Penerbangan Bisa ‘Tekor’

0
293

 

“Iya kita takutnya, masyarakat alihkan ke moda transportasi darat, akan memukul maskapai. Coba, maskapai seperti Garuda Indonesia itukan plat merah (BUMN,red), bukan mencari keuntungan setinggi-tingginya, coba fikirkan yang penting manfaat bagi rakyat.”

Herlan Asfiudin

Ketua PHRI Sumsel

 

 

“Masalahnya di mana kalau memang Pertamina bilang harganya kompetitif, dicari masalahnya berarti di airlines dong, kalau airlines kenapa bisa begitu?.”

Hariyadi Sukamdani

Ketua Umum PHRI

 

 

 

 

 

 

 +++Triwulan I Hotel Lesu

RADAR PALEMBANG, Hanya  dikuasai oleh 2 grup maskapai yakni Garuda Indonesia dan Lion Air, penerbangan di Indonesia sedang mencari titik keseimbangan baru. Maksudnya, antara target bisnis penerbangan akan diadu dengan kemampuan membayar penumbang untuk jasa angkutan udara tersebut.

Sejak awal tahun 2019, penerbangan menjadi sorotan karena masalah penerapan bagasi berbayar. Dan, ini menjadi keluhan dari pihak terkait dengan industri tersebut, salah satunya jasa pengiriman barang yang menggunakan kargo pesawat.

Lalu, kembali digaungkan, bahwa biaya operasional maskapai ternyata tersedot oleh pembelian avtur, dirasa memberatkan. Efek dari pemberlakuan bagasi bertarif, tentu akan menambah komponen biaya dibayarkan penumpang yang menggunakan jasa penerbangan.

Mahalnya tiket pesawat memberi dampak pada bisnis hotel di mana tingkat keterisiannya semakin menurun. Sebab, orang menunda berpergian dan tidak menginap di hotel. Di sisi lain, bisnis hotel juga sedang lesu karena masuk low season yang biasa terjadi di awal tahun.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumsel, Herlan Asfiudin, Rabu (13/2) mengakui sangat (tariff pesawat mahal,red) berpengaruh. “Dalam rakernas (PHRI,red) beberapa waktu lalu, presiden akan cek harga avtur yang mnurut INACA, 40 persen (biaya operasional,red) merupakan biaya avtur, ini memberatkan,”jelas Herlan.

Karena itu, sambung dia, presiden sudah memanggil Pertamina, dan semua hal terkait juga sudah dilaporkan ke presiden. Khawatirnya, efek yang bakal terjadi, akui Herlan, akan sampai (efek,red) ke masyarakat (penumpang,red), bukan hanya hotel saja terkena.

Dalam pandangan Herlan, harusnya perusahaan tergolong LCC atau low cost carier seperti Nam Air, Wings Air, Citilink, dan lainnya mampu memberikan penawaran lebih ke penumpang. “Beda halnya dengan Garuda Indonesia yang memposisikan sebagai kelas premium.”

Kalau sekelas LCC juga ikut menaikkan tarif, maka perlu ada persaingan yang dimunculkan, agar harga bervariari ditawarkan. “Sekarang kan, hanya 2, grupnya Garuda dan grupnya Lion Air, coba LCC asing seperti Air Asia di Malaysia dibuka, kan nanti ada persaingan harga,”tegas dia.

Jangan sampai, hanya 2 grup maskapai yang bermain di udara Indonesia, akan memunculkan dugaan kartel dalam penetapan tarif penerbangan. “Dugaannya memang ada kartel (tarif,red), dan kita sudah adukan itu ke KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha,red) supaya dugaan kartel yang merugikan masyarakat bisa ditindak, karena memang KPPU ranahnya.

Kalaupun tetap memaksakan, maka analisis sederhana disebutkan Herlan Asfiun. Menurutnya, bisa jadi respon masyarakat akan menggunakan angkutan jalur darat, naik bus. Apalagi, memang sudah tersambung antara Sumatera dan Jawa melalui tol trans, sehingga jarah tempuh terpangkas.

“Iya kita takutnya, masyarakat alihkan ke moda transportasi darat, akan memukul maskapai. Coba, maskapai seperti Garuda Indonesia itukan plat merah (BUMN,red), bukan mencari keuntungan setinggi-tingginya, coba fikirkan yang penting manfaat bagi rakyat,”tegas Herlan.

Dan, harusnya, perusahaan level milik pemerintah alias BUMN mampu menjadi penyeimbang tarif, dan alat bagi pengendalian harga terbang. “Kalau bisa pola fikirnya, balik modal dulu saja, apalagi Garuda sekelas plat merah rasanya mampu menjadi netralisir tarif (agar tak naik,red),”kata dia.

