Premium Turun Rp100, DPR Sebut Percuma

0
195

 

RADAR PALEMBANG, ANGGOTA Komisi VII Ramson Siagian mengungkapkan bahwa penurunan harga BBM jenis Premium sebesar Rp 100 per liter sangat percuma lantaran di beberapa wilayah tidak terdapat SPBU yang menjualnya.– Inilah sekelumit bahasan atas pertemuan dan diungkapkannya saat rapat kerja (raker) antara Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan mengenai sejumlah hal terkait energi di DPR, Jakarta, Senin (11/2/2019).

“Percuma kalau diumumkan turun, tapi tidak ada Premiumnya, saya sedih,” kata Ramson saat rapat kerja.

Anggota dari Fraksi Gerindra ini mengungkapkan telah mendapatkan laporan dari tim di daerah pemilihannya (dapil), dan terbukti ada beberapa SPBU yang tidak menjual jenis BBM khusus penugasan (JBKP) alias Premium.

Menurut Ramson, beberapa SPBU di wilayah dapilnya lebih banyak jenis BBM umum (JBU) alias Pertamax series. “SPBU Comal tidak ada, Pekalongan tidak ada, SPBU Kajen tidak ada, di Pemalang tidak ada Premium,” kata Ramson.

Oleh karena itu, Ramson meminta kepada pihak Kementerian ESDM dan PT Pertamina memberikan data jumlah SPBU yang beroperasi di Jawa, Masura, dan Bali (Jamali) yang menjual Premium maupun yang tidak.

Sehingga kebijakan penurunan harga Premium Rp 100 per liter di Jamali menjadi Rp 6,450 per liter sama dengan harga di luar Jamali.

Tanggapan Jonan

Setelah mendapat pertanyaan tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan pun langsung memberikan penjelasan mengenai kondisi harga BBM jenis Premium. Menurut Jonan, harga Premium di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) sebesar Rp 6.550 per liter, sedangkan di luar Jamali sebesar Rp 6.450 pet liter.

“Kami mendapatkan informasi, harga Premium di Jawa disamakan dengan di luar Jawa, jadi turun Rp 100 per liter,” ujar Jonan, Senin (11/2/2019). Menanggapi hal itu Ramson mengapresiasi pemerintah dan meminta kepada Pertamina agar menyediakan banyak stok Premium pada SPBU yang berada di daerah.

“Jadi yang turun hanya di Jamali, menjadi setara di luar Jamali, tapi saya di dapil (daerah pemilihan) tidak menemui Premium, yang penting ada barangnya, turun tapi barangnya nggak ada, sama saja,” kata Ramson.

Soal Elpiji

Pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina (Persero) kompak menjelaskan penyebab harga jual gas elpiji 3 kilogram (kg) yang berbeda-beda di tangan konsumen.

Awalnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR Muhammad Nasir menanyakan ke Kementerian ESDM terkait laporan masyarakat mengenai mahalnya harga elpiji 3kg. Padahal produk tersebut sudah disubsidi oleh pemerintah.

“Itu elpiji gimana katanya subsidi, tapi sampai bawah harganya beda-beda,” kata Nasir di Komisi VII DPR, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar menjelaskan bahwa tingginya harga elpiji 3 kg dikarenakan beberapa sebab, salah satunya adalah kelangkaan. “Mungkin yang dipertanyakan, yang terjadinya kenaikan harga di masyarakat di atas HET, beberapa sebab, salah satunya, kelangkaan, maka di situ naik,” kata Archandra.

Selain itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menjelaskan bahwa harha elpiji 3 kg yang berbeda-beda dikarenakan harga di daerah ditetapkan oleh pemda.

Nicke menyebut, bahwa alokasi elpiji 3 kg telah dikerjasamakan antara Pertamina dengan pihak agen. Di mana, ada penunjukan pangkalam-pangkalan oleh pihak agen. Di mana, distribusi ini sudah ditetapkan oleh pemda mengenai harganya.

“Kalau ada realisasi yang harganya di luar dan lebih tinggi, di beberapa tempat, betul terjadi. Dalam mekanisme monitoring, sebagai langkah antisipasi, kami juga ada call centre,” ujar Nicke.

Sementara itu, Dirjen Migas Djoko Siswanto mengatakan pengawasan harga yang dijangkau Kementerian ESDM sampai pada pihak agen. Selebihnya diatur oleh Pemda.

“Jadi agen itu ke pangkalan, nah itu ditetapkan pemda, dari agen, kemarin itu, kemarin saya keluar DPR, gerobak ada dorong, warung warung, pengecer keliling, konsumen akhir maka variatif. Jadi, kami tuh berhenti di agen. Nah, dari agen itu ke pangkalan itu yang nggak bisa kita tangani,” ungkap Djoko. (hek/dna/fdl/hns)

LEAVE A REPLY