Prabowo Sebut Anggaran Bocor Rp 500 Triliun, Berikut Tanggapan Istana

0
123

 

RADAR PALEMBANG – CALON presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memperkirakan kebocoran anggaran negara mencapai 25%. Kebocoran itu sudah ia tulis dalam bukunya. Prabowo sebelumnya menjelaskan ada dugaan mark up sejumlah proyek sehingga anggaran negara bocor.

Perhitungan Prabowo, anggaran negara yang ‘bocor’ mencapai Rp 500 triliun. Dia menuturkan anggaran sebesar itu bisa membangun industri besar di Tanah Air.

“Kalau anggaran kita yang sudah disepakati 200 miliar dolar, kalau kebocoran tadi 25%, artinya yang hilang… hampir Rp 500 triliun yang bocor,” ujar Prabowo saat berpidato di HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Hall Sport Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2).

“Bayangkan dengan uang ini kalau dipakai untuk kesejahteraan dan ekonomi. Kita bayangkan apa yang bisa dibuat. Saya bicara dengan pakar industri, dengan tadi 50 miliar dollar kurang-lebih kita bisa gabung 200 pabrik sehingga kota bisa ciptakan produk terbaik Indonesia,” imbuhnya.

“Proyek yang harganya 100 dibilang 150. Itu namanya apa, penggembungan, namanya mark up. Harga 100 dia tulis 150. Bayangkan, jembatan harga 100 ditulis 150. Dan ini terjadi terus-menerus. Kita harus objektif masalah ini sudah jalan lama. Ini harus kita hentikan dan kurangi,” jelasnya.

Menanggapi itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti mengatakan pengelolaan anggaran negara dalam APBN dilakukan secara kredibel dan profesional. Dia juga mengatakan, anggaran tersebut diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Nufransa bilang, BPK sendiri memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

“Pengelolaan anggaran melalui APBN dilaksanakan secara kredibel dan profesional. Setiap tahunnya juga dilakukan pemeriksaan/audit oleh BPK. Hasil audit dua tahun terakhir (2016 dan 2017), BPK memberikan predikat WTP atas LKPP,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/2/2019).

Jika ada kebocoran, Nufransa meminta agar hal tersebut dilaporkan ke instansi masing-masing. “Apabila dianggap ada kebocoran anggaran pada suatu Kementerian/Lembaga, silakan dilaporkan sesuai dengan saluran komunikasi yang tersedia pada masing-masing unit kantor yang dimaksud,” sambungnya.

Lebih lanjut, Nufransa menegaskan, pemerintah menentang segala bentuk korupsi dalam pelaksanaan anggaran negara. “Kami sangat menentang adanya korupsi pada pelaksanaan anggaran, APBN adalah uang rakyat, tidak boleh dikhianati sepeserpun,” katanya.

Tanggapan Jokowi

Pihak Istana tak berkomentar banyak menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Prabowo menyebut, terjadi kebocoran anggaran negara sebanyak 25%. Kebocoran itu, kata Prabowo, karena adanya penggembungan atau mark up.

“Saya nggak bisa jawab kalau tidak jelas obyeknya. Misalnya, yang di-mark up itu proyek apa sehingga bisa dicek,” kata Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika, Kamis (7/2/2019).

Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) meminta Prabowo menunjukkan bukti dan tidak asal bicara. “Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal… (sambil menunjuk mulut),” ujar Jokowi seusai menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2019 di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (7/2/1019).

Jokowi mengatakan, 25% anggaran negara adalah jumlah besar. Jokowi meminta Prabowo melapor ke KPK jika ditemukan indikasi kebocoran anggaran negara.

“Kalau memang bocor sampai 25%, laporin aja ke KPK. Duit gede banget itu. Dulu 2014 coba diingat-ingat, 2014 katanya bocor Rp 7,200 triliun. Sekarang itu bocornya kalau 25% itu berarti Rp 500 triliun. Duitnya gede banget Rp 500 triliun,” kata Jokowi.

Sanggahan BPN

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dradjad Wibowo menilai wajar jika calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut 25% anggaran negara bocor.

Dia menerangkan, korupsi dan mark up bagian dari ‘dunia hitam’ sehingga tidak diketahui angka pastinya. Dia pun mengatakan, orang yang meminta data ialah ‘asal ngotot.

“Jadi kalau mas Prabowo membuat taksiran 25%, saya rasa wajar-wajar saja. Kalau masih ada yang ngotot minta data, itu asal ngotot namanya. Wong taksiran terhadap dunia hitam kok diminta data,” ujarnya, Kamis (7/2/2019).

Meski begitu, dia menjelaskan, kebocoran keuangan negara itu sudah menjadi rahasia umum. Dia bilang, bocor itu bisa dari sisi belanja, penerimaan. Bisa dalam APBN ataupun APBD.

Dia menerangkan, indikasi kebocoran itu antara lain banyaknya kasus korupsi yang ditangani KPK. Jumlah kepala daerah yang ditangkap KPK, kata dia, sudah 100 lebih. Itu belum lagi pejabat negara di tingkat pusat.

Menurutnya, jumlah kasus korupsi yang ditangkap KPK ibarat puncak dari gunung es. Sebab, masih banyak kasus korupsi yang belum terungkap. “Lalu berapa mark up dalam belanja APBN / APBD? Korupsi dan mark up itu kan dunia hitam. Kita tidak pernah tahu pasti besarannya,” sambungnya.

“Tapi sebagai indikasi, kita ingat dulu ada nyanyian M Nazaruddin. Pada tanggal 27 Agustus 2013, Elza Syarif pengacara Nazaruddin menyebut mark up yang bisa mencapai 10-45%” sambungnya.

Dia bilang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri juga menekankan jangan ada mark up dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di Istana Negara pada akhir tahun lalu (11/12/2018).

“Jika tidak banyak mark up, kenapa sampai Presiden harus menekankan hal tersebut?” katanya. Di sisi penerimaan, menurutnya juga terjadi kebocoran. Buktinya, rasio pajak masih rendah. (fdl/dkp/tor/zak/elz)

LEAVE A REPLY