Tak Kantongi Izin, Puluhan Peternak Ayam Disomasi

0
1007

 

RADAR PALEMBANG – Tim yustisi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) kota Palembang menemukan sejumlah pemilik usaha yang ternyata tak mengantongi izin gangguan dan surat izin tempat usaha (SITU) di kawasan Talang Buruk kecamatan Alang-Alang Lebar (AAL) dalam sidak yustisi yang digelar Selasa (21/4).

“Sebagian besar merupakan peternak ayam petelur yang jumlah ternak ayamnya hingga ribuan ekor atau termasuk skala besar,” kata Kabid Pengendalian dan Pengawasan BKPMD Palembang Heriwan Alaska, kemarin.

Dikatakanya, tanpa adanya izin gangguan tersebut, usaha yang dikelola tersebut sudah melanggar Peraturan Daerah (Perda) kota Palembang nomor 18 tahun 2011 tentang Pembinaan dan Distribusi Izin Gangguan. “Seluruh pengusaha ini diberikan deadline pengurusan izin maksimal dua pekan dari sidak yustisi yang dilakukan,” tambahnya.

Heriwan menyebutkan, setidaknya ada 7-10 pengusaha di kawasan tersebut yang ternyata diketahui menjalankan usahanya tanpa ada izin gangguan. Padahal, peternakan tersebut berada di kawasan pemukiman warga yang jelas sangat besar dampaknya bagi lingkungan sekitar, seperti bau kotoran ayam atau suara hewan tersebut. “Sayangnya, saat kami datang ke peternakan ini tak ada pemiliknya. Hanya ada penjaganya saja, sehingga kami tak bisa bertemu langsung. Namun tetap kami sampaikan imbauan kami,” terangnya.

Nantinya, sanksi tegas jelas akan diberikan pada pengusaha yang tetap mengabaikan imbauan yang sudah disampaikan ini. “Itu akan dibahas bersama dengan tim yustisi, yang tidak hanya dari BKPMD, tetapi juga berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Disperindagkop (Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi) kota Palembang,” ucapnya.

Heriwan pun menduga ketidaktaatan ini tidak hanya terjadi di kawasan AAL saja. Pihaknya juga akan terus melakukan sidak yustisi ini ke sejumlah wilayah lainnya di Kota Palembang. Tak hanya pengusaha atau peternak ayam petelur saja yang akan menjadi sasaran, seluruh pengusaha yang tidak memiliki izin gangguan dan SITU akan mendapatkan teguran ini. “Ini kan baru hari pertama, artinya akan kami lanjutkan terus ke seluruh kawasan di Palembang. Untuk pabrik-pabrik sih biasanya sudah lengkap semua izin gangguan dan SITU yang dimiliki,” terangnya.

Dilanjutkanya, izin gangguan dan SITU ini cukup besar potensi untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) kota Palembang. Artinya, jika semakin banyak pengusaha yang tidak menaati aturan perizinan ini, semakin sedikit PAD yang diterima dari retribusi perizinan. Termasuk usaha yang izin gangguan dan masa berlaku SITUnya sudah habis, maka pengusaha wajib untuk memperpanjangnya. Kewajiban ini juga tak hanya berlaku bagi pengusaha lokal. “Banyak juga usaha yang dananya berasal dari penanaman modal atau investasi asing di Palembang. Mereka juga diwajibkan untuk menaati Perda ini dan kita akan terus cari jika saja ada usaha mereka yang tanpa izin gangguan atau SITU yang memadai,” pungkasnya.(tma)

LEAVE A REPLY