SINERGI eKPK – PLN – ATR/BPN, Selamatkan 1101 Persil Tanah Negara di Sumsel 

0
207
Terus Bersinergi, KPK - PLN - ATR/BPN Kembali Selamatkan 1.101 Persil Tanah Negara di Sumsel.

RADAR PALEMBANG – Kerja sama antara PLN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berlanjut guna mempercepat pengamanan aset tanah. Di Sumatera Selatan (Sumsel) sebanyak 1101  sertifikat tanah atau senilai Rp 382 milyar berhasil diamankan demi menjaga keandalan infrastruktur ketenagalistrikan.

Di Sumsel, secara akumulatif hingga saat ini (3/12), total penyelamatan aset milik negara dari sinergitas ini mencapai 1101 sertifikat dari 3908 bidang tanah yang sudah melalui tahap pengukuran oleh BPN.

Secara simbolis, sertifikat tersebut diserahkan oleh KPK, Firli Bahuri kepada Direktur Utama PLN yang diwakili oleh Direktur Bisnis Regional Sumatera Dan Kalimantan PLN Bapak Wiluyo Kudwiharto serta disaksikan langsung oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru dan Forkopimda Sumatera Selatan.

Penyerahan tersebut dilaksanakan dalam acara Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset dan Penyerahan Sertifikat Tanah kepada PLN dan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Griya Agung Pemprov Sumsel Palembang, Selasa (3/12).

Menteri ATR, Sofyan Djalil secara virtual memberikan apresiasi atas langkah PLN bekerja sama dengan KPK dan Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan sertifikasi aset tanah perusahaan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. “Kementrian ATR BPN bersama KPK siap melakukan sertifikasi untu seluruh asset2 BUMN dan Pemerintah daerah” ucap Sofyan.

PLN menargetkan pada tahun 2023, seluruh aset tanah dapat tersertifikasi. Sofyan optimis dengan sinergitas ini target tersebut dapat tercapai, bahkan sebelum tahun 2023. Senada dengan hal tersebut, Pimpinan KPK, Firli Bahuri juga mengapresiasi kerja keras PLN bersama Kementerian ATR/BPN untuk mengamankan aset negara dengan melakukan sertifikasi tanah. Menurutnya, sertifikasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan aset negara.

“Korupsi adalah kejahatan serius maka penting untuk melakukan 3 strategi pembatasan korupsi yang telah dijelaskannya,” tutur Pimpinan KPK, Firli Bahuri

Dirinya menambahkan, sertifikat akan menghadirkan kepastian hukum serta memberikan keamanan bagi aset negara. Selain itu, adanya sertifikat membuat aset bisa dikendalikan dan menghindari penyalahgunaan aset.

Gubernur Sumsel, Herman Deru juga menuturkan bahwa kolaborasi berbagai lembaga ini sangat membantu dalam membangun tata kelola di instansinya. “Pemerintah Sumsel berhasil membantu percepatan sertifikasi baik Prona atau sertifikat lainnya,” ucap Herman Deru

Direktur Regional Sumatera Kalimatan, Wiluyo Kusdwiharto menyatakan, kerja sama ini adalah bentuk komitmen PLN untuk mengamankan, memelihara dan mendayagunakan aset tanah dan properti milik negara yang dipercayakan kepada PLN, demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Di Sumsel kurang lebih 1101. sertifikat baru dapat diselesaikan. Alhamdulillah, sepanjang tahun 2020, kami telah menerima sertifikat baru dan pembaharuan sertifikat kurang lebih 1101 buah dengan nilai lebih dari Rp 382 milyar” ujarnya.

Menurutnya, sertifikasi tanah ini tidak hanya bermanfaat bagi PLN namun juga untuk kepentingan umum, mengingat aset milik negara tersebut diperuntukkan bagi infrastruktur ketenagalistrikan, demi menghadirkan terang di seluruh negeri.

Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Direktur Utama PLN dengan Menteri ATR/BPN pada tanggal 12 November 2019 dan penandatanganan PKS antara General Manager Unit Induk PLN se-Indonesia dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2019 lalu. (spt/rel)

LEAVE A REPLY