Sumsel Wait and See Tindaklanjuti Nomenklatur Kabinet

0
1004

 

RADAR PALEMBANG – Perubahan nomenklatur kementrian Kabiet Joko Widodo-Jusuf Kall (JKW-JK)  tidak terlalu mengganggu kinerja pemerintahan di daerah. Pemperintah Provinsi (Pemprov) Sumsel  wait and see untuk melakukan perubahan organisasi menyusul adanya perubahan nomenklatur kabinet.

Gubernur Sumsel  Alex Noerdin mengatakan, perubahan kementerian di Kabinet Kerja milik Jokowi-JK harus memadukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Bukan seperti yang telah terjadi, di mana proses pembangunan justru terhambat oleh koordinasi dan aturan.

‘’Perubahan nomenklatur diharapkan bisa meningkatkan keterpaduan kebijakan, mempertegas prioritas. Kita harapkan ini makin mempercepat proses pembangunan di daerah yang kerap terbentur ketidaksinkronan antar sektor di pusat dan kerumitan birokrasi yang tidak perlu,’’ kata Alex Noerdin.

Sebagai Informasi, ada tujuh kementerian lama yang dipecah dan dijadikan satu dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat yang melebur.

Lalu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua yaitu Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dijadikan satu menjadi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dilebur menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Tenaga Kerja serta Kementerian Desa dan Kementerian Daerah Tertinggal. Sedangkan Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat diubah jadi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Masih kata Alex, dirinya berharap menteri yang mengisi Kabinet Kerja dapat segera bekerja. Alex mengaku tak menyoalkan orang-orang yang duduk di pemerintahan Jokowi-JK selama lima tahun ke depan, karena dirinya mengetahui hal itu hak preogratif Presiden.

‘’Saya lebih memperhatikan nama kabinet daripada personelnya. Penamaan ‘Kabinet Kerja’ itu sederhana, mengkonfirmasi harapan publik dan meluruskan polarisasi politik yang terjadi pada Pilpres lalu. Harapannya, kabinet bekerja dengan prioritas yang jelas. Komitmen kuat dan tetap membuka peluang bagi partisipasi baik daerah, swasta dan tentu saja masyakarat,” harapnya.

Sementara itu, Sekertaris Daerah Sumsel Mukti Sulaiman, mengatakan masih wait and see apakah memang diperlukan atau tidak penyesuaian itu. Prinsipnya melihat kebutuhan di daerah,’’kata Menurutnya, jika memang diperlukan pihaknya bisa saja melakukan perubahan organisasi di lingkungan Pemprov Sumsel. ‘’Kalau memang diperlukan bisa saja dilakukan, maka kita lihat nanti,’’kata dia.

Ia menjamin perubahan yang terjadi idak akan mengagngu kinerja organisasi di lingkungan Pemprov Sumsel. Seperti kementrian lingkungan hidup yang digabung dengan kementrian kehutanan, apakah di Sumsel akan dilakukan hal serupa, belum tentu. Sebab, nanti kordinasinya saja hanya pada satu kementrian.  Jadi Badan Lingkungan Hidup Sumsel serta Dinas Kehutanan akan berkordinasi dengan kementrian terkait bidangnya,’’jelasnya.

Maka, lanjut pria berkacamata ini, kalaupun ada perubahan, untuk sementara paling hanya  perubahan dalam bentuk kordinasi.

 

Dinas Pemkot

Sementara itu,   Edy Rofiq, Kasubag Kelembagaan Kementerian dan Propinsi Kemendagri mengatakan, dengan adanya perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah otomatis berdampak pada perubahan sejumlah kelembagaan di Palembang. “Karena itu, kita sosialisasikan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Palembang, hari ini (kemarin, red). Nanti peraturan pemerintahnya (PP) juga akan diubah dari PP 41 Tahun 2007. sekarang PP nya masih digodok drafnya” kata dia, usai sosialisasi di ruang Parameswara , Pemkot Palembang, Selasa (28/10)

Ditambahkanya, ada beberapa badan yang berubah kelembagaannya menjadi dinas. Yakni Badan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Keluarga Berencana-Pemberdayaan Perempuan dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

“Ini semua menjadi dinas, tentunya sebenarnya keuntungan bagi tiga badan ini. Karena, dengan menjadi dinas maka mereka memiliki hak untuk eksekusi atas kebijakannya. Kalau badan tidak punya hak untuk eksekusi,” bebernya. Sedangkan Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, tidak mengalami perubahan. “Tiga badan itu tidak migrasi menjadi dinas,” sambungnya.

Selain itu, lanjut dia, beberapa perubahan sedikit unik, seperti yang terjadi pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang selama ini menginduk di BPN Pusat, akan menjadi Dinas Agraria dan Tata Ruang, mengikuti Kementerian yang baru dilantik yaitu, Kementrian Agraria dan Tata Ruang. “Semua daerah akan berubah seperti itu, dan Kota Palembang juga harus seperti itu,” jelasnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Politik Hukum dan HAM Setda Kota Palembang, Edward Juliartha mengatakan, eksentensi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Palembang untuk lebih memahami tugas fungsi dan pokok kerja mereka masing-masing.  “SKPD tugas pungsi pokoknya akan berubah sesuai dengan zamanya, ada perubahan inilah disebut eksentsi kinerja jadi mereka ( SKPD) harus benar-benar memahami tuga spokoknya masing-masing,” pungkasnya.(can/tma)

LEAVE A REPLY