Selamat Tinggal Perda Penghambat

0
662

 

RADAR PALEMBANG –  Pemerintah akhirnya mengumumkan 3.143 Perda Bermasalah yang akan menghambat investasi. Ada sekitar 62 Perda di antaranya, yang berasal dari Sumatera Selatan. Namun, secara keseluruhan pencabutan peraturan daerah yang mayoritas merupakan retribusi perizinan usaha tersebut, tidak akan mengurangi penerimaan daerah.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Sumsel, Prof Bernadette Robiani, Rabu (22/6) mengatakan, sudah seharusnya  pemerintah pusat campur tangan dalam mencabut sejumlah peraturan daerah (perda) yang jelas-jelas sangat menghambat pertumbuhan ekonomi. “Perda-perda tersebut sebagian besar menyebabkan Ekonomi Biaya Tinggi (EBT), dan membuat sejumlah investor enggan berhubungan dengan suatu daerah yang dinilai memiliki urusan berbelit-belit,” katanya.

Dikatakanya, panjangnya rentetan pengurusan birokrasi dalam sebuah perizinan dapat mengganggu perekonomian dan investasi. Lebih repotnya lagi, yang sudah dicabut sendiripun kini seakan-akan tidak berlaku di daerah. “Malah, pencabutan perda melalui pusat itu menyuburkan praktik pungutan liar (pungli) di dinas-dinas atau instansi tertentu,” katanya.

Sebagai contoh, pemerintah pusat telah menghapus tidak memungut lagi biaya pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Pencabutan yang sudah berlangsung lama ini dimaksudkan agar semua pemilik usaha, terutama usaha pertokoan mengurus SIUP-nya, sehingga dengan demikian pajak yang masuk ke negara semakin banyak. Namun, tujuan jangka panjang yang diharapkan pemerintah itu berhenti akibat ulah aparat birokrat di daerah. “Yang lebih mengagetkan lagi adalah dalam urusan pajak. Sebenarnya, pemerintah pusat tidak mengenakan pungutan terhadap wajib pajak (WP) yang hendak mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, itu tidak berlaku di hampir seluruh Indonesia,” terangnya.

Belum lagi beberapa hal yang menyangkut kehidupan sehari-hari sepertikepengurusan KTP, Akte kelahiran dan sebagainya. “Padahal, tidak ada aturan ditarik retribusi untuk itu. Jika kepada petugas ditanyakan aturannya dan diminta kuitansi, jabawan mereka sudah standar, Ini sudah biasa,” katanya.

Meski demikian, sambungnya, bukan berarti pencabutan perda tersebut akan berdampak terhadap suber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melainkan, akan miliki dampak yang terasa terhadap pertumbuhan investasi di kemudian hari. “Dampaknya kedepan, investor akan lebih tertarik menanamkan modalnya dengan perizinan yang realatif lebih mudah dan cepat,” tukasnya.

Sementara itu, Analis Bank Indoensia Kantor Perwakilan Sumsel, Dhika Arya Perdana mengatakan, dengan singkatnya kepengurusan perizinan di birokrasi, maka tentunya akan menjadi nilai lebih bagi investor. Tak hanya itu, pelaku usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM), akan dapat tumbuh lebih baik lagi ke depanya. “Dengan demikian, pertumbuhan perekonomian suatu daerah akan tumbuh positif,” pungkasnya.  

Segera Konsultasi dengan Pusat

Assisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Palembang, Harobin Mustofa menyambut baik apa yang diputuskan oleh presiden RI dengan mencabut Perda tentang galian C yang marak terjadi di Palembang. Dengan dicabutnya perda ini otomatis galian C ilegal tidak terjadi lagi di Palembang.

“Kami menyambut baik, pencabutan ini tentu ada pertimbangan oleh pemerintah pusat untuk masyarakat, dan tentu kami akan segera melakukan  konsultasi dengan pemerintah pusat,” kata Robin.

Galian C dijelaskan Robin, sangat mengkhawatirkan masyarakat, karena galian tersebut akan membuat lingkungan menjadi rusak. Tidak hanya itu saja dampaknya, wilayah yang terkena galian akan menjadi banjir, dan gersang.
“Dengan dicabutnya perda ini sangat positif bagi lingkungan dan masyarakat, persoalan galian C ini sudah lama menjadi persoalan ditengah masyarakat, tentu pemerintah ada alasan yang tepat karena dicabutnya Perda ini,”tukasnya. (tma/zar)

 

.

