementara itu, Oka Murod, Wakil Ketua Umum DPP REI Pusat mengatakan, dari total sejuta rumah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang akan disebar ke seluruh Indonesia. 15 ribu diantaranya akan dibangun di Sumsel, dan 8 ribu akan dibangun di Palembang.

Untuk itu, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah setempat supaya memaparkan perkembangan dan rencana pembangunan infrastruktur yang ada. “Kami akan membangun perumahan didekat rencana pembangunan seperti jalan lingkar selatan, dan lainnya,” sambungnya.

Hanya saja, sedikit disesali dahulu pembangunan perumahan MBR sama sekali tak dipungut retribusi, akan tetapi saat ini sudah ditarik retribusi oleh Pemkot setempat, juga Palembang.

Ditambahkan Budi Hartono, Direktur Utama Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Diantara pembangunan rumah MBR tersebut, juga akan ada pembangunan Rusunawa (Rumah Sususn sewa).

Kemungkinan besar di Jakabaring akan dilakukan pemancangan tiang pertama (ground breaking). Namun, masih akan dibahas lebih lanjut dengan para pengembang yang sudah siap.“Selain rumah murah, juga akan dibangun 2 blok Rusunawa terdiri dari 8-12 lantai,” sambungnya.

Itu merupakan program baru selama pemerintahan Presiden Jokowi dan akan dilaunching pada 30 April mendatang di Semarang.

Kadis PU Cipta Karya Palembang, DR Ana Heryana sangat menyambut baik program tersebut. “Ini juga sangat mendukung upaya kami menciptakan 100 zero 100 hingga tahun 2019 mendatang,” pungkasnya.(rd1/tma) 

 

No Responses

Tinggalkan Balasan