Kader Demokrat Sumsel Ramai-ramai Bela SBY

 

 

RADAR  PALEMBANG- Adanya pernyataan Firman Wijaya selaku pengacara mantan Ketua DPR RI Setya Novanto yang menyebutkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut terlibat dalam skandal mega korupsi e-KTP, langsung mendapat reaksi keras dari seluruh kader partai Demokrat. Termasuk diantaranya Partai Demokrat Kabupaten OKU Timur.

Menurut Ketua DPC Partai Demokrat OKU Timur Ibrahim SE, pernyataan Setya Novanto tersebut merupakan fitnah yang sangat keji. Sebab dari awal kasus korupsi e-KTP terkuak, nama SBY tidak pernah disebut apalagi terlibat. “Untuk itu seluruh kader Partai Demokrat se-Indonesia langsung menyatakan sikap dengan menjamin bahwa ketua umum kami pak SBY tidak terlibat sama sekali kasus korupsi e-KTP,” ujar Ibrahim.

Bahkan, lanjut Ibrahim, kader partai Demokrat akan mendampingi SBY mengambil tindakan hukum dengan melaporkan balik pengacara Setya Novanto ke Bareskrim Mabes Polri atas fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukannya.

“Kami dari DPC dan DPAC Partai Demokrat se Kabupaten OKU Timur sangat mendukung langkah pak SBY dan DPP yang akan melaporkan pengacara Setya Novanto ke Bareskrim Mabes Polri. Bahkan kami dari OKU Timur siap berangkat ke Jakarta untuk bersama-sama kader dan pengurus DPP melaporkan ke Bareskrim,” tegas Ibrahim yang didampingi Wakil Sekretaris Drs H Islahuddin dan pengurus lainnya.

Tak hanya OKUT, ribuan kader DPC Partai Demokrat Palembang menyatakan mendukung langkah hukum yang dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melaporkan pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya pada Bareskrim Mabes Polri.

Pernyataan dukungan ini disampaikan pengurus DPC Demokrat, Kms Arfan Effendi selaku Ketua Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi DPC Demokrat Palembang serta pengurus lainnya saaf menggelar jumpa pers di Kantor DPC Demokrat  Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara, Palembang, Selasa (6/2).

“Pukul 12.30 hari ini (kemarin,red) pak SBY sedang mengajukan laporan ke Bareskrim Mabes Polri terkait pencemaran nama baik, dimana pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya menyebutkan bahwa pak SBY dapat aliran dana dari kasus E-KTP,” kata Kms Arfan Effendi.

Dia menegaskan, saat menjabat sebagai Presiden RI, SBY tak pernah sepeserpun menerima dana kasus E-KTP. “Kami kader DPC Demokrat Palembang mendukung langkah pak SBY. Ini bentuk support kami. Kami berharap penegak hukum dapat adil, dan transparan dalam kasus ini,” tegasnya.
Sementara itu, Tim Advokasi DPC Demokrat Palembang Ahmad Sayuti mengatakan tengah menganalisa dan menunggu instruksi pusat. Pihaknya sendiri siap melaporkan kasus tersebut ke Polresta Palembang jika diminta DPP Demokrat. “Kami sedang menganalisa dan menunggu pusat,” ringkasnya.

Dukungan juga datang dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin, yang menyatakan sikap mendukung langkah Ketua DPP Partai Demokrat, terkait adanya tuduhan isu keterlibatan dalam kasus e-KTP.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin H Ali Mahmudi mengatakan, pihaknya dari mulai tingkat DPC hingga PAC yang ada di Kabupaten Banyuasin secara tegas mendukung langkah Susilo Bambang Yudhoyono untuk melaporkan Firman Wijaya pengacara dari Setya Novanto yang telah melakukan pencemaran nama baik kepada ketua partai mereka.

“Ya kita dukung langkah Pak SBY sebagai ketua DPP Partai Demokrat. Pastinya seluruh kader di DPC mendukung penuh langkah itu,” katanya di Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuasin, Jalan Lintas Timur Palembang-Betung Km 41, Selasa (6/2).

Seperti diketahui, Firman Wijaya sebelumnya menyebut bahwa fakta persidangan berupa keterangan saksi telah mengungkap siapa sebenarnya aktor besar di balik proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Berdasarkan keterangan saksi, menurut Firman, proyek e-KTP dikuasai oleh pemenang pemilu pada 2009, yakni Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun, saksi yang dimaksud Firman adalah mantan politisi Partai Demokrat, Mirwan Amir. (awa/net)

 

No Responses

Tinggalkan Balasan