Sumsel Dibelit Restrukturisasi Kredit Rp 1,8 T

0
1419

 

 

RADAR PALEMBANG– Restrukturisasi kredit macet akhir-akhir ini melanda perbankan di Sumsel, bahkan nilainya diyakini sangat fantastis. Sumber Radar Palembang berani menyebut angka Rp 1,8 triliun nilai kredit yang mengalami restrukturisasi tersebut. Tim Pengawas Lembaga Keuangan Bank Otoritas Jasa Keuangan kantor cabang Palembang Achmad Darimy mengungkapkan, perbankan boleh saja melakukan proses restrukturisasi ketika ada kredit macet. Namun, untuk melakukan hal itu perbankan tidak boleh melakukan seenaknya tanpa ada pemberitahuan kepada pengawas dalam hal ini OJK.

“Ada beberapa jenis restrukturisasi kredit macet sesuai dengan perkaranya. Namun sejatinya pengertian restrukturisasi kredit macet itu melakukan perjanjian ulang antara debitur dengan bank,” kata Darimy.

Bank, harus melaporkan nilai kredit yang akan dilakukan restrukturisasi. Kebanyakan alasan terjadinya proses restrukturisasi karena ketidak mampuan bayar debitur, sehingga perbankan mengambil langkah penyelamatan dengan melakukan perjanjian ulang dengan debitur.

“Restrukturisasi bisa berupa pengajuan pengurangan angsuran setiap bulan, penambahan jangka waktu kredit, atau penghapusan beban bunga kredit yang sudah menunggak. Namun dalam tahapan restrukturisasi harus dialkuakn perjanjian ulang antara debitur dengan banka,” kata dia.

Yang perlu menjadi catatan, ketika bank mau melakukan restrukturisasi kredit macet, harus berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Sebab jika menyalahi aturan pengawas bisa saja melakukan penyelidikan dan memproses hal itu sebagai tindakan kejahatan perbankan, karena sudah bertindak tidak sesuai aturan lembaga keuangan.

Selain perjanjian ulang akan kredit, ada juga restrukturisasi berupa pemutihan kredit atau penghapusan hutang. Restrukturisasi seperti ini bisa berupa penghapusan hutang dari catatan sistem, ada juga yang penghapusan murni. Khusus untuk penghpusan dari system debitur harus tetap membayar angsuran, hanya saja namuan sudah tidak tercata lagi sebagai debitur. “Yang jelas perbankan tidak boleh bertindak tidak sesuai aturan. Semua hal yang akan dilakukan mengenai restrukturisasi kredit macet harus dilaporkan ke OJK, apalagi kasus kredit macet didapat dari hasil temuan OJK. Bank wajib melakukan laporan,” ungkap Darimy

Tim Assesmant Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII Palembang Rony Widjonarko mengatakan, ada ketentuan khusus bagi perbankan yang ingin melakukan restrukturisasi.

“Restrukturisasi kredit macet hanya diperbolehkan untuk kondisi yang mendesak dan memang sudah tidak memungkinkan lagi debitur untuk melakukan pembayaran. Contoh debitur terkena gempa bumi, gunung meletus sehigga tidak lagi memiliku usaha. Debitur isa mengajukan proses restrukturisasi jika ada hal seperti ini,” terang dia.

Sebelumnya salah satu sumber koran ini menyebutkan, setidaknya ada beberapa pengajuan restrukturisasi kredit macet dari debitur yang berbeda. Bahkan dari dua kasus ini petinggi perbankan dan debitur sudah diperiksa pihak kepolisian karena proses restrukturisasi dinilai menyalahi aturan.

“Nilainya sangat fantastis, dan anehnya proses restrukturisasi ini sama sekati tidak sesuai aturan. Karena usaha debitur masih jalan. Anehnya lagi agunan yang diberikan debitur untuk mendapatkan kredit fiktif,” kata dia. (iam)

LEAVE A REPLY