Ribuan Buruh Tolak UU Cipta Kerja

0
74
Buruh kembali menggelar unjuk rasa menolok UU Omnibus Low Cipta Kerja.

RADAR PALEMBANG – Penolakan terhadap undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja kembali disuarakan para buruh di Sumsel. Kali ini ribuan massa buruh kembali menggelar aksi unjukrasa di jalan POM IX sekitaran gedung DPRD Sumsel, Kamis (15/10).

Dalam orasinya perwakilan buruh meminta pemerintah dan DPR RI membatalkan undang undang Omnibus Law Cipta Kerja. Karena menurut massa, undang undang tersebut merugikan kaum buruh.

“Tolak undang undang Omnibus Law Cipta Kerja! Kami tidak rela anak cucu kami jadi kuli kontrak seumur hidup,”teriak salah satu perwakilan massa dalam orasinya di mobil komando.

Menurut mereka aksi dilakukan bukan semata-mata memperjuangkan kepentingan buruh saat ini, tetapi juga rakyat Indonesia serta generasi penerus yang akan datang.”Kami berjuang untuk rakyat untuk anak cucu kami,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, massa meminta ketua DPRD Sumsel untuk hadir menerima aspirasi dan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan pendemo kepada pemerintah dan DPR RI. “Kami minta hadirkan ketua DPRD untuk menerima aspirasi kami, tuntutan kami.untuk disampaikan kepada DPR RI pemerintah pusat,” tegasnya.

Massa juga berjanji jika aspirasinya tidak digubris, maka akan kembali melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak. “Apabila tidak diterima aspirasi kita, kami pastikan akan datang lagi, aksi lagi lebih besar lagi,”katanya.

Anggota DPRD Sumsel Syaiful Padli berjanji akan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan dari buruh dan elemen masyarakat terhadap penolakan UU cipta kerja yang merugikan masyarakat. “Kita siap memperjuangkan aspirasi temen-temen buruh ke DPR dan pemerintah puaat,”kata Syaiful.

Dikatakan Syaiful, siapapun diperbolehkan untuk mendatangi kantor DPRD Sumsel untuk menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Sumsel. “Untuk itu kita akan memberikan ruang kepada pengujuk rasa, karena unjuk rasa untuk menyampaikan persoalannya diperbolehkan oleh UU,”kata Syaiful.

Dirinya menghimbau kepada pengujuk rasa untuk melakukan aksi demontrasi secara damai dan tertib, jangan sampai anarkis, karena anarkis akan merugikan kita semua.

Terkait UU cipta kerja, dikatakan Syaiful bahwa PKS sejak diajukan oleh pemerintah PKS telah menolak RUU cipta kerja karena dinilai akan merugikan masyarakat Indonesia.

“Seperti dalam pasalnya UU cipta kerja bahwa UMK di kabupaten kota dihapuskan namun diberlakukan UMP ini jelas merugikan buruh, kemudian para pekerja diberlakukan kontrak kejadian pertahun, ini jelas merugikan masyarakat,”ujarnya.

Sementara itu, aksi massa hanya berlangsung di jalan POM IX dengan dikelilingi kawat berduri. Aksi juga dikawal oleh aparat keamanan kepolisian. (zar)

 

 

LEAVE A REPLY