Pedagang Pasar 16 Ilir Belum Terdata

0
908

 

RADAR PALEMBANG – PD Pasar Palembang Jaya masih belum dapat mendata keseluruhan pedagang yang berada di Pasar 16 Ilir Palembang, meskipun deadline pendaftaran telah berakhir pada Desember 2014 kemarin. Dari sekitar 1.800 lapak yang berada di gedung lima lantai tersebut baru sekitar 25 persen pedagang yang telah mendaftarkan diri kembali.

Namun, pihak PD Pasar Palembang Jaya sebagai pengelola sejak tahun 2011 silam, hanya bisa melakukan tindakan secara persuasif untuk terus mengajak pedagang segera mendaftar ulang.

Kasubdit Perencanaan Data dan Informasi PD Pasar Palembang Jaya Fahria Suziana mengatakan, sejumlah pedagang masih enggan mendaftar ulang karena merasa sudah menyewa lapak tersebut hingga tahun 2016 mendatang. Padahal, perjanjian sewa hingga tahun 2016 tersebut dibuat pedagang dengan pihak PT Prabu Makmur yang sejak tahun 2011 lalu sudah diputus kontrak kerjasamanya oleh Pemkot Palembang karena tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.

“Pendaftaran ulang ini untuk usul baru, cukup mengisi formulir dan tidak dikenakan biaya pendaftaran. Tetapi, sulit sekali. Sekarang kami masih beri kelonggaran. Namun, karena memang tidak ada aturan kuat yang mengikat, sehingga pedagang bisa seenaknya saja,” kata dia, Rabu (28/1).

Dengan adanya pendataan ulang ini, dapat mengetahui siapa saja pedagang yang benar-benar menyewa lapak tersebut untuk kepentingannya. Dimana dari hasil temuan selama ini sebagian besar penyewa bukanlah orang yang menempati lapak yang ada untuk berdagang. “Mereka menyewa ke PD Pasar, tetapi lapak tersebut disewakan kembali ke pedagang dengan nominal yang lebih tinggi dari biaya sewa yang dibayarkan ke pihaknya,” sambungnya.

Untuk biaya sewa sendiri, disebutnya bisa dibayarkan per hari atau per bulan yang besarannya berbeda disesuaikan dengan kelas pasar, jenis dagangan, dan lantai tempat berdagang. Namun, sejauh ini karena memang Peraturan Walikota (Perwali) yang mengatur tentang tarif sewa lapak tidak begitu kuat, maka tidak sedikit pedagang yang sering terlambat membayar.

Tidak hanya itu, dalam Perwali tersebut pun tak dicantumkan besaran denda atas keterlambatan pembayaran sewa, maka pedagang merasa tidak takut jika membayar sewa terlambat. “ Kami baru saja rapat direksi untuk membahas tentang revisi Perwali tersebut, termasuk dengan denda yang akan diterapkan jika ada pembayaran sewa terlambat. Biar ada efek bagi pedagang dan selalu membayar tepat waktu,” pungkasnya.(tma)

LEAVE A REPLY