Siska Marleni Sosialisasikan Kinerja Konstitusional DPD RI

0
14578

 

 

RADAR PALEMBANG, Anggota  BPKK dan Wakil Ketua Komite IV DPD RI bidang Keuangan (DAU, DAK, DBH dan Dana Desa) melakukan sosialisasi fungsi dan tugas anggota DPD RI dengan tema mewujudkan Kinerja Konstitusi DPD RI.s

Sosialisasi yang digelar di Kantor DPD RI Perwakilan Sumsel tersebut dihadiri juga anggota DPD RI lainnya Prof Dr John Pieris, Ketua KPU Sumsel H Asphani, kepala Kantor DPD RI Perwakilan Sumatera Selatan, Heru Firdan dan moderator  Dr Desi Ulpa Anggraini SE MM, MSi dari STIE Rahmaniyah Sekayu serta ratusan tamu  undangan lainnya.

Siska Marleni menjelaskan, mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran.

“Sedangkan tugas dan wewenang DPD RI. Pertama, pengajuan usul Rancangan Undang-Undang. Kedua, pembahasan Rancangan Undang-Undang, Ketiga, pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang dan pemilihan anggota BPK dan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang,”ujarnya

Siska juga mengungkapkan kalau anggota DPD juga memiliki peran sebagai lembaga penyeimbang dimana akan mengawal pelaksanaan otomomi daerah, menjembatani kepentingan pusat dan daerah dan memperjuangkan kesejahteraan daerah yang berkeadilan dan berkesetaraan. “Selain sebagai lembaga penyeimbang DPD RI juga memiliki peran untuk meningkatkan derajat (Degree of Representativeness) daerah dan s sebagai kamar kedua parlemen guna mewujudkan prinsip saling mengawai dan mengimbang (check dan Balances),”katanya.

Meski memiliki fungsi, tugas dan peran sesuai dengan 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI tapi dalam kenyataannya DPD RI tidak pernah diberi peran kewenangan legislagi dan sama sekali tidak diberi kewenangan dalam mengambil keputusan apa-apa dalam rangkaian tata urut dan sistematika proses legislagi. “DPD hanya memberikan saran atau pertimbangan. Kedepannya diharapkan peran dan wewenang DPD RI diperluas sehingga masyarakat semakin merasakan pentingnya eksistensi DPD sebagai wakil daerah di pusat,”ujarnya.

Siska juga menambahkan selama 13 tahun DPD RI terbentuk banyak hal yang sudah diraih diantaranya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 11 tahun berturut turut. Selain itu DPD RI juga berhasil menyatukan kepentingan daerah sehingga NKRI tetap utuh. “Kiprah lainnya DPD RI memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran dan memberikan pertimbangan terhadap RAPBN dengan fokus pertimbangan dana transfer daerah dan dana desa,”ujarnya.(sep)

LEAVE A REPLY