Perkuat Penegakan Hukum, Bawaslu Kordinasi Antar Lembaga

0
219
Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto

RADAR PALEMBANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan melakukan audiensi bersama dua lembaga yang tergabung di dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) yaitu institusi kepolisian dan kejaksaan guna berkordinasi dan menyamakan persepsi dalam peningkatan kualitas penegakan Hukum Pemilihan antar lembaga.

Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto menekankan pentingnya untuk melakukan silaturahmi antar pihak terkait dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Silaturahmi agar ada kedekatan rasa, supaya ada pandangan yang sama dan berkordinasi lebih lanjut untuk lancarnya pelaksanaan pilkada.

Bawaslu bersama-sama kepolisian dan kejaksaan memiliki peran penegakan hukum pemilu khususnya berkaitan dengan tindak pidana pemilu.

“Pilkada tahun ini menjadi berbeda dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya wabah pandemi covid-19. kondisi ini mendorong pemerintah untuk menerbitkan PERPU nomor 2 tahun 2020 terkait penundaan pilkada tahun 2020. Hal ini membuat adanya kepastian hukum atas pelaksanaan pilkada yang sebelumnya ragu untuk dijalankan,”kata Iin, Kemarin (1/7).

Iin menegaskan bahwa Bawaslu berkonsentrasi pada dua point utama yaitu bagaimana Pilkada terlaksana secara berkualitas, berintegritas dan tentu bermartabat disisi lain yaitu prioritas bagaimana pelaksanaan pilkada tetap memperhatikan keselamatan pemilih dan peserta.

“Menciptakan pilkada yang berkualitas, berintegritas dan juga bermartabat menjadi tujuan kami, namun prioritas bagi keselamatan pemilih dan juga peserta tetap harus diperhatikan secara maksimal. Mematuhi protokol kesehatan guna meminimalisir risiko tertularnya covid-19 adalah wajib,” ungkap Iin.

Dalam audiensi bersama kepolisian dan kejaksaan, Bawaslu membahas mengenai Indeks Kerawanan Pemilu sebagai langkah antisipasi keamanan dan juga potensi pelanggaran pidana pilkada serentak tahun 2020. IIn memandang pelanggaran pada tahapan pilkada sangat dimungkinkan terjadi berdasarkan evaluasi pada pilkada-pilkada sebelumnya.

“Kami melihat potensi pelanggaran yang mungkin terjadi adalah kampanye hitam dan politik uang. Kampanye hitam akan mungkin terjadi karena gencarnya penggunan media sosial,”kata Iin.  Oleh karena itu Bawaslu akan mempelajari metode kampanye di media sosial setelah diterbitkannya PKPU yang mengatur tentang pelaksanaan pilkada di tengah bencana Covid-19.

Politik uang di masa pandemik seperti ini seperti sekarang ini diperkirakan akan berpotensi terjadi selain itu, Bawaslu juga melihat potensi pelanggaran yang lain seperti penggunaan fasilitas negara dalam kampanye.”Penyalahgunaan wewenang oleh petahana, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta ancaman kekerasan/Intimidasi,”tukasnya.(zar)

 

 

LEAVE A REPLY