Premi Pensiun Bebani Pengusaha

0
495
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said saat mengikuti rapat kerja lanjutan dengan Komisi VII DPR, Jakarta, Kamis (11/6). Menteri Sudirman Komisi VII DPR dihujani pertanyaan dan interupsi terkait data Kontraktor Kerjasama Kerja (K3S) migas. Foto: Ricardo/JPNN.com

 

 

 

RADAR PALEMBANG –  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah memberlakukan penuh aturan baru mengenai premi yang harus ditanggung perusahaan bagi karyawan yang diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Aturan dimaksud  yakni, jaminan pensiun yang baru diberlakukan pada awal Juli lalu. Dengan demikian melengkapi jaminan yang di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sementara, sebelumnya sudah ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.

Ketua Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel, Sumarjono Saragih menilai, implementasi aturan tersebut tidak tepat. Sebab, saat ini bisnis pengusaha stagnan dan cenderung menurun, sebagai imbas dari anjloknya harga komoditi. “Sementara di satu sisi pemerintah membebani lagi untuk membayar premi pensiun karyawan,” katanya.

Menurut dia, sebelum ada tunjangan pensiun, perusahaan sudah banyak mengeluarkan biaya seperti jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan. “Saat ini ditambah lagi bayar premi tunjangan pensiun,” katanya, Rabu (29/7).

Memang, tahap awal premi yang ditanggung perusahaan hanya dua persen. Tetapi, kebijakan pemerintah akan terus dinaikkan menjadi 8 persen, perusahaan menanggung preminya sebesar lima persen. “Tapi karena ini sudah menjadi aturan dan telah ketuk palu, maka mau tidak mau kita harus patuh,” ungkapnya.

Dikatakan, premi tunjangan pensiun tersebut mulai dibayarkan untuk gaji karyawan bulan Juli. “Karena gajian kebanyakan awal bulan, maka pembayaran premi pertama mulai Agustus nanti,” tuturnya.

Sumarjono berharap, pekerja juga bisa memahami kondisi perusahaan saat ini, sebab posisinya defend dan efisien. Karena itu, dia meminta agar pekerja lebih meningkatkan produktivitas, disiplin dan loyal kepada perusahaan. “Perlu saling pahami antara perusahaan dan pekerja,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Umardin Lubis mengatakan, seluruh pekerja di Indonesia baik dari perusahaan formal maupun informal memiliki kewajiban menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, selain menjadi anggota BPJS Kesehatan.

Terlebih pekerja formal yang tanggung jawab keanggotaan di bawah naungan perusahaan, dapat lebih mudah menggaet seluruh pekerja yang ada di Sumsel. “Jumlahnya memang belum signifikan, masih 20 persen untuk pekerja formal dan pekerja informal justru di bawah 10 persen. Untuk itu, kami menggelar sosialisasi ini, dengan menghadirkan banyak pekerja dari warga yang memang mendominasi dengan pekerjaan di bidang informal,” kata dia.

Dalam aturan yang baru, jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan juga naik menjadi Rp24 juta. Jumlah ini meningkat dibandingkan sebelumnya yang hanya Rp21 juta, pada jaminan kecelakaan kerja peningkatan manfaat pada biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit (RS) menjadi pengobatan dan perawatan sampai sembuh yang sebelumnya maksimal sebesar Rp20juta.

Selain itu, jika terjadi cacat sebagian permanen, pekerja juga akan mendapatkan pelatihan khusus agar tetap bisa kembali bekerja melalui penyempurnaan manfaat jaminan Kecelakaan Kerja-Return To Work (JKK-RTW) disamping santunan cacat yang diterima. “Dengan demikian pekerja tetap bisa mendapatkan penghasilan dengan keahlian lain hasil dari pelatihan yang dijalani,” ungkapnya.

Sedangkan, terkait perubahan aturan dalam program Jaminan Hari Tua (JHT). Perubahan aturan tersebut di antaranya syarat pencairan JHT yang sebelumnya dengan kepesertaan 5 tahun 1 bulan, serta sudah tidak bekerja lagi sudah dapat mencairkan dana JHT-nya. Pada aturan terbaru, pencairan dilakukan pada masa kepesertaan 10 tahun, dan untuk pencairan seluruhnya pada saat pekerja mencapai usia 56 tahun atau meninggal dunia atau cacat tetap.

Pengambilan bagian pada 10 tahun kepesertaan dilakukan agar dana hari tua pekerja dapat lebih bermanfaat, dan tetap memiliki nilai cukup besar untuk mendukung perekonomian pekerja saat memasuki usia pensiun dimana produktivitas mulai menurun. “Maka fungsi jaminan hari tua dapat dilaksanakan sesuai dengan falsafah yang sesungguhnya,” pungkasnya. (tma)

LEAVE A REPLY