Terkendala Ganti Rugi

0
689

 

RADAR PALEMBANG  – Pembangunan underpass (jalan bawah tanah, red) terletak di Desa Manggul dan Ulak Lebar, Kecamatan Kota Lahat telah memasuki tahapan penggalian elevansi (kedalaman, red), akan tetapi, masih terkendala dengan pembebasan lahan milik warga maupun pemindahan tiang listrik, sehingga pengerjaan tidak maksimal.

“Tentunya berdasarkan Memorendum of Understanding (MoU) antara Kementerian Perhubungan dengan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lahat, salah satu butir dari perjanjian tersebut, persoalan pembebasan lahan dan lainnya akan diselesaikan pihak pemerintah,” kata Presiden Direktur (Presdir) PT Catur Bijaksana, HM Arifin, ditemui, disela-sela peninjauan pembangunan underpass, Rabu (16/9).

HM Arifin menambahkan, tentunya pihaknya sebagai General Contractor untuk segera merampungkan permasalahan tersebut, jangan sampai pengerjaannya tidak maksimal dan tercium hingga pusat, sehingga akan menjadi masalah besar.

“Agar Pemda Kabupaten Lahat segera bertindak dengan menyelesaikan pembebasan lahan mililk warga dan memindahkan tiang listrik yang tepat di areal pengerjaan proyek underpass, padahal kita telah tiga kali mendatangi instansi terkait untuk bertindak, sehingga tidak menganggu aktifitas sudah berjalan,”imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai SE melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Kadishubkominfo) Kabupaten Lahat, HM Eduar Kohar SE MM mengungkapkan, persoalan ganti rugi lahan yang belum terselesaikan untuk segera dituntaskan, sehingga pengerjaan pembangunan underpass ini sesuai dengan jadwalnya.

“Jangan sampai menghambat jadwal yang sudah disusun, oleh sebab itu, kepada Bagian Pertanahan Sekretariatan Daerah (Setda) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lahat maupun institusi berhubungan langsung untuk segera menyelesaikannya, sehingga kontraktor dapat melaksanakan,” paparnya.

Sejauh ini, sambung dia, pelaksanakan dari pihak kontraktor PT Catur Bijaksana sesuai dengan tahapannya, dimana, saat ini dilakukan pengalian untuk mengukur kedalam tanah atau elevansi.

“Dikarenakan masih ada kendala dalam pembebasan lahan warga, maka, kami meminta untuk dituntaskan secepatnya, dimana, berdasarkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), salah satu poin, untuk tanah masyarakat, menjadi tanggung jawab pemerintah setempat,” tukas HM Eduar Kohar. (man)

 

LEAVE A REPLY