Utang Pemerintah Masih Bisa Bertambah

0
309

RADAR PALEMBANG – Utang pemerintah akan terus menggunung jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dirancang dengan skema defisit. Meski nominal utang pemerintah sempat menurun tipis secara bulanan (month to month/mtm).

Seperti pada Juni 2019, utang pemerintah tercatat Rp 4.570,17 triliun. Utang ini turun sekitar Rp 1 triliun dibanding bulan sebelumnya atau Mei 2019 Rp 4.571,89 triliun.

Namun, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengatakan hal tersebut tidak menjamin utang pemerintah tidak akan bertambah lagi.

“Penurunan utang pemerintah Rp 1 triliun menurut saya hanya bersifat sementara. Bukan sebuah tren,” kata Piter, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Piter menjelaskan, jika penurunan utang pemerintah menjadi tren yang baik itu harus bisa dilakukan secara konsisten selama beberapa bulan atau periode cukup panjang. “Utang pemerintah sendiri trennya tetap meningkat,” ujar dia.

Peningkatan utang pemerintah, kata Piter akan terus berlanjut karena pemerintah memutuskan untuk tetap memakai skema defisit pada APBN. Sebab, jika ada defisit maka pemerintah akan menarik utang untuk menambalnya.

“Setiap tahun pemerintah melakukan utang untuk menutup defisit, serta juga untuk menutup utang-utang yang jatuh tempo,” ungkap dia.

Klaim Aman

Kementerian Keuangan menyuarakan bahwa posisi utang pemerintah hingga saat ini masih aman dan dikelola dengan baik. Meskipun nilainya sudah ribuan triliun rupiah. Posisi utang pemerintah pusat hingga Juni 2019 mencapai Rp 4.570,17 triliun. Utang ini turun sekitar Rp 1 triliun dibanding bulan sebelumnya atau sebesar Rp 4.571,89 triliun.

“Aman, semua dilaksanakan berdasarkan UU APBN yang disetujui DPR,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Besaran utang pemerintah memiliki batasan aman atau tidaknya diatur dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada Pasal 12 ayat 3 menyebutkan defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB.

Rasio utang pemerintah di Juni 2019 tercatat sebesar 29,72% terhadap PDB. Dengan begitu, rasio utang terhadap PDB masih aman mengingat besaran utang Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara maksimum sebesar 60% dari PDB.

Adapun rincian utang pemerintah terdiri dari pinjaman sebesar Rp 785,61 triliun dan surat berharga negara Rp 3.784,56 triliun.

Untuk pinjaman, terdiri pinjaman luar negeri Rp 778,64 triliun yang lebih rinci terdiri dari bilateral Rp 315,39 triliun, multilateral Rp 425,08 triliun, komersial Rp 38,17 triliun. Kemudian, pinjaman dalam negeri Rp 6,97 triliun.

Sementara, surat berharga negara terdiri dari denominasi rupiah sebesar Rp 2.735,76 triliun. Lebih rinci lagi untuk denominasi rupiah yakni terdiri dari surat utang negara Rp 2.275,29 triliun dan surat berharga syariah negara Rp 460,47 triliun.

Lalu, untuk denominasi valuta asing Rp 1.048,80 triliun yang terdiri surat utang negara Rp 833,86 triliun dan surat berharga syariah negara Rp 214,94 triliun. (hek/ara)

 

LEAVE A REPLY