Pemkot Larang Reklame Rokok

0
598

RADAR PALEMBANG – Selama ini reklame rokok memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun reklame rokok dapat membahayakan kesehatan bagi siapapun. Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berencana melarang reklame yang mempromosikan rokok beredar diseluruh jalan protokol dan tempat umum di Kota Palembang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ucok Hidayat mengatakan pelarangan ini salah satu upaya mendukung dunia tentang bahayanya rokok terhadap kesehatan. “Kebanyakan di negara maju baik Indonesia maupun luar negeri, pelarangan ini sudah dilakukan,” katanya, kemarin (10/8)

Dijelaskan Ucok, meskipun PAD yang dihasilkan besar, namun lebih banyak menghasilkan efek kenegatifannya akibat rokok tersebut. “Kami akan gantikan sumber PAD yang berasal dari iklan rokok tersebut dengan iklan lain,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tata Kota Palembang, Isnaini Madani menerangkan, pelarangan reklame rokok beredar di jalan protokol dan tempat umum di Kota Palembang sudah dilakukan, namun berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) nomor 7 tahun 2004 jalan protokol yang dilarang yaitu Jalan Kolonel H Burlian dan Jalan Sudirman sedangkan untuk jalan lain diperbolehkan asal posisi reklame tersebut tidak melintang jalan.

Nah yang melintang jalan ini masih menjadi perdebatan, apakah reklame tersebut berada diatas jembatan atau badan jalan. Pelarangan reklame rokok ini juga berlaku untuk di persimpangan jalan,” katanya.

Saat ini, sambung Isnaini, rokok merupakan sumber PAD yang besar terutama bagi Indonesia, tak hanya itu saja, rokok juga sebagai sumber penghasilan pendapatan bagi ribuan karyawan, serta sebagai pajak cukai negara. Sehingga aturan yang berlaku tersebut bukannya untuk melarang namun untuk mengatur. “Karena itu, reklame rokok akan diatur kembali sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak,” ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan data yang berhasil dihimpun Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang realisasi pajak reklame belum menunjukkan hasil yang memuaskan, dimana dari target tahapan sebesar 14,89 persen realisasi yang dihasilkan
baru 12,61 persen atau Rp1,8 miliar.

Pelarangan reklame rokok ini tidak terlalu berpengaruh terhadap perolehan pajak reklame karena, jika sebelumnya iklan rokok yang mendominasi kontribusi terbesar, namun kini diisi dengan iklan jenis provider dengan persentase mencapai 40 persen dari total realisasi sementara, serta beberapa iklan jenis produk elektronik, properti dan pihak swasta lainnya. (zar)

LEAVE A REPLY