Pembatasan Ruko Sebagai Tempat Ibadah

0
987

 

RADAR PALEMBANG – Keberadaan rumah toko (ruko) di Kota Palembang yang dimanfaatkan sebagai tempat ibadah akan dibatasi. Pembatasan diberlakukan sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah.

Kepala Bagian Sosial dan Masyarakat (Sosmas) Pemkot Palembang, Al Hidir, mengatakan, alasan lain diberlakukannya pembatasan ialah demi mengantisipasi potensi gesekan antarumat beragama. “Gesekan biasanya muncul manakala pemanfaatan ruko sebagai tempat ibadah tersebut tak disetujui warga sekitar,”kata dia. Kemarin

Padahal, lanjutnya, dalam peraturan Menteri tersebut jelas disebutkan bahwa syarat pendirian rumah ibadah ialah keberadaan minimal 90 jemaat dengan perizinan dari 60 warga sekitar. “Dukungan warga itu harus diperlihatkan melalui foto kopi KTP dan tanda tangan, nah data dari warga ini terkadang dimanipulasi oleh pengurus rumah ibadah tersebut,” tegas dia.

Lebih lanjut, Al Hidir mengungkap, maraknya alih fungsi ruko sebagai tempat ibadah dilatarbelakangi kesulitan jemaat bersangkutan dalam memenuhi syarat pendirian rumah ibadah. Alih fungsi ruko tersebut di antaranya terlihat di Jalan H Burlian, Kecamatan Sukarame.

Hanya saja mengenai hal itu, Pemerintah Kota Palembang tak dapat berbuat banyak karena Peraturan Mentri tersebut mutlak mensyaratkannya. Tanpa pemenuhan syarat-syarat tersebut, rumah ibadah tak dapat berdiri atau dapat dikatakan ilegal. “Sudah berulang kali petuga kami menyambangi temoat tersebut. Namun dengan alasan yang kurang jelas selalu saja mediasi yang dilakukan terkadang menemui kendala,” jelasnya.

Padahal, kata dia, pihaknya menjamin tidak akan mempersulit setiap kepengurusan rumah ibadah asalkan persyaratan yang ditetapkan lengkap. “Selain itu, pemanfaatan bangunan sebagai tempat ibadah tersebut sifatnya tidak boleh permanen maksimal hingga dua tahun,” urai Al Hidir.

Dengan demikian, pihaknya mengkhawatirkan jika terjadi kontrovesi dengan masyarakat sekitar tempat ibadah tersebut, Pemkot tidak dapat berbuat banyak. “Maksud kami jangan sampai terjadi kontrovesi dengan warga sekitar. Seperti yang pernah terjadi di Jalan Letnan Yasin, masyakat dengan paksa membubarkan umat yang tengah beribadah akibat merasa terganggu dengan aktivitas yang dilakukan,”tukasnya.

Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada seluruh pengurus tempat ibadah yang memanfaatkan ruko hendaknya segera melapor ke Pemkot Palembang untuk dapat diberikan keterangan dan kepengurusan izin yang diperlukan. “Saya jamin, tidak akan ada yang mempersulit proses perizinanya,”pungkas dia.(tma)

       

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY