Pemda Diaudit Akuntan Publik

0
671

 

OJK – BPK Godok Aturan Baku

 

RADAR PALEMBANG – Otoritas Jasa Keuangan mulai menggodok aturan baku mengenai penerbitan obligasi daerah. Ada beberapa poin peraturan yang akan disiapkan. Salah satunya rencana pengalihan audit laporan keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke akuntan publik.

Direktur Pengaturan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gonthor R Aziz mengatakan, sejauh ini sudah ada dua daerah yang serius untuk menerbitkan obligasi daerah sebagai fasilitas pembiayaan untuk infrastruktur. Dua daerah itu yakni Jawa Barat dan Jawa Timur. Namun meski mereka ngotot, OJK belum bisa memberikan kepastian kapan akan dibolehkan, sebab sejauh ini aturan baku masih dalam tahap pembahasan.

“Jabar dan Jatim mungkin mewakili provinsi lain yang sudah memiliki niat untuk menerbitkan obligasi. Sebab, pola ini sangat tepat untuk membantu pemda mendapatkan pinjaman dari masyarakat untuk digunakan sebagai fasilitas pembiayaan untuk pembangunan daerah,” jelas Gonthor saat menjadi pembiacara dalam acara pendidikan jurnalistik OJK Rabu (10/6) di hotel Aryaduta Palembang.

OJK, lanjut dia, sudah rutin dan berkala mengundang pemerintah daerah untuk menjelaskan mekanisme penerbitan obligasi. Bukan hanya pemda, namun pejabat terkait seperti DPRD sering diundang dalam rangka kunjunga kerja membahas mengenai literasi obligasi daerah.

“Dalam penerbitan obligasi daerah, OJK hanya berperan sebagai pengawas, sementara kesepakan harus dilakukan antara pamerintah daerah dengan legislatif. Sebab, dua lembaga tinggi daerah ini memiliki kewenangan untuk merencanakan penggunaan keuangan daerah,” katanya.

Sejauh ini, dari hasil pemantauan oleh OJK, ada beberapa hal yang masih belum bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai prasarat untuk menerbitkan surat utang. Seperti kesepakatan antara pemerintah dan DPRD, kesiapan petugas ahli juga menjadi masalah yang menjelimet, selama ini belum ada pemerintah daerah yang memiliki divisi khusus seperti direktorat khusus mengenai perimbangan keuangan daerah yang memiliki kredibilitas tinggi.

“Semua kelemahan ini terus kita cari solusinya, seperti untuk masalah laporan keuangan, OJK terus melakukan pertemuan intensif dengan BPK, mengenai peralihan audit dana APBD yang digunakan pemda dari BPK ke akuntah publik,” jelas dia.

Pemerintah daerah yang nantinya menerbitkan surat utang, menerbitkan laporan keuangan yang trnasfaran. Semua indikasi penyimpangan penggunaan dana tidak akan bisa ditoleransi. Kasarnya, sekecil apapun uang negara yang digunakan pemda haruas diketahui masyarakat. Jika pemda masih menerapkan sisitem tertutup dan hanya merilis laporan keuangan satu kali dalam setahun seperti yang dilakukan oleh BPK, tentu tidak bisa.

Pemda yang menerbitkan obligasi daerah tidak jauh beda dengan perusahaan yang sudah go public. Menurutnya, obligasi daerah sebetulnya bisa menjadi alternatif untuk perluasan pangsa pasar investasi pasar modal di kalangan masyarakat daerah. Sebab selama ini pasa modal hanya terpusat di Jakarta dan Surabaya, serta Bali, sementara sumbagsi dari daerah lain belum terlalu tinggi, apalagi jika dibandingkan dengan nasabah perbankan atau asuransi.

Penerbitan aturan baku mengenai obligasi daerah, tentu bisa menjadi jembatan ke masyarakat untuk lebih memahami apa manfaat dan fungsi investasi uang. Ketika ada pemda yang menerbitkan tentu mereka akan memiliki progam untuk memperkenalkan instrumen investasi kepada masyarakat di daerah masing-masing.

“Namun, semua progam ini baru sebatas rencana, kemungkinan paling cepat aturan mengenai obligasi daerah secara rinci bisa diterbitkan 2016 mendatang. Sebab OJK perlu melakukan kajian dan pembahasan yang mendalam kepada lembaga terkait. Sebab, intansi yang terkait dengan pemda cukup banyak, baik itu kementrian keuangan, Kemendagri, DPDD dan lembaga lainnya,” jelas dia. (iam)

LEAVE A REPLY