Tagihan Menunggak Capai Rp35 M

0
1037

RADAR PALEMBANG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Divre III klaim tunggakan iuran wajib peserta BPJS Kesehatan di Sumsel mencapai Rp35 miliar.Baik tunggakan iuran satu hingga enam bulan. Tunggakan terbesar ada di Kantor Cabang Palembang yang mencapai Rp22 miliar.

“Untuk wilayah Sumsel pemasukan jumlah penyetoran kita setiap bulannya bisa sekitar Rp100 miliar perbulan, ” kata Kepala Kantor BPJS Kesehatan Divre III Sumbagsel, Lisa Nurena disela Pertemuan Rekonsiliasi Data Iuran Wajib PNS, Iuran Pemda dan Iuran PNS Pusat Triwulan Ke-II Tahun 2015 se-Provinsi Sumsel di Hotel Novotel Palembang, kemarin.

Ia menyebut, adanya tunggakan itu mengambat operasional BPJS Kesehatan. Sebab, iuran yang dibayarkan baik peserta mandiri, BUMN ataupun BUMS akan langsung disetor ke BPJS Kesehatan pusat.

Kemudian, BPJS Pusat akan membagikan dana untuk membayar klaim dari Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada di masing-masing wilayah. Pemerintah Pusat akan membagikan dana sesuai dengan klaim dari Rumah Sakit dan Puskesmas yang sebelumnya sudah diajukan ke BPJS Kesehatan Divre III.

“Klaim dari rumah sakit dan puskesmas yang ada di Sumsel biasanya melebihi dari jumlah pemasukan dari iuran peserta. Karenanya BPJS Kesehatan itu menggunakan sistem subsidi silang. Agar bisa menutupi kekurangan tagihan klaim,” ungkapnya.

Klaim dari rumah sakit dan puskesmas rata-rata Rp83 miliar perbulan.
Yang paling besar itu dari klaim RSMH (RS Moehammad Hoesin) berkisar Rp25-Rp27 miliar per bulannya.

Lisa menuturkan, tunggakan tersebut merupakan iuran yang belum dibayar peserta sejak satu hingga enam bulan. Hal itu dapat membuat kerugian yang mengancam terganggunya keberlanjutan program BPJS Kesehatan itu.

Ancaman tersebut bisa saja terjadi karena BPJS Kesehatan yang dimulai 1 Januari 2014, bersifat gotong royong agar dapat membiayai pelayanan kesehatan bersama, sehingga ada kepastian biaya. Melalui program JKN yang bersifat gotong royong tersebut, maka biaya kesehatan tidak lagi ditanggung sendiri oleh individu atau keluarga.

Ia mengatakan, sifat gotong royong dimaksudkan adalah berupa subsidi antara yang sehat dan sakit, antara yang muda dan tua, serta antar daerah. “Jadi kalau peserta mandiri menunggak, tentu akan menggangu kelancaran program JKN ini,” katanya.

Peserta yang menunggak yakni terdiri dari peserta mandiri dan kepesertaan yang dibayarkan perusahaan. Persoalan ini muncul karena para peserta tidak mengetahui hak dan kewajibannya, selain itu juga karena tidak ada waktu untuk pembayaran.

“Yang menunggak, pastinya akan mendapat sanksi yakni dikenakan denda sebesar 2 persen per bulan. Batasnya hanya enam bulan, lebih dari itu maka langsung non aktif kartu kepesertaannya,” beber dia.

Lalu, kata dia, jika kembali ingin menggunakan kartu kepesertaan, maka harus membayar tunggakan plus denda sesuai jumlah bulan yang belum dibayar.
(Kartu kepesertaan) Bisa digunakan lagi, asal selesai masa pembayarannya.

Pihaknya mengimbau agar peserta BPJS Kesehatan harus sadar bahwa program ini dibentuk bukan hanya untuk kepentingan sesaat melainkan untuk selanjutnya.
Lalu bagaimana dengan kepesertaaan yang berasal dari PNS se-Sumsel? Ia menjelaskan, PNS sudah lebih dahulu menjadi anggota kepesertaan BPJS Kesehatan.

Sebab, sebelumnya para PNS mendapat pelayanan dari Askes dan langsung dialihkan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sudah puluhan ribu PNS se-Sumsel yang terdaftar. Pemasukan dari iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp11 miliar.

Lisa menyebut, sebenarnya secara total, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan masih sedikit. Sebab, “dari 7 juta orang dari masyarakat Sumsel baru ada 51 persen saja yang tercover BPJS Kesehatan.Sisanya masih belum mendaftarkan diri,” cetus Lisa.

Ditambahkan Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Sumsel Drs H Akhmad Najib mengatakan, semua PNS di Sumsel sudah tercover dalam keanggotaan BPJS Kesehatan. Untuk PNS di Pemprov Sumsel, sebanyak 7.040-an PNS Sumsel sudah menjadi anggota dan tiap bulannya dipotong sekitar dua persen dari penghasilannya untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.”Ini kan penting. Membayar iuran BPJS harus ikhlas, semuanya menggunakan sistem gotong royong. Jika kita sakit, berarti iuran yang kita bayarkan akan membantu pengobatan. Tapi jika tidak, berarti kita telah membantu atau beramal untuk manusia yang lain,” tandasnya.(spt)
+  Baru 51 Persen Warga Sumsel Tercover BPJS Kesehatan

PALEMBANG, RP- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Divre III klaim tunggakan iuran wajib peserta BPJS Kesehatan di Sumsel mencapai Rp35 miliar.Baik tunggakan iuran satu hingga enam bulan. Tunggakan terbesar ada di Kantor Cabang Palembang yang mencapai Rp22 miliar.

