Isu Jual Beli Kursi Merebak

 

 

 

RADAR PALEMBANG – Sejauh ini, belum ada calon yang memastikan telah mendapat dukungan penuh partai untuk menjadi kandidat kepala daerah. Kendati sudah ada klaim, tetapi dukungan resmi belum didapat. Sementara, jikapun sudah ada namun belum memenuhi syarat untuk maju.

Karena itu, wajar bila saat ini isu jual beli kursi untuk mendukung kepala daerah sudah merebak. Apalagi, sudah rahasia umum jika seorang kandidat calon kepala daerah untuk dapat diusung partai politik harus mengeluarkan finansial yang tidak sedikit. Finansial yang diminta cukup fantastis yaitu miliaran, sesuai dengan jumlah kursi parpol tersebut di legislatif.

Calon kepala daerah bukan hanya mengeluarkan finansial pada saat kampanye saja, namun harus mengeluarkan finansial untuk mendapatkan perahu. Para calon harus berani “membeli” kursi parpol di dewan untuk memenuhi syarat pencalonan.

Sumber koran ini menyebutkan, pihaknya kesulitan melakukan koalisi dengan salah satu Parpol, karena parpol tersebut menetapkan mahar yang cukup besar. Padahal kursi parpol tersebut tidak begitu banyak. ”Seharusnya ini tidak terjadi, karena ini akan memberatkan kami,” kata salah satu tim sukses calon kepala daerah itu.

Menurut sumber yang minta namanya tidak disebut itu, sekarang bukan lagi hitungan kursi yang diperjual belikan oleh parpol namun sesuai dengan kebutuhan. Angka tersebut tentu sangat tidak baik dalam sebuah komunikasi politik. ”Angkanya lebih dari Rp 1 miliar untuk satu kursi ini ditingkat provinsi. Kalau tinggkat kabupaten/kota lebih kecil pastinya,”ujarnya.

Menanggapi itu, pengamat politik Universitas Sriwijaya, Andries Lionardo sangat menyayangkan jika suatu partai menetapkan mahar, karena tugas pokok partai adalah menyerap calon pemimpin yang potensial, dimana ia memiliki kemampuan bekerja dan wawasan yang tinggi dalam membangun daerah. ”Y,a sangat disayangkan, oleh karena itu kiat berharap itu hanya isu,”kata Andries, kepada Radar Palembang, kemarin (8/11).

Dikatakan Andries, oleh karena dasar penetapan siapa yang diusung itu banyak pertimbangan, bukan hanya karena logistik namun dari visi misi, kemudina pengalaman kerja, berlatarbelakang pendidikan yang mumpuni, dan jaringan sosial yang baik kepada masyrakat. ”Bukan hanya finasial saja dalam mengusung kepala daerah itu, karena banyak pertimbangan,”jelasnya.

Ia menyarankan finansial yang ditetapkan oleh partai sesuai dengan kebutuhan saja, bukan ajang untuk memanfaatkan kandidat meraup keuntungan , yang harus dilakukan dalam meraih kemenangan bukan finansial saja. Namun gerakan arus bawah menjadi salah satu faktor.

Dampak adanya mahar politik begitu banyak, salah satunya kandidat yang telah mengelaurkan finansial yang besar ketika terpilih akan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan partai yang telah mengantarkannya. ”Pada akhirnya pertumbuhan reformasi birokrasi tidak aakan terjadi, demokrasi substansi akan terganggu dalam internal birokrasi,”jelasnya.

Terpisah, pimpinan parpol yang diminta komentarnya membantah adanya jual beli kursi dewan untuk mendukung calon. Seperti diungkapkan Ketua PKS Sumsel, Erza Saladin, siapa yang akan diusung pada Pilkada Sumsel masih dalam proses oleh DPP. Kewenangan siapa  yang akan diusung sepenuhnya diserahkan ke DPP. “Sekarang masih proses, kita tunggu saja nanti,”jelas dia.

Menurut dia, siapapun yang akan diusung pihaknya seoptimal mungkin akan memenangkan kader maupun eksternal yang akan diusung nanti, dengan mesin politik yang optimal maka suara cagub akan lebih optimal diharapkan nantinya.

Sedangkan ditanya soal apakah ada mahar politik yang ditetapkan oleh PKS dalam mengusung calon kepala daerah, Erza enggan memberikan komentar. “Yang tepat yang diusung sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh calon,’’ sergahnya.

Sekretaris DPW PKB Sumsel, Nasrun Halim mengatakan, dlam penentuan setiap calon kepala daerah yang diusung sesuai dengan mekanisme yang ada di partai. Salah satunya dengan mempertimbangkan hasil survei karena hasil survei akan menunjukkan kekuatan dan kelemahan partai yang akan diusung. “Kami juga melakukan fit and proper test yang dilakukan langsung oleh DPP dengan itu akan diketahui kualitas, dan komitmen calon dengan partai,”jelas dia.

Ia mengklaim bahwa dalam mengusung calon kepala daerah pihaknya tidak ada mahar politik. Karena mahar tersebut akan sangat memberatkan bagi kandidat untuk mendapat kan suara PKB. “Insyallah tidak ada, yang terpenting harus mengikuti mekanisme yang ada di partai mulai dari penjaringan dan lainnya, yang pasti banyak pertimbangan,”ujar dia.

Koordinator wilayah Sumbagsel DPP Nasdem, Irma Suryani menandaskan, dalam mengusung calon kepala daerah Nasdem tidak memungut biaya atau mahar. Sebab, Nasdem tanpa mahar, karena yang diusung sesuai dengan survei dan suara dari masyarakat langsung.

“Yang terpenting, calon yang diusung berdasarkan hasil survei. Termasuk di Sumsel misalnya, kenapa mengusung Herman deru karena surveynya lebih tinggi dibandingkan kandidat lainnnya,”kata Irma.

            Diketahui, untuk Pilgub sejauh ini baru Partai Golkar yang telah mengeluarkan SK dengan mengusung Dodi reza, kemudian Deru baru mendapatkan partai nasdem dan PAN, Ishak Mekki baru mendapatkan dukungan PBB. Sisanya, suara PKS 5 kursi, PKB 6 kursi, Hanura 5 kursi dan PDIP 13 kursi, PPP 2 kursi, belum memastikan dukungan. Sedangkan Demokrat dan Gerindra akan mengusung ketuanya untuk bertarung.   (zar)

No Responses

Tinggalkan Balasan