Suntikan Modal Tak Pengaruhi Kinerja

0
638

 

RADAR PALEMBANG – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel, memberikan catatan dan masukan untuk perbaikan kinerja sejumlah BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumsel. Sebab, sejauh ini masih ada BUMD yang belum menunjukkan kinerja optimal meski sudah beberapa kali disuntik modal.

Komisi III yang diketuai oleh Muhammad F Ridho dan Wakil Ketua, Agus Sutikno dan Juru Bicara Mgs H Syaiful  Padli menilai, salah satu penyebab tidak tercapainya target Penerimaan Asli Daerah tahun 2014 lalu, karena kinerja BUMD yang tidak optimal. Deviden yang disetor berbanding terbalik dengan investasi yang diberikan pemerintah derah.

Komisi III berpandangan, seharusnya keberadaan BUMD harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan produk dan kegiatan usaha masing-masing. Pada sisi lain pendirian BUMD dengan memisahkan sebagian kekayaan daerah sebagai modal u saha juga diharapkan menjadi sumber PAD bagi pembiayaan pembangunan.

“Komisi III meminta seluruh jajaran direksi BUMD milik Pemprov Sumsel, agar  benar-benar fokus bekerja dalam mengelola usaha, upaya pencapaian target pendapatan, efisiensi dan peningkatan daya saing harus menjadi komitmen kuat seluruh elemen perusahaan,” kata Saiful Padli saat membacakan laporan hasil penelitian dan pembahasan Komisi III, terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumsel tahun 2014 di Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (27/7).

Dewan meminta kepada Pemprov, dalam hal ini BPKAD dan PPKD, melakukan monitoring dan pengawasan ketat  terhadap investasi dalam bentuk tambahan modal kepada BUMD. Terutama bagi kesesuaian antara investasi dan deviden yang disetor ke kas daerah, sehingga pemasukan kepada kas daerah melalui BUMD-BUMD ke depan dapat ditingkatkan.

Pemprov Sumsel saat ini memiliki beberapa BUMD, seperti PT Bank Sumsel Babel, PT Bank Perkredit Rakyat  Sumatra Selatan (BPR), PD Pertambangan dan Energi, PD Swarna Dwipa, PD Prodexim, dan PT Jamkrida Sumsel.

Dari masing-masing BUMD ini, Komisi III memberikan catatan, koreksi masukan untuk lebih meningkatkan kinerja BUMD. Secara umum Komisi III menggaris bawahi BUMD harus bisa menyesuaikan pendapatan dalam artian antara investasi yang diberikan harus bisa disesuaikan dengan deviden yang diberikan. Artinya, semua BUMD  harus bisa meningkatkan kinerja sehingga berpenaruh pada peningkatan laba masing-masing perusahaan.

Kredit bagi UMKM

PT Bank Sumsel Babel (BSB) selama ini menjadi BUMD yang paling besar sumbangsi devidennya. Hal ini menurut Komisi III, sesuai dengan besaran investasi yang diberikan Pemerintah Provinsi. Namun tetap saja dewan meminta direksi BSB untuk meningkatkan mutu kinerja terutama di sektor kredit.

Setidaknya Komisi III memberikan dua catatan terhadap kredit yang sudah disalurkan BSB selama ini. Dewan meminta kepada direksi BSB untuk lebih meningkatkan penyaluran kredit ke sektor UMKM. “BSB harus meningkatkan kucuran kredit untuk pengusaha kecil, jangan hanya mengutamakan pengusaha besar saja, sehingga perekonomian Sumsel bisa berkembang pesat dan merata di seluruh daerah,” terangnya.

Catatan kedua yang diberikan Komisi III mengenai mutu kredit. BSB harus bisa membenahi kualitas kredit yang dikucurkan, kredit macet yang sudah cukup tinggi selama ini harus bisa ditekan. Bahkan bila perlu BSB membentuk satuan kredit khusus yang bekerja menangani permasalahan kredit macet. Hal yang sama juga perlu dilakukan untuk BUMD BPR Sumsel, dewan meminta adanya perbaikan mutu dan Kualitas Kredit.

Sementara BUMD lain, seperti Prodexim, dewan menilai perlu perbaikan menyeluruh sebab sejauh ini masih ada beberapa perusahaan yang membeli semen yang belum melunasi pembayaran pembelian semen kepada Prodexim. Hal lain yang menjadi catatan dewan yakni mengenai pemblokiran rekening yang dilakukan Dirjen Pajak sejak 22 Mei 2014 lalu. Jika hal ini tidak diperbaiki tentu akan mengganggu kinerja dari Prodexim sendiri.

Gunernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, akan mempertimbangkan tambahan modal bagi BUMD yang kinerjanya belum maksimal. “Tambahan Modal akan kami berikan bagi BUMD  yang kinerjanya prospetif, BSB dan Jamkrida akan kami prioritaskan untuk tambahan modal tahun depan,” kata Alex singkat.

Terima Pertanggungjawaban APBD 2014

Sementara itu, empat komisi di DPRD Sumsel, yaitu Komisi I hingga IV, menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumsel tahun anggaran 2014 dalam rapat paripurna DPRD Sumsel, dengan agenda laporan hasil pembahasan dan penelitian komisi-komisi DPRD Sumsel terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumsel tahun anggaran 2014, Senin (27/7), di gedung DPRD Sumsel.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramandha N Kiemas dan jajaran Wakil Ketua DPRD Sumsel. Turut hadir Gubernur Sumsel H Alex Noerdin beserta jajaran SKPD dan dinas terkait.

Melalui jurubicara Komisi I Drs H Elianuddin HB, Komisi II H Mirzan Iqbal, SE, Komisi III Mgs H Syaiful Fadli, ST, Komisi IV Asgianto, ST, dan Komisi V Mardiansyah, perwakilan komisi-komisi dapat menerima dan memahami laporan pertanggungjawaban APBD 2014.
Alex Noerdin mengatakan, apa yang dilakukan DPRD Sumsel adalah bentuk kerja sama yang sangat baik dalam dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. (iam)

 

LEAVE A REPLY