Pemkab PALI mulai Lakukan Penghematan

0
110
Saparuddin, Kepala BPKAD PALI

RADAR PALEMBANG –  Awal 2021, banyak tenaga kerja sukarela (TKS) yang bekerja di OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dirumahkan. Yang tentunya kondisi itu membuat keresahan bagi sejumlah pegawai TKS karena belum ada kejelasan kapan mereka (TKS) akan bekerja lagi.

Menyikapi hal itu, Saparuddin, Kepala BPKAD PALI menyebut bahwa keputusan untuk merumahkan sejumlah pegawai TKS yang merupakan kebijakan penuh kepala OPD masing-masing akibat keuangan daerah PALI tengah kesulitan.

“Pada tahun 2021 Kabupaten PALI bahkan seluruh daerah di Indonesia alami kesulitan pendanaan, salah satunya akibat Covid-19. Akibat korona ini, terjadi tiga kali pemotongan. Yang pertama pemotongan DBH dan DAU oleh pemerintah pusat. Ditambah lagi pemerintah pusat memerintahkan pemotongan APBD untuk dana Covid-19. Imbas dari pemotongan itu, banyak terjadi tunda bayar, bahkan pegawai PNS saja belum gajian sampai saat ini,” ungkap Saparuddin, Selasa (12/1/21).

Karena tunda bayar cukup besar, di awal Januari ini Saparuddin mengambil keputusan untuk merumahkan sejumlah pegawai TKS, ditambah belum begitu banyak kegiatan di OPD pada awal tahun termasuk di BPKAD yang sifatnya pelayanan

“Saat ini masih bisa dikerjakan oleh pegawai PNS yang ada, karena belum banyak kegiatan. Nah, karena masih bisa dikerjakan oleh beberapa PNS maka TKS dirumahkan. Apabila masih kekurangan pegawai, barulah kami akan panggil TKS untuk bekerja kembali sesuai kebutuhan. Pada prinsipnya apabila pekerjaan itu bisa dikerjakan satu orang, maka untuk apa kita mempekerjakan tiga orang. Artinya dengan adanya TKS dirumahkan, terjadi penghematan anggaran. Dan silva ini akan kita alihkan untuk bayar hutang atau yang tunda bayar itu. Meskipun bayar hutang tidak tertutupi dari penghematan dirumahkannya TKS, tetapi paling tidak kita sudah menyisihkan dana untuk membantu menutupi tunda bayar,” jabarnya.

Saparuddin juga menegaskan bahwa dirumahkannya sejumlah TKS tidak ada kaitannya dengan politik, apalagi pasca pilkada. “Jangan dikait-kaitkan dengan politik, ini tidak ada hubungannya sama sekali. Ini karena Covid-19 yang sudah terjadi satu tahun penuh. Anak sekolah saja seharusnya Januari sudah masuk, tapi karena wabah ini belum reda maka ditunda lagi. Sama halnya dengan TKS, kalau tidak Covid, mungkin tidak terjadi seperti ini. Jadi dirumahkannya sejumlah TKS bukan kebijakan siapa-siapa, tapi kita berupaya mengatasi solusi kesulitan pendanaan,” tandasnya. (whr)

LEAVE A REPLY