Perjuangkan Masalah Klasik

0
544

 

 

// Jelang May Day Buruh Karet Siap Demo

 

RADAR PALEMBANG – Persoalan klasik terkait pekerja atau buruh, masih menjadi agenda utama asosiasi maupun serikat pekerja untuk diperjuangkan. Apalagi, beberapa regulasi terkait kesejahteraan buruh dari pemerintah, belum sepenuhnya diimplementasikan oleh pengusaha.

Adapun persoalan klasik tersebut terkait dengan masalah upah maupun kesejahteraan para buruh. Tingkat kesejahteraan buruh memang memang selalu menjadi issue paling hangat diperbincangkan pada setiap peringatan May Day. Peringatan May Day tahun ini juga hampir sama. Buruh masih tetap mengangkat issue upah, kesejahteraan, jaminan sosial dan kesehatan, serta beban kerja.

Beberapa hari menjelang peringatan Hari Buruh, serikat buruh perusahaan karet di Sumsel menggelar pertemuan di salah satu hotel di Palembang pada Kamis (27/4). Secara garis besar, dalam pertemuan ini buruh masih menyoroti soal kesejahteraan. Sebab meski perusahaan sudah memberi upah sesuai dengan stadar minimum, namun jika dibandingkan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), anglanya masih jauh dari kata mencukupi.

Salah satu karyawan yang ikut pertemuan serikat buruh perusahaan karet PT Sri Terang Lingga, Ugel mengaku, dari pertemuan yang diikuti oleh semua serikat buruh perusahaan karet yang ada di Palembang sepakat untuk kembali menggelar aksi damai sebagai bentuk peringatan. Ini juga menjadi salah satu cara untuk mendengungkan keluhan para buruh yang selama ini terkungkung di dalam ketatnya aturan pabrik.

“Jika mau berbicara jujur, saat ini Upah Minimum Provinsi yang diterapkan di perusahaan berkisar Rp2,4 juta. Dari sisi aturan, itu sudah sangat sesuai karena sudah disepakati oleh pemerintah, perusahaan, maupun perwakilan serikat buruh. Namun dari sisi KHL masih sangat kurang. Bagi keluarga yang anggotanya hanya 2 – 3 orang mungkin saja bias. Namun bagi yang sudah memiliki anak tiga atau empat, dan telah pula sekolah, apakan angka Rp 2,4 juta ini masih sesuai?,” kata dia.

Sebab, menurut Ugel, standar minimum upah itu seharusnya diterapkan untuk pegawai baru dengan jumlah tanggungan tidak lebih dari dua orang. Namun, sejauh ini lanjut dia, masih ada perusahaan yang memukul rata dalam pemberian upah. “Beban jam kerja juga masih menjadi masalah. Sebab, banyak buruh dipekerjakan lebih dari jam normal yakni delapan jam perhari,” kata dia.

Permasalahan lain yang juga mendasar yang bertahun-tahun tidak pernah ada solusi yakni, masalah sistem kontrak kerja. Dengan sistem ini setiap buruh bekerja hanya di bawah kontrak. Ketika kontrak habis, kemudian perusahaan secara sepihak menyetop sebentar. Dan, ketika hendak bekerja lagi harus memasukkan lamaran kerja ulang.

“Otomatis gajinya kembali ke asal lagi yakni UMR. Pola inilah yang mengakar. Akibatnya, banyak orang yang sudah bekerja puluhan tahun namun gajinya masih itu-itu saja,” jelas dia.

May Day Alat Mengingatkan Pemerintah

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Aminoto mengatakan, peringatan May Day (1 Mei) merupakan salah satu wujud pemerintah dalam mengapresiasi buruh maupun pekerja di tanah air. Namun, May Day juga sekaligus salah satu alat untuk mengingatkan pemerintah maupun managemen perusahaan agar tetap memperhatikan hak-hak karyawan. “Meski tidak mutlak, sebagai salah satu perwakilan pekerja kami tentunya bersyukur karena telah dihargai oleh pemerintah,” katanya, Kamis (27/4).