“Untuk wilayah Sumsel pemasukan jumlah penyetoran kita setiap bulannya bisa sekitar Rp100 miliar perbulan, ” kata Kepala Kantor BPJS Kesehatan Divre III Sumbagsel, Lisa Nurena disela Pertemuan Rekonsiliasi Data Iuran Wajib PNS, Iuran Pemda dan Iuran PNS Pusat Triwulan Ke-II Tahun 2015 se-Provinsi Sumsel di Hotel Novotel Palembang, kemarin.

Ia menyebut, adanya tunggakan itu mengambat operasional BPJS Kesehatan. Sebab, iuran yang dibayarkan baik peserta mandiri, BUMN ataupun BUMS akan langsung disetor ke BPJS Kesehatan pusat.

Kemudian, BPJS Pusat akan membagikan dana untuk membayar klaim dari Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada di masing-masing wilayah. Pemerintah Pusat akan membagikan dana sesuai dengan klaim dari Rumah Sakit dan Puskesmas yang sebelumnya sudah diajukan ke BPJS Kesehatan Divre III.

“Klaim dari rumah sakit dan puskesmas yang ada di Sumsel biasanya melebihi dari jumlah pemasukan dari iuran peserta. Karenanya BPJS Kesehatan itu menggunakan sistem subsidi silang. Agar bisa menutupi kekurangan tagihan klaim,” ungkapnya.

Klaim dari rumah sakit dan puskesmas rata-rata Rp83 miliar perbulan.
Yang paling besar itu dari klaim RSMH (RS Moehammad Hoesin) berkisar Rp25-Rp27 miliar per bulannya.

Lisa menuturkan, tunggakan tersebut merupakan iuran yang belum dibayar peserta sejak satu hingga enam bulan. Hal itu dapat membuat kerugian yang mengancam terganggunya keberlanjutan program BPJS Kesehatan itu.

Ancaman tersebut bisa saja terjadi karena BPJS Kesehatan yang dimulai 1 Januari 2014, bersifat gotong royong agar dapat membiayai pelayanan kesehatan bersama, sehingga ada kepastian biaya. Melalui program JKN yang bersifat gotong royong tersebut, maka biaya kesehatan tidak lagi ditanggung sendiri oleh individu atau keluarga.

Ia mengatakan, sifat gotong royong dimaksudkan adalah berupa subsidi antara yang sehat dan sakit, antara yang muda dan tua, serta antar daerah. “Jadi kalau peserta mandiri menunggak, tentu akan menggangu kelancaran program JKN ini,” katanya.

Peserta yang menunggak yakni terdiri dari peserta mandiri dan kepesertaan yang dibayarkan perusahaan. Persoalan ini muncul karena para peserta tidak mengetahui hak dan kewajibannya, selain itu juga karena tidak ada waktu untuk pembayaran.

“Yang menunggak, pastinya akan mendapat sanksi yakni dikenakan denda sebesar 2 persen per bulan. Batasnya hanya enam bulan, lebih dari itu maka langsung non aktif kartu kepesertaannya,” beber dia.

Lalu, kata dia, jika kembali ingin menggunakan kartu kepesertaan, maka harus membayar tunggakan plus denda sesuai jumlah bulan yang belum dibayar.
(Kartu kepesertaan) Bisa digunakan lagi, asal selesai masa pembayarannya.

Pihaknya mengimbau agar peserta BPJS Kesehatan harus sadar bahwa program ini dibentuk bukan hanya untuk kepentingan sesaat melainkan untuk selanjutnya.
Lalu bagaimana dengan kepesertaaan yang berasal dari PNS se-Sumsel? Ia menjelaskan, PNS sudah lebih dahulu menjadi anggota kepesertaan BPJS Kesehatan.

Sebab, sebelumnya para PNS mendapat pelayanan dari Askes dan langsung dialihkan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sudah puluhan ribu PNS se-Sumsel yang terdaftar. Pemasukan dari iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp11 miliar.

Lisa menyebut, sebenarnya secara total, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan masih sedikit. Sebab, “dari 7 juta orang dari masyarakat Sumsel baru ada 51 persen saja yang tercover BPJS Kesehatan.Sisanya masih belum mendaftarkan diri,” cetus Lisa.

Ditambahkan Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Sumsel Drs H Akhmad Najib mengatakan, semua PNS di Sumsel sudah tercover dalam keanggotaan BPJS Kesehatan. Untuk PNS di Pemprov Sumsel, sebanyak 7.040-an PNS Sumsel sudah menjadi anggota dan tiap bulannya dipotong sekitar dua persen dari penghasilannya untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.”Ini kan penting. Membayar iuran BPJS harus ikhlas, semuanya menggunakan sistem gotong royong. Jika kita sakit, berarti iuran yang kita bayarkan akan membantu pengobatan. Tapi jika tidak, berarti kita telah membantu atau beramal untuk manusia yang lain,” tandasnya.(spt)

LEAVE A REPLY