Dewan Dorong Percepat Pembangunan Rusunawa

0
232

 

 

 

RADAR PALEMBANG Pembangunan Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) kota  Prabumulih  di Komplek Islamic Center Kota Prabumulih yang  menelan anggaran milyaran rupiah, kembali menjadi sorotan pihak DPRD  Kota  Prabumulih dan jajaran nya, karena sudah hampir dua tahun ini pembangunan tersebut tak kunjung selesai dan belum bisa  di fungsikan sama sekali .

Menanggapi  hal itu  Ketua DPRD Kota Prabumulih, H Ahmad Palo SE mengatakan  bahwa pihaknya dalam waktu dekat ini juga  akan menyurati Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  di Jakarta pusat, untuk minta penjelasan yang  konkrit  apa  permasalahan yang  menjadi kendala sehingga proyek Rusunawa tersebut tidak kunjung selesai atau  macet

“Dalam hal ini  bukan hanya Pemerintah Kota (Pemkot) saja yang sudah  mengirim surat  akan  tetapi  kita juga akan menyurati Kementerian PUPR.  Artinya Pemkot Prabumulih  dan DPRD akan  bersama sama mendorong pembangunan Rusunawa tersebut bisa diselesaikan secepatnya ,”ungkapnya.

Langkah ini diambil, kata Palo, agar Rusunawa di Kota Prabumulih bisa cepat difungsikan dan dihuni oleh warga yang berhak menerimanya, sehingga pembangunannya bisa bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Para warga kota  Prabumulih yang sudah terdata kan sudah  banyak kan di Pemkot Prabumulih , bahkan  mereka  sudah cukup lama, menunggu untuk segera menempati Rusunawa tersebut,”imbuhnya.

Sementara itu Wali Kota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM  juga  merasa kecewa  di karenakan pembangunan Rusunawa  belum selesai alias  tidak sesuai  target  dan Pemkot Prabumulih melalui Bappeda sendiri sudah empat kali menyurati Kementerian PUPR, untuk meminta agar Rusunawa tersebut segera diselesaikan.ungkap Ridho. “Kita telah berupaya mendorong untuk penyelesaian pembangunan Rusunawa tersebut, tetapi memang belum ada respon dari Kemen PUPR. Jadi, kita sekarang ini hanya bisa menunggu pihak ketiga untuk segera menyelesaikan pembangunannya ,” kata  Ridho.

Di tambahkannya, belum selesainya pembangunan Rusunawa selama dua tahun ini, seharusnya menjadi perhatian penting  pemerintah pusat. “Kalau pembangunannya belum juga selesai seperti ini, kita yakin akan menjadi temuan BPK RI.di   Kemen PUPR  dan pihak ketiga yang  akan menanggung akibatnya, karena proyek tersebut  molor alias tidak selesai  sesuai  target yang  di inginkan,’tandasnya.(and)

 

 

LEAVE A REPLY