Kasus Suap Pemkab Muba, Ubah Pengelolaan APBD

 

RADAR PALEMBANG –    Kasus dugaan penyuapan yang sedang menimpa Pemkab Musi Banyuasin, menunjukkan adanya ketidak transparan dalam pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Sudah saatnya, seluruh Pemkab mengajak keterlibatan pihak ketiga

Terungkapnya kasus suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanha Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Musi Banyuasin, dinilai kalangan pengamat sebagai fenomena gunung es. Sebab, empat orang yang ditetapkan tersangka merupakan bukti awal, kemungkinan besar akan ada dalang kakap dari kasus ini.

Pengamat Politik Unsri Prof Dr Alfitri, merasa prihatin atas kejadian ini. Hal ini membuka mata masyarakat, jika praktek kongkalikong atau persekingkuhan antara legislatif dan eksekutif masih terjadi. Selama ini perkara ini tersimpan rapat. Namun apa yang dikakukan KPK mengiangatkan masyarakat bahwa penggunaan dana APBD banyak mengundang masalah.

“Kasus di Muba bisa menjadi fenomena gunung es yang bisa saja terjadi di daerah lain, sebab semua daerah selalu melubatkan eksekutif dan lagislatif dalam pembahasan RABPD,” jelasnya, Senin (22/6).

Sistem seperti ini membuka ruang untuk terjadinya praktek perselingkuhan yang berujung tindakan menyalahi aturan atau korupsi. DPRD yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan malah menjadi otak penyimpangan.

Kondisi ini menggambarkan adanya cela yang perlu dibenahi dalam sistem pengelolaan APBD. “Kasus yang terjadi di Muba mirip dengan apa yang terjadi di Jakarta, bedanya di DKI kalangan eksekutif bergerak cepat dan langsung membongkarnya di hadapan semua masyarakat. Namun di Muba justru eksekutif dan legislatif, sama-sama kalap mata melihat tumpukan uang, makanya bisa terjadi kasus ini,” jelas dia.

Praktek perselingkuhan ini menjebak kalangan eksekutif untuk melakukan pengambilan uang negara secara ilegal. Kondisi ini tentu menimbulkan ide untuk segera melakukan perubahan dalam sistem pengelolaan APBD. Pemerintah daerah perlu menerapkan sistem keterbukaan yang melibatkan pihak ketiga dalam transparansi penggunaan anggaran. “Dengan sistem sekarang memang sangat rawan terjadinya penyelewengan,” katanya.

Selain itu, tim badan anggaran yang ada di DPRD ternyata juga memiliki posisi yang strategis untuk bisa mempermainkan dana APBD. Penguatan fungsi legislasi yang berbasis pengawasan dari masyarakat, harus segera digalakkan. Sebab, jika tidak ada perubahan mengenai pengelolaan anggaran akan memberikan celah untuk melakukan hal yang sama.(iam/ace)

 

One Response

Tinggalkan Balasan