Soal LRT Palembang, Pengamat : Pusat Daerah Duduk Bareng

0
277

 

RADAR PALEMBANG – Gonjang-ganjing permasalahan salah satu moda trasportasi Light Rail Transit (LRT) Palembang terus mengemuka. Hal ini disinyalir dipicu dengan permasalahan meruginya karena tak sebanding pendapatan sehingga harus disubsidi oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar.

Tak pelak menimbulkan menimbulkan polemik lantaran terkesan saling menyalahkan pihak pemerintah pusat dan daerah. Sebelumnya Gubernur Sumsel Herman Deru tak ingin subsidi operasional Light Rail Transit (LRT) dicabut dan dibebankan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.

Menurut Pemerhati Sosial Sumsel Bagindo Togar Butar Butar mengatakan pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari solusi untuk penyelesaian masalah operasional LRT yang tak sebanding dengan pendapatannya.

“Ya memang perlu duduk bareng, karena masalah ini harus banyak melibatkan banyak ahli bukan hanya dari pemerintah tapi juga dari akademisi dan lainnya,” ujar Bagindo, Kamis  (28/2).

Lantas ide, solusi dan deskresi apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mereduksi serta meminimalisir subsidi anggaran untuk operasional LRT ini?. Bagindo menyarankan agar pemerintah membentuk Tim Optimalisasi Operasional LRT ( TOO LRT) Palembang, yang berunsurkan PT KAI, DJKA, Pemprov Sumsel, Pemkot Palembang, DPRD Provinsi & Kota, Akademisi & Pengamat Transportasi Profesional, PHRI & Asosiasi Pengusaha Industri Kreatif.

“Langkah yang paling efektif pemerintah bentuk TOO LRT Palembang. Amanah dan tugaskan  para anggota TOO LRT Palembang ini untuk berfikir & bekerja extra keras untuk menghasilkan ragam ide, way out & rumusan jurus ampuh dengan muatan solusi yang, super kreatif nan efektif, mampu menekan besarnya subsidi dana perjalanan kereta api ringan ini. Alias Tidak sekedar hanya meningkatkan jumlah penumpangnya saja,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan pemerintah tak perlu membuat  rencana akan menerapkan kebijakan  tiket terusan atau terimtegrasinya angkutan massal antara LRT, DAMRI dan Bis Trans Musi, dengan harapan akan terjadi peningkatan pengalihan menggunakan jasa LRT secara signifikan oleh masyarakat.

“Saya pesimis rencana pemerintah menerapkan soal tiket terusan. Karena itu bukan yang tepat karena ada beberapa faktor yang memang tidak menyentuh akar permasalahan,” tegasnya.

Ia menjabarkan sedikitnya ada 5 faktor kebijakan itu dinilai tidak akan berhasil meningkat pemakaian LRT oleh masyarakat. Pertama, rute trip antara LRT, Damri dan Transmusi relatif tidak saling terkoneksi. Kedua, market atau pemakai jasa antar moda angkutan tersebut sangat jelas berbeda secara karateristik juga keberadaannya. Ketiga, irisan hasil sistem integrasi transportasi perkotaan akan semakin tidak jelas lebih memberi manfaat kepada angkutan publik yang mana?.

Keempat, para pemangku kepentingan sepertinya abai akan existensi juga efektifnya Angkutan berbasis online dan kelima lebih ironis lagi , para pihak pengambil keputusan juga  tak peka membaca secara seksama mengkaji dari aspek sosiologis atas perubahan gaya hidup serta perilaku masyarakat kelas menengah perkotaan di Provinsi Sumatera Selatan ini.

“Artinya , maaf realitas permasalahan operasional LRT sekarang sebaiknya tidak berdasarkan kajian ekonomi, konstruksi angkutan kereta api modern dan penataan tata ruang kota semata. Alias tidak menyentuh akar permasalahan. Akibatnya kondisi seperti saat ini akan berlangsung lama serta akan terus menyedot dana subsidi dari pemerintah dalam jumlah sangat besar plus nanti akan mendistorsi pos pos pembiayaan pembangunan bidang lainnya. (zar)

 

LEAVE A REPLY