Dia mengatakan, masalah klasik terkait pekerja memang sejauh ini belum dapat terselesaikan secara menyeluruh. Khususnya mengenai kesejahteraan dan jaminan sosial pekerja.

Oleh karena itu, masih banyak hal–hal yang mesti disikapi, baik dari perusahaan maupun pemerintah. Karena bagaimana pun juga pengawasan terhadap keberlangsungan hak-hak pekerja ada di tangan pemerintah. “Ya kita juga tahu kalau ada ketebatasan dalam pengawasan yang dilakukan. Maka dari itu butuh juga sinergi antar asosiasi maupun serikat pekerja agar menyatukan visi dan misi. Dalam hal ini memperjuangkan hak-hak pekerja yang harus dilindungi,” katanya.

Selain itu, perusahaan juga diharapkan dapat menjaga hubungan industrial yang baik. Salah satu caranya dengan keterbukaan. “Jadi seperti ini , jika satu perusahaan itu bias maju. Lalu ada baiknya juga kesejahteraan karyawannya turut ditingkatkan,” katanya.

Sementara terkait aksi May day, Aminoto berpendapat, bukanya tidak sependapat dalam aksi yang sering melibatkan puluhan ribu massa. Namun ada baiknya momen tersebut dimanfaatkan pekerja sebaik-baiknya untuk hal lain.

Apalagi, aksi yang kerap dilakukan juga tidak pernah menyelesaikan permasalahan yang selama ini melanda pekerja. “Masih banyak cara lain. Salah satunya dengan musyawarah mufakat,” katanya.

Sebab tidak mesti harus menunggu May day dalam menggelar aksi, karena dapat dilakukan kapan saja. Tetapi kalaupun ada hal-hal yang bersifat prinsip yang belum normatif, diharapkan kepada pemerintah untuk dapat segera menindaklanjuti.

Pekerja Harus Pahami Kondisi Bisnis

Menanggapi hal itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel, Sumardjono Saragih mengatakan, Kamis (27/4), pada dasarnya pengusaha patuh akan kebijakan ataupun regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, terkadang ada hal-hal lain yang membuat pengusaha belum sepenuhnya menerapkan regulasi tersebut.

Oleh karena itu, pekerja juga diharapkan dapat memahami kondisi. Terlebih seperti saat ini. Dunia usaha tengah mengalami masa paceklik. “Pada dasarnya untuk di Sumsel hubungan industrial relatif berjalan baik. Hal itu terbukti dengan tidak adanya demo atau aksi buruh yang menuntut macam-macam,” katanya.

Apindo sendiri pada dasarnya sebisa ungkin selalu mengingatkan khususnya di kalangan anggota untuk memperhatikan kesejahteraan pekerja. Mulai dari masalah upah, jaminan social (BPJS Ketenagakerjaan), dan berbagai hal lain. Nah, tinggal lagi penyesuaian perusahaan kepada pekerja masing-masing.

Ekonom Sumsel Prof Didik Susetyo berpandangan, menyikapi permasalah pekerja tentunya erat kaitan dengan masing-masing daerah. Khsusus di Sumsel sebenarnya regulasi yang dikeluarkan pemerintah setempat sejauh ini sedikit banyak sudah mengarah keperbaikan kesejahteraan pekerja. “Seperti dukungan Pemda dalam hal jaminan sosial pekerja, maupun mengenai penetapan upah minimum,” katanya.

Masalahnya, tinggal lagi ketegasan dan pengawasan di lapangan untuk menindak sejumlah oknum pengusaha maupun perusahaan yang masih belum patuh terhadap regulasi tersebut .

Dalam hal ini Disnaker sebagai satuan kerja terkait harus dapat lebih aktif menindaklajuti setiap laporan-laporan yang diterima khususnya terkait masalah industrial. “Memang masalah yang dihadapi yakni keterbatasan tenaga yang dimiliki,” katanya. (iam/tma)

 

 

 

LEAVE A REPLY