Pemilih Harus Buat Gerakan Tolak Money Politic!

0
713

 

 

 

 

           

RADAR PALEMBANG – Ada satu cara agar pilkada bisa bersih. Yang paling utama, harus ada gerakan tolak money politic oleh pemilih, sehingga dengan gerakan tersebut maka money politic tidak akan terjadi. Yang perlu digarisbawahi, aksi penolakan money politic harus dilakukan oleh pemilih secara langsung.

Munculnya ide gerakan tolak money politic itu mengemuka dalam diskusi publik dengan tema, gerakan pilkada bersih, di Hotel Excelton, kemarin (7/11). Perlunya gerakan semcam itu, karena dengan memberikan money politic berupa uang maupun sembako kepada pemilih salah satu calon, menjadi senjata paling ampuh untuk mendulang suara yang singnifikan.

“Bukan tokoh masyarakat, namun gerakan ini harus lahir dari masyarakat secara langsung, karena money politic sulit dicegah. Jika itu dilakukan, maka pendidikan politik kita akan semakin baik,”kata Rektor Universitas Taman Siswa Palembang, Joko Siswanto, salah satu pembicara.

Menurut Joko, setiap kandidat yang bertarung pasti menargetkan meraih kemenangan, namun kemenangan yang didapatkan justru tidak baik, karena berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan suara. “Oleh karena itu, jangan sampai pilkada ini dirusak dengan hal yang tidak baik atau tidak jujur, mari berdemokrasi secara jujur dan adil,”jelasnya.

Ia mencontohkan, bagi timses maupun kandidat yang melakukan sulit ditindak karena kesulitan menghadirkan bukti, padahal bukti sudah ada namun tidak dapat ditindak. Oleh karena itu, pengawas pemilu harus diperkuat sehingga pelanggaran dapat diantisipasi. “Belum ada di Indonesia ini kandidat yang digugurkan menjadi peserta karena melakukan pelanggaran, oleh karena itu harus ada kreatifitas sanksi, kalau ada yang melanggar harus ditindak jangan tebang pilih,”kata mantan Anggota KPU Sumsel ini.

Pembicara lainnya, Ong Berlian mengatakan, pilkada bersih adalah Pilkada tanpa melanggar aturan, namun selam ini justru pelanggaran sudah terjadi sejak tahapan pilkada pemuktahiran data hingga hari pencoblosan. “Meski DPT sudah ditetapkan namun namun masih banyak masyarakat yang tidak terdaftar menjadi pemilih, ini sudah masuk dalam pelanggaran akhirnya kandidat mengajukan gugatan,”kata Ong.

Yang kedua, minslnya calon dari jalur independent untuk mendapatkan dukungan KTP, kandidat harus mengeluarkan dana Rp 100 ribu, ini juga persoalan bagaimanapun kandidat meminta dukungan justru mengelurkan uang yang besar. “Kampanye hitam juga akan terjadi, berbagai cara dilakukan oleh kandidat maupun tim pemenangan untuk melancarkan kepada serangan politik,”kata dia.

Yang paling riskan adalah money politik, karena serangan fajar dilakukan oleh kandidat maupun tim pemenangan, namun yang menjadi persoalan menindak pelanggaran money politik tidak dapat ditindak karena timsesnya tidak terdaftar di KPU atau tidak cukup bukti.

Sementara itu, pengamat politik Unsri, Ardian Saptawan mengajak masyarakat untuk memberikan hak pilihnya jangan golput. Sebab, Pilkada akan menetukan nasib daerah lima tahun kedepan. “Pilihlah pemipin yang sesuai dengan hati bukan karena pemberian dan lainnya,’’ katanya. (zar)

 

LEAVE A REPLY