Secara bisnis, kalaupun maskapai mempertahankan tarif mahalnya dan mengenakan tarif pada bagasi, maka yang akan rugi industri itu sendiri. Menurut Herlan, contoh terbang Palembang ke Jakarta, mahalnya bisa Rp2 juta per seat, kalau isinya hanya 20 orang saja, maka mendapatkan pendapatan kotor Rp40 juta untuk sekali terbang.

Bandingkan, lanjut Herlan, dengan LCC yang menerapkan harga Rp500 ribu per seat, dengan keterisian penumpang 200 orang, maka akan mendapatkan Rp100 juta per sekali terbang.

Mana yang lebih menguntungkan, sekali terbang dapat Rp40 juta atau Rp100 juta. Dan memang, ada biaya operasional yang harus dipotong dalam keseharian aktivitasnya. “Biaya sekali terbang sama, biaya avtur sama sekian liter dibutuhkan, biaya pramugari, pilot, parkir di bandara sama,”beber Herlan.

Anggaplah, kata dia, sekali terbang biaya operasionalnya Rp50 juta, maka maskapai yang mendapatkan Rp100 juta tadi sudah untung Rp60 juta, sedangkan maskapai yang sekali terbang dapat Rp40 juta jelas rugi Rp10 juta karena biaya tetap harus dibayarkan.

Herlan menginginkan harga tarif LCC seperti dulu, beberapa tahun lalu, Rp500 ribu, Rp600 ribu dan terus naik jadi Rp700 ribu. “Sekarang tarif LCC dikisaran Rp 842 ribuan, bahkan bisa sentuh Rp1 juta untuk pemesanan di hari H pemberangkatan. Efeknya bukan ke hotel saja, tapi masyarakat,”ulasnya.

Hadapi Sepi

Khusus okupansi hotel, ia menyebutkan, kini seperti tahun sebelumnya, hotel mengalami masa sepinya. “Awal tahun ini seperti dari Januari, Februari hingga Maret, merupakan low season bagi industri, apalagi pemerintahan (kegiatan pemda,red) belum bergerak,”kata dia.

Ini juga, sambung dia, merupakan efek dari habis perayaan tahun baru yang ramai. “Jadi bisnis hotel tak bisa dikatakan dengan angka pasti, kadang sepi dan kadang juga ramai, karena itu, kita berupaya membuat banyak kegiatan, seperti triathlon, rajawali festival yang memancing hunian terisi.”

Terkait dengan larangan pemda melakukan rapat di hotel, dirinya menegaskan itu tak benar. “Gini kronologisnya, ada orang dari pemda Papua mengadakan rapat di Borobudur (hotel,red), lalu masuklah KPK (oeprasi,red), dan disana diduga ada penganiayaan oleh petugas KPK,”jelasnya.

Mendagri sendiri, tidak mempermasalahkan pemda metting di hotel, tapi memang harus ada koordinasi dengan instansi diatasnya. “Mendagri punya pemikiran harus dapat SOP (standar operasi prosedur,red) yang dilakukan pemda, dan bukan melarang kegiatan tersebut,”kata dia.

SOP tersebut, diharapkan, tak terulang lagi kejadian penggebrekan dan mengakibatkan ada dugaan aniaya. “Memang ada bahasan di intern mendagri, bagus juga dan kita dukung, bukan seperti jaman Men ParRB Yudhi yang jelas ada larangan metting pemda di hotel,”kata dia.

Kamar ‘Nganggur’

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menerangkan, pihak maskapai memang menyatakan tidak ada kenaikan harga. Tapi, tiket tetap saja mahal karena maskapai justru memangkas promo dan menerapkan tarif bagasi.

“Harga tiket kita ini kenyataannya ada kenaikan walaupun di dalam acara PHRI saya sampaikan seperti Garuda nggak pernah bilang harga naik, tapi menghilangkan tiket promo,” katanya, Rabu (13/2/2019).

“Demikian juga dengan Lion Air kenaikan tiket relatif nggak seberapa, bagasi berbayar naiknya rata-rata standar 15-20 kg itu juga 40% juga naiknya. Nah, sampai banyak yang mengeluh harga barang yang mau dibawa sama harga bagasinya, mahalan bagasinya,” tambahnya.

Dia mengimbau agar berbagai pihak yang berkaitan dengan harga tiket ini untuk mencari jalan keluar. “Masalahnya di mana kalau memang Pertamina bilang harganya kompetitif, dicari masalahnya berarti di airlines dong, kalau airlines kenapa bisa begitu?” terangnya.

Hariyadi bilang, mahalnya harga tiket telah berimbas pada menurunnya tingkat keterisian hotel sebesar 20-40%. Padahal, tingkat keterisian hotel saat low season hanya sekitar 20-40%. Sehingga, keterisian hotel imbas tiket dan low season sekitar 25-30%. “Nah dengan tiket ini akan drop lagi 20-40% dari 40%. Ya jadi 40% kurangi 40% aja, ya jadi 25-30% gitu, jadi drop lagi,” tutupnya. (dav)

LEAVE A REPLY