Jembatan Musi IV dan VI Terhambat Pembebasan Lahan

Jembatan Musi IV dan VI Terhambat Pembebasan Lahan

RADAR PALEMBANG – Pembangunan dua proyek besar yakni Jembatan Musi IV dan IV merupakan salah satu infrastruktur penjunjang Asian Games. Namun, dalam progresnya saat ini pembangunan kedua jembatan tersebut mengalami hambatan pembangunan, khususnya terkait pembebasan lahan

Ketua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jembatan Musi IV Balai Besar Pelaksana Jalan Negara Wilayah V Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Suwarno mengatakan, secara keseluruhan untuk dibagian Ilir, sudah tak ada lagi masalah pembebasan lahan atau sudah 100 persen rampung. Hanya saja untuk di bagian Ulu, pembebasan lahan masih cukup lebar yakni 874 meter dimana membutuhkan anggaran sebanyak Rp190-200 miliar.

“Ini wewenang pemerintah provinsi. Tahun 2017 dianggarkan hanya Rp10 miliar untuk pembebasan lahan sementara kebutuhan sekitar Rp200 miliar. Pembebasan lahan ini dibutuhkan untuk membangun akses jalan Azhari menuju ke Ahmad Yani,” kata dia, Senin (8/1)

Menurutnya, bisa saja tidak pembebasan lahan tidak begitu luas sehingga anggaran bisa diminimalisir, hanya saja akses jalan hanya sampai Jalan Azhari. Sementara jalan tersebut cukup sempit hanya sekitar 5 meter, tidak sesuai dengan jembatan Musi IV yang memiliki lebar 14 meter.

“Jika seperti ini maka fungsi jembatan tidak maksimal. Harapannya jembatan dapat memperlancar lalu lintas. Namun nantinya malah dapat menimbulkan antrian penggunaan jalan,” katanya.

Saat ini progres pembangunan Musi IV sudah 69,06 persen dari jadwal seharusnya 70,39 persen. “Memang agak minus (lebih rendah dari target), lantaran untuk pengerjaan jalan akses belum bisa dilaksanakan,” katanya.

Seharusnya, sambung dia, jalan akses ini dilakukan pada Oktober lalu, namun hingga sekarang belum dikerjakan lantaran pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawab provinsi belum juga rampung. “Tentu ini menganggu pekerjaan,” katanya.

Tahun ini, sambung dia, total dana pengerjaan Musi IV sebesar Rp199 miliar, 2017 sebesar Rp 154 miliar dan pada 2016 sebesar Rp 224 miliar.  Dimana pengerjaan tahun ini pada Pier (P) 14 dan Ombudmen 6 dan pier di sungai Musi yakni P4, P5, P6, P7, P8 dan P9. Targetnya pada Juli seluruh fisik ini selesai. “Akhir Mei sudah tersambung dan dilakukan perapian, ornamen dan pemasangan lampu,” sebutnya.

Ketua PPK Musi VI Dinas PU BM dan Tata Ruang Provinsi Sumsel, Joko Saputra mengatakan, saat ini progres Musi VI  sudah 60 persen atau surplus 1 persen dari target diharapkan. Alokasi dana untuk proyek Rp 219 miliar dari total proyek Rp 563 miliar. “Kontrak tahun ini sudah dilakukan pada 27 Desember dan dimenangkan PT Nindya Karya,” katanya.

Menurut Joko, dana tersebut diperuntukan untuk pengerjaan P1, P2, P3 dan P11 serta ombument I dan ombument 2 serta pengerjaan ornamen dan landscape jembatan. “Target fisik, Juli seluruh fisik sudah selesai,” katanya, lebar jembatan 11 meter, panjang 1125 meter dengan dua jalur satu lajur dan beban puncak 3.000 ton per satu kabel.

Kemudian, lanjut dia, pada Januari hingga Februari akan dilakukan pemasangan flat lantai jembatan. Pengerjaan ini memang butuh waktu agak lama sebab harus dilakukan satu persatu. Karenanya, selain fokus pada bagian ini pihaknya juga fokus pada pengerjaan jalan akses.”Pada jalan pendekat ini pun tidak ada masalah sebab untuk pembebasan lahan ini sudah rampung menggunakan APBN,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel Ucok Hidayat didampingi Ketua PPK Pembebasan Lahan Dinas PU BM dan Tata Ruang Provinsi Sumsel, Hilmasnyah menjelaskan, pembebasan lahan untuk Musi VI dari Jalan Faqih Usman dan Jalan Wahid Hasyim sepanjang 700 meter tidak ada masalah. Pendataan sudah dilakukan, total ada 127 warga dan 88 warga sudah diajukan dan tinggal  konfirmasi pembayaran. Total ada Rp 63 miliar dari BBPJN. ”Artinya 80 persen sudah siap dan tidak ada masalah,” katanya.

Kemudian, pembebasan lahan Musi IV  yang memang sulit sebab dana dibutuhkan untuk pembebasan lahan dengan panjang 866, pembebasan lahan ini butuh dana Rp 200 miliar. “Untuk pembebasan lahan ini sepertinya belum bisa dilakukan tahun ini sebab tidak ada anggaran,”katanya.

Diakuinya, pembebasan lahan untuk Musi IV ini memang butuh dana lebih besar sebab rumah yang ada disana tergolong middel up dibandingkan Musi VI. Karenannya dana dibutuhkan sangat besar. ”Kami tidak sanggup. Karena itu, ganti kerugian ini akan diajukan pada ABPN P atau pada APBDP, jika memang bisa. Pembangunan akan tetap jalan dan sesuai target, tapi memang fungsinya akan sedikit berkurang,” kata dia.

Terkait dengan lambatnya pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan Musi IV dan Musi VI, kendala terbesar yakni soal dana. “Kas di keuangan kita kosong. Tidak ada anggaran di tahun 2018,” katanya.

Untuk pembebasan lahan di 2017 sudah dilakukan sesuai dengan anggaran yang ada. Seperti anggaran untuk jembatan Musi IV senilai Rp10 miliar, dan jembatan Musi VI sebanyak Rp63 miliar. “Kebutuhan untuk pembebasan lahan itu cukup besar. Di Musi IV saja, membutuhkan anggaran Rp190 miliar hingga Rp200 miliar. Di Musi VI, membutuhkan anggaran Rp72 miliar. Keduanya merupakan anggaran untuk membuat akses jalan dari jembatan tersebut,” kata dia.

Ia menerangkan, untuk pembebasan lahan di Musi IV pihaknya menilai cukup berat jika dianggarkan dari provinsi. Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemerintah pusat untuk membantu menyediakan anggaran untuk pembebasan lahan tersebut. “Harapan kita, pemerintah pusat dapat membantu untuk ini,” katanya.(tma)

No Responses

Tinggalkan Balasan