Daftar Perda Sumatera Selatan yang Dicabut

 

* Sumber Website Kemkendagri

 

Pemda Sumsel

  1. Retribusi jasa umum 3 tahun 2012,
  2. Pelayanan publik 3 tahun 2013, perubahan bentuk badan hukum
  3. Perusahaan daerah perhotelan swarna dwipa menjadi perseroan terbatas swarna dwipa sumsel gemilang 10 tahun 2015

 

Kab. Banyuasin

  1. Tata cara pemilihan, pencalonan,pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa 1 tahun 2007
  2. Penyelenggaraan urusan di bidang minyak dan gas bumi 24 tahun 2009
  3. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil 10 tahun 2011

 

Kab. Empat lawang

  1. Retribusi daerah13 tahun 2011

 

Kab. Lahat

  1. Pajak daerah 3 tahun 2011
  2. Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa 9 tahun 2008
  3. Penyelenggaraan kewenangan pemerintah kabupaten lahat di bidang minyak dan gas bumi 34 tahun 2006
  4. Perda kab. Lahat no.32 th.2006 ttg usaha pertambangan bahan galian golongan c32 tahun 2006
  5. Pengelolaan air bawah tanah 33 tahun 2006

 

Kab. Muara enim

  1. Pajak daerah 10 tahun 2010
  2. Pengusahaan pertambgn umum 30 tahun 2001
  3. Tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa 3 tahun 2015
  4. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi 7 tahun 2013
  5. Retribusi perizinan tertentu 8 tahun 2011
  6. Retribusi jasa umum 6 tahun 2011
  7. Retribusi jasa usaha7 tahun 2011

 

Kab. Musi Banyuasin

  1. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan retribusi penggantian biaya cetak ktp dan akta catatan sipil 15 tahun 2010
  2. Retribusi izin gangguan 16 tahun 2011

 

Kab. Musi rawas

  1. Retribusi tempat pelelangan 5 tahun 2011
  2. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 6 tahun 2012
  3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil 3 tahun 2012
  4. Retribusi izin gangguan 23 tahun 2011
  5. Ijin usaha jasa konstruksi 13 tahun 2013
  6. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi 4 tahun 2012

 

Kab. Ogan ilir

  1. Pedoman tata cara perizinan,persetujuan dan rekomendasi kegiatan usaha minyak dan gas bumi di daerah kabupaten ogan ilir 44 tahun 2006
  2. Retribusi izin gangguan 12 tahun 2009
  3. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara 5 tahun 2012
  4. Retribusi bidang industri dan perdagangan 4 tahun 2009

 

Kab. Ogan kemering ulu

 

  1. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi 4 tahun 2011
  2. Pajak air dan tanah 7 tahun 2012
  3. Pengelolaan usaha minyak dan gas bumi 18 tahun 2013
  4. Retribusi jasa usaha 15 tahun 2011

 

Kab. Ogan komering ilir

  1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 27 tahun 2010
  2. Retribusi izin usaha perikanan 6 tahun 2007

 

 

Kab. Ogan komering ulu selatan

  1. Izin usaha 10 tahun 2007
  2. Izin trayek 11 tahun 2007

 

Kab. Ogan komering ulu timur

  1. Pembinaan dan retribusi iujk 6 tahun 2007
  2. Retribusi penggantian cetak ktp dan akta catatan sipil 13 tahun 2011
  3. Retribusi izin gangguan 19 tahun 2011

 

Kota lubuk linggau

  1. Izin usaha jasa kontruksi dan retribusi iujk 15 tahun 2005
  2. Izin pengelolaan air tanah 8 tahun 2010
  3. Retribusi penggantian cetak ktp dan akta pencatatan sipil 10 tahun 2010
  4. Perizinan usaha jasa konstruksi 2 tahun 2012
  5. Tata cara pemberian izin penyelenggaraan kursus 25 tahun 2010 (perbup)

 

Kota pagar alam

  1. Retribusi izin gangguan 19 tahun 2010
  2. Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 18 tahun 2010
  3. Retribusi daerah 9 tahun 2011
  4. Pajak hiburan 13 tahun 2010

 

Kota palembang

  1. Tata cara pemberian izin mendirikan bangunan 48 tahun 2014 (perbup)
  2. Retribusi pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 3 tahun 2009
  3. Pembinaan dan retribusi ijin gangguan 18 tahun 2011
  4. Pembinaan dan retribusipertambangan bahan galian golongan c 32 tahun 2002
  5. Pembinaan dan retribusi izin usaha perikanan 11 tahun 2011
  6. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan retribusi penggantian biaya cetak ktp dan akta catatan sipil 30 tahun 2011

 

 

Kota prabumulih

  1. Tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa 2 tahun 2007
  2. Penyelenggaraan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi 1 tahun 2013
  3. Retribusi jasa umum 5 tahun 2011

 

LEAVE A REPLY