Pekerja Jasa Konstruksi Wajib Terlindungi BPJSTK

0
982

RADAR PALEMBANG, – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kantor Cabang Palembang, terus menggenjot tambahan peserta dari pekerja sektor jasa konstruksi. Mengingat sektor ini dinilai masih prospek kedepannya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Palembang Rasydin mengatakan, saat ini aturan mewajibkan setiap pekerja jasa konstruksi wajib diikut sertakan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Langkah ini merupakan program kerja tahunan, dimana pihaknya mengumpulkan orang- orang yang bertanggung jawab terhadap jasa konstruksi di daerah. Jadi mereka yang buat komitmen dilapangan, nantinya akan menyampaikan kepada pemenang tender baik pekerjaan besar atau sedang maupun kecil.

“Intinya semua para pekerja jasa konstruksi itu wajib didaftarakan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dengan dua program yaitu kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” kata Rasidin disela Rapat monitoring dan evaluasi program jasa konstruksi wilayah Sumsel tahun 2018 di Hotel Aryaduta Palembang.

Menurutnya, program kepesertaan yang diikuti itu nantinya sesuai nilai proyeknya, dan scedule pekerjaan proyeknya berapa lama.

“Kalau besar, bisa tahunan atau multiyears seperti jalan tol dan LRT. Kalau proyek kecil, paling harian 30 hari bisa atau 3 juga bulan bisa, maupun proyek sedang 6 bulan atau 1 tahun,” katanya.

Sementara hingga 19 Desember 2018 ini, pihaknya sudah mengumpulkan iuran pemenang tender dan pelaksana proyek di Sumsel khususnya Kota Palembang sebesar Rp 17,7 miliar, dengan tenaga kerja sebanyak 294 ribu terlindungi peserta. Proyek terdaftar 2.800 proyek baik yang menggunakan anggaran APBN dari APBD, maupun swasta.

“Jaminan sosial ini hak dari pekerja, sebab masih ada proyek negara yang menang tender seperti yang terjadi di Papua, mereka tidak sadar diintai nyawanya sehingga puluha oramg tewas. Setelah diselidiki ternyata tidak ikut sehingga direksinya diperiksa karena tidak patuh dan diabaikan hak pekerja. Para ahli warisnya juga tidak menerima hak normatifnya, dan itu kita sayangkan,” katanya.

Rasidin menambahkan, pekerja jasa konstruksi itu wajib bagi proyek, yang menggunakan dana APBN, APBD maupun dibiayai internasional dan swasta.

“Saat ini belum bisa mengatakan sudah ikut atau tidak, tetapi semua proyek besar maupun menegah itu ikut,” tuturnya, seraya wilayah kerjanya meliputi kota Palembang, Kabupaten OKI, OI, Muba dan Banyuasin.

Prospek yang masih besar, Rasidin mengaku, pihaknya menargetkan tahun ini dan tahun depan dapat menambah kepesertaan dari pekerja konstruksi.

Bahkan kerja sama juga, dilakukan dengan Lembaga Penjamin Jasa Konstruksi atau LPJK sehingga pesertanya dapat meningkat.

“Kita senantiasa berkoordinasi dengan Pemda, dalam hal ini juga kita melibatkan LPJK, baik itu mendorong untuk mendaftarakan semua pelaku jasa konstruksi atau pelatihan jasa konstruksi, kita juga beri bantuan,” katanya.

Dilanjutkan, dengan adanya soasialisasi dari pihaknya, depan semua orang khususnya perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya jadi sadar.

“Pemerintah sudah mewajibkan perusahaan daftar BPJS Ketenagakerjaan sesuai surat edaran (SE) Menteri PUPR (10/SE/M/2018) mewajibkan Tenaga kerja Jakon (Jasa konstruksi) wajib ikut BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya juga bisa melalui kebijakan Online Single Submission (OSS), yang dinilai akan mempercepat proses pengurusan izin usaha dengan beberapa kemudahan,” katanya.

Sementara Sekretaris Dinas Perkim Sumsel, Mansyur menegaskan pihaknya sudah membuat aturan yang cukup ketat, agar pengerjaan proyek yang ada diwilayahnya, para pekerja wajib diikutkan sebagai peserta BPJSTK.

“Kami sudah terapkan aturan untuk kepesertaan BPJSTK bagi pekerjanya, dimana untuk penagihan keuangan di kami, kami minta bukti pembayaran BPJSTK baru kami proses selanjutnya, ini jalan melindungi pekerja. Seperti di Papua, seharusnya BPJSTK bisa melindungi meski bukan kecelakaan kerja, tapi masih dalam waktu kerja,” katanya.(tma)

LEAVE A REPLY