Pejabat Pemkot Resah

0
874

 

RADAR PALEMBANG- Belakangan waktu terakhir, pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mulai diresahkan dengan beredarnya surat kaleng yang tidak diketahui asal usulnya. Surat tersebut berisikan tentang Walikota Palembang H Romi Herton beserta Wakilnya H Harnojonyo menerima jabatan haram dengan alasan posisi yang ditempati keduanya saat ini merupakan hasil tindak kejahatan.

Sebagai langkah antisipasi agar isu yang tidak benar tersebut jangan sampai membuat sejumlah pegawai resah, maka Pemkot pada Rabu (23/7), menggelar rapat koordinasi (Rakor) yang dihadiri seluruh kepala SKPD dan juga menghadirkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Palembang sebagai pembicara.

“Surat kaleng tersebut dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dimana tujuanya membuat suasana keruh di lingkungan pemerintah kota. Isi surat tersebut menuduh Walikota beserta Wakil-nya bersifat dzalim dan haram,” kata Saim Marhadan, usai memberikan masukan pada rapat koordinasi jajaran pemerintah kota, diruang rapat Parameswara kemarin.

Untuk itu, kata dia, MUI menyampaikan bahwa tidak ada kedzaliman dalam pemilihan dan pengangkatan Walikota H Romi Herton dan Wakil Walikota H Harnojoyo karena telah bersesuaian dengan prosedur hukum tata negara di NRI (Negara Republik Indonesia) yang berlaku dan telah melalui tahapan-tahapan yang ditentukan.

“Didalam surat itu dikatakan pemerintah zalim. Dalam hal ini, zalim kepada siapa? Rasanya tidak ada yang zalim serta tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Masyarakat pun sejahtera dan banyak prestasi yang dihasilkan,” jelasnya.

Dia juga menyarakan agar hal seperti ini janga terlalu difikirkan, sebab dampak negatif kedepanya dapat berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan.

“Pemkot juga harus tetap menjalankan roda pemerintahan. Kami juga menyarankan agar Pemkot mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap menganggu pemerintahan,”tambahnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Palembang, H Harnojoyo, mengatakan kejadian ini merupakan hasil kinerja yang dilakukan onkum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk dapat memecah belah kesatuan kinerja dari pemerintah kota Palembang selama ini. Meski demikian, surat kaleng tersebut tetap tidak akan menjadi halangan.

“Roda pemerintahan tetap akan berjalan sebagaima mestinya dan saya pastikan tidak ada pengaruhnya terhadap kinerja Pemkot. Dengan demikian suasana tetap akan berjalan kondusif,”pungkasnya.(tma)

 

 

LEAVE A REPLY