OJK dan Pemprov Sumsel Sosialisasikan TPAKD

0
274

Percepat Akses Keuangan Daerah

RADAR PALEMBANG, – Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di daerah sudah barang tentu menjadi bagian visi misi dari Pemerintah Daerah, karena hal tersebut menjadi inidikator tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Dalam mencapai target pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dimaksud, terdapat beberapa faktor hambatan yang harus dihadapi Pemerintah Daerah dan masyarakatnya, di antaranya faktor geografis, infrastruktur, SDM, SDA, termasuk juga akses terhadap lembaga jasa keuangan. Hal ini menjadi tantangan dan peluang bagi masing-masing Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi di daerahnya masing-masing.

Beranjak dari kondisi tersebut, pada tahun 2016, OJK bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menginisiasi adanya pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Tim ini sendiri merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Kehadiran TPAKD mempunyai tujuan antara lain untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai inovasi dan terobosan baru guna mendukung perekonomian daerah, mendorong adanya aliansi strategis dan peran serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perwakilan kementerian/lembaga di daerah, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka perluasan akses keuangan di daerah, menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dalam rangka pemerataan ekonomi dan kemandirian daerah, mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan (start up business) dan membiayai pembangunan sektor prioritas, serta mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

Satu tahun telah berlalu sejak pandemi COVID-19 melanda, menjadikan percepatan pemulihan ekonomi sebagai fokus utama pemerintah selain sektor kesehatan. Banyak pelaku usaha yang terdampak, umumnya pelaku UKM dan pelaku usaha kecil lainnya yang kehilangan mata pencaharian termasuk modal usaha, sehingga turut menjadi faktor pendukung melemahnya tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Memperhatikan kondisi tersebut, maka peran TPAKD sangat dibutuhkan. Untuk itu, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mempercepat pemulihan ekonomi di daerah, Gubernur Sumatera Selatan selaku Dewan Pengarah TPAKD Provinsi Sumatera Selatan telah meminta seluruh Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan untuk membentuk TPAKD di tingkat kabupaten/kota. Diharapkan dengan terbentuknya TPAKD di tingkat kabupaten/kota di Sumatera Selatan, dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta instansi lain yang terkait melalui literasi dan inklusi keuangan masyarakat, penyerapan pembiayaan terhadap UMKM, dan mendorong percepatan akses keuangan di daerah.

Menindaklanjuti arahan Gubernur Sumatera Selatan dimaksud, OJK bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Biro Perekonomian Pemprov Sumatera Selatan, menyelenggarakan giat bersama dengan melakukan roadshow ke seluruh Sekretariat Daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya peran TPAKD dalam penyediaan akses keuangan bagi masyarakat di daerah, sekaligus dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di daerah, yang mana percepatan penyaluran KUR tersebut menjadi salah satu program TPAKD Provinsi Sumatera Selatan.

Roadshow pengenalan TPAKD dan monev KUR ini telah dilakukan pada 7  kabupaten/kota, yakni Kabupaten Ogan Ilir, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawaas Utara, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Empat Lawang. Khusus untuk Kabupaten Muara Enim, langsung dilakukan pengukuhan TPAKD guna mempercepat realisasi pemulihan ekonomi.

Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, Iwan M Ridwan, dalam sambutannya saat pengukuhan TPAKD Muara Enim menyampaikan bahwa akses keuangan telah menjadi isu global. Hal ini didukung dengan bukti empiris yang menunjukkan bahwa perluasan akses keuangan, khususnya akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau, dapat mendorong penurunan tingkat kemiskinan dan mempersempit jurang ketimpangan.

Oleh karena itu, kebijakan penguatan sektor keuangan untuk mendorong perluasan akses keuangan bagi masyarakat dan UMKM menjadi hal yang sangat penting dan perlu mendapat prioritas. Akses keuangan telah menjadi salah satu kerangka pembangunan ekonomi nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Lebih lanjut, Iwan M. Ridwan memaparkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan TPAKD adalah pelaksanaan business matching, yakni mempertemukan kebutuhan masyarakat akan produk keuangan baik kredit/pembiayaan, asuransi, tabungan, dan investasi—dengan industri jasa keuangan.

Selain itu, program kerja TPAKD juga dapat mendukung program pemerintah pusat, seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lainnya.

Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sumatera Selatan, Afrian Joni, dalam paparannya juga menyampaikan bahwa pembentukan TPAKD di kabupaten/kota di Sumatera Selatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Sumatera Selatan, sesuai dengan tagline Sumsel Maju Untuk Semua.

Pemerintah Daerah mengharapkan dengan adanya TPAKD di tingkat kabupaten/kota, kendala dan hambatan terkait akses masyarakat pada produk dan layanan jasa keuangan dapat teratasi, khususnya terkait dengan modal pembiayaan usaha bagi kelompok usaha masyarakat di daerah.

Sampai dengan Triwulan 1 tahun 2021, di Sumatera Selatan telah terbentuk 6 (enam) TPAKD, yakni TPAKD Provinsi Sumatera Selatan, TPAKD Kabupaten Banyuasin, TPAKD Kabupaten Kota Palembang, TPAKD Kabupaten Muara Enim, TPAKD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan TPAKD Kabupaten Empat Lawang, namun baru 3 (tiga) TPAKD yang baru dikukuhkan, yakni TPAKD Provinsi Sumatera Selatan, TPAKD Kabupaten Banyuasin, dan TPAKD Kabupaten Muara Enim. (hen)

LEAVE A REPLY