Sulit Realisasikan Rumah Murah

0
542

 

RADAR PALEMBANG – Pemerintah diharapkan dapat lebih serius dalam menggarap bank tanah. Pasalnya saat ini sudah banyak tanah-tanah yang terlambat untuk diamankan pemerintah yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan rumah murah.

Direktur Ekekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, dengan bank tanah yang berbentuk badan otonomi tersebut pemerintah dapat mengatur wilayah mana saja yang kekurangan pasokan rumah murah dan tidak mengandalkan swasta.

Ali mengutarakan, saat ini banyak tanah-tanah yang seharusnya dapat dibangun rumah murah sudah terlalu tinggi harga tanahnya, yang seharusnya dapat ‘diamankan’ pemerintah sejak dini.

“Tanah-tanah yang saat ini dilewati oleh LRT, MRT, kereta api, sudah banyak yang terlambat untuk diamankan pemerintah dan dikuasai swasta. Jika sejak dini pemerintah sudah dapat mengamankan tanah tersebut, maka ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah sederhana seharusnya tidak menjadi masalah,” jelas Ali seperti dikutip laman resmi, Minggu (7/8).

Ali menerangkan, tanah-tanah tersebut yang kemudian menjadi bagian dari bank tanah yang akan dikelola dan direncanakan oleh Badan Otonomi Perumahan bekerja sama dengan pemda.

“Bank tanah sebenarnya sudah diakui banyak pihak menjadi instrumen pengendali harga, karenanya keseriusan pemerintah dalam hal ini harus dibuktikan dengan jelas dan nyata,” terangnya.

Penyediaan perumahan terjangkau untuk rakyat atau perumahan rakyat dinilai semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah tanpa harus diserahkan ke swasta.

Pasalnya jika pasar perumahan untuk menengah bawah ini diserahkan ke mekanisme pasar hal tersebut justru akan menjadi bom waktu ketika harga tanah sudah semakin tinggi.

“Urusan perumahan rakyat sebagai public housing seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan dibangun oleh pemerintah. Karena jika public housing diserahkan sepenuhnya kepada swasta, harga akan semakin naik dan semakin tidak terjangkau masyarakat. Program sejuta rumah yang sedang bergulir pun terancam gagal,” kata Ali.

Hal tersebut, lanjut Ali, dikarenakan para pengembang swasta yang membantu membangun rumah murah pada saatnya nanti akan mengalami kesulitan dalam menyiapkan lahan karena harga tanah sudah semakin tinggi. “Dalam dua sampai tiga tahun ke depan, program sejuta rumah tidak akan sustain. Karena saat ini seakan-akan pemerintah membiarkan pasar perumahan menengah bawah diserahkan pada mekanisme pasar,” ucapnya. (rhs)

 

LEAVE A REPLY