OJK Larang Debt Colector Tarik Kendaraan

0
409
Kepala OJK (Otoritas Jasa Keuangan) KR 7 Sumbagsel, Untung Nugroho.

Penangguhan Angsuran Kredit Via Email

RADAR PALEMBANG – Presiden RI Joko Widodo menjanjikan kelonggaran untuk pekerja informal, seperti tukang ojek, sopir taksi, serta nelayan, dalam pembayaran cicilan kredit kendaraan.

Pekerja informal tersebut bisa diberikan kelonggaran angsuran (relaksasi kredit) selama maksimal 1 tahun. Adapun kelonggaran sampai 1 tahun mengacu pada jangka waktu restrukturisasi yang diatur dalam POJK Stimulus.

Namun, pemberian jangka waktu bisa bervariasi, akan sesuai dengan kesepakatan bank. Bisa 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sampai maksimal 1 tahun. Lalu bagaimana detail kebijakan tersebut?

Berikut wawancara Kepala OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, Untung Nugroho, Kamis (26/3). “Sebelum melakukan restrukturisasi kredit nanti bank akan melakukan assesmen dulu apakah benar debitur tidak bisa membayar dan tidak bisa membayarnya karena terdampak wabah corona, jadi tidak semua debitur bisa tergantung nanti assesmen bank bisa atau tidak,”ujar dia kepada Radar Palembang.

Apakah restrukturisasi hanya untuk batasan plafon Rp10 Milyar saja ?

“POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan  Countercyclical mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam  POJK ini adalah debitur (termasuk debitur UMKM).

Tentunya, yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

“Dalam POJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukanrestrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19.

Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan,”kata dia. Secara umum, bagaimana mekanisme dan restrukturisasi kredit/pembiayaan  tersebut ? Menurut Untung, kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran COVID-19. Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan mengacu pada POJK mengenai penilaian  kualitas aset.

Penilaian kualitas aset tersebut antara lain dengan cara, penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank dan sangat tergantung  pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak Covid 19.

Jangka waktu restrukturisasi ini sangat bervariasi tergantung pada asesmen bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Berarti nanti setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda? Secara umum dalam pemberian restrukturisasi, bank mengacu pada POJK penilaian kualitas asset. Namun dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya dapat  bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank tergantung pada  asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya,”jelas dia.

Ia menambahkan, agar dapat dipahami juga oleh masyarakat bahwa OJK menekankan kepada seluruh bank agar dalam pemberian kebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggungjawab dan agar tidak terjadi moral hazard.

“Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (freerider/aji mumpung). Ini terkait dengan debitur yang sebelumnya lancar namun kemudian jelas-jelas menurun kinerja usahanya sebagai dampak Covid 19, OJK justru meminta bank agar proaktif membantu debiturnya dengan menawarkan skema  restrukturisasi yang tepat, baik dari sisi jangka waktu, besaran cicilan ataupun relaksasi bunga,”ungkap dia.

Sebagai suatu ilustrasi bentuk moral hazard dan pemberian restrukturisasi yang tidak  bertanggungjawab antara lain adalah kebijakan restrukturisasi diberikan kepada nasabah  yang sebelum merebaknya Covid 19 sudah bermasalah namun memanfaatkan stimulus ini dengan memberikan restru agar status debiturnya menjadi lancer. Tindakan tidak terpuji ini yang harus dihindari oleh bank.

Sebagai dampak dari wabah covid-19, ada kelonggaran cicilan kredit 1 tahun untuk rakyat kecil, apa saja maksudnya? “Kelonggaran sampai dengan 1 (satu) tahun tersebut mengacu pada jangka waktu restrukturisasi sebagaimana diatur dalam POJK Stimulus. Kelonggaran cicilan yang  dimaksud lebih ditujukan pada debitur kecil a.l. sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka.”

“Misalkan pekerja informal yang memiliki tagihan kepemilikan  rumah dengan tipe tertentu atau program rumah sederhana, pengusaha warung makan  yang terpaksa tutup karena ada kebijakan WFH,”kata dia.

Relaksasi dengan penundaan pembayaran pokok sampai dengan 1 (satu) tahun tersebut dapat diberikan kepada debitur  yang diprioritaskan. Dalam periode 1 tahun tersebut debitur dapat diberikan penundaan/penjadwalan pokok dan/atau bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai  dengan kesepakatan ataupun asesmen bank/leasing misal 3,6,9, atau 12 bulan.  Kebijakan jangka waktu penundaan yang diberikan sangat erat kaitannya dengan dampak Covid 19 terhadap debitur, termasuk masa pemulihan usaha dan kemajuan  penanganan/penurunan wabah Covid 19.

Untuk leasing apakah Perusahaan Pembiayaan juga melakukan assesmen sama seperti bank ? Bagaimana larangan penarikan kendaraan bermotor oleh debt   collector ?

“Untuk nilai leasing senada dengan semangat yang saat ini sudah tertuang dalam POJK. Sementara OJK sedang melakukan finalisasi bentuk produk hukum setelah melakukan koordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia agar penerapannya tidak  menimbulkan moral hazard,”jelas dia.

Dan, sambung dia, sebagai catatan penting, OJK sementara waktu melarang penarikan kendaraan oleh debt collector. Namun ini diiringi kewajiban debitur yang sudah  bermasalah sebelum wabah Covid 19, dan mengalami tambahan permasalahan karena wabah Covid 19, diharapkan untuk menghubungi kantor leasing terdekat untuk dicarikan kesepakatan, antara lain penjadwalan kembali angsuran.

Bagaimana cara menyikapi jika masih ada debt collector yang berusaha melakukan penarikan kendaraan bermotor ? “Debitur dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan restrukturisasi tentunya dengan mengajukan restrukturisasi kepada perusahaan pembiayaan/leasing untuk  mengklarifikasi pemenuhan kewajibannya jika memang sudah dilakukan,”kata dia.

“Pengajuan dapat disampaikan secara online (email/website yang ditetapkan oleh bank/leasing) tanpa harus datang bertatap muka. Sekarang ini debt collector diminta untuk dihentikan sementara untuk menarik kendaraan, karena ini bagian dari tuntutan segera bisa membantu masyarakat yang terdampak langsung,”kata dia.

Namun demikian, lanjut dia, kami mengingatkan apabila debitur memiliki tunggakan, untuk tidak diam. Debitur harus proaktif untuk mengajukan restrukturisasi. Karena kalau  diam ataupun menghindar, berarti memang ada kewajiban yang masih harus ditunaikan. Karena mungkin masyarakat ada yang lupa kalau memiliki tunggakan, sehingga  perusahaan harus menurunkan debt collector.

“Betul ada relaksasi untuk pembayaran ini, namun demikian, OJK juga mengharapkan kerja sama dari seluruh masyarakat untuk secara bertanggungjawab bisa memanfaatkan ini. OJK juga saat ini sedang menginvestigasi karena adanya beberapa debt collector yang melakukan penagihan di luar sepengetahuan dari perusahaan leasing. Ini juga perlu hati-hati,”kata dia.

Kalau itu debt collector dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, bisa disampaikan kepada debt collector bahwa akan mengurus restrukturisasinya dan bisa disampaikan ke perusahaan leasing.  Banyak kasus kendaraan yang menjadi obyek leasing tidak lagi dikuasai oleh debitur, apakah yang seperti ini masih memungkinkan penarikan oleh debt collector ? “Restrukturisasi ini  mensyaratkan itikad baik debitur. Artinya debitur harus berkomunikasi (secara online/surat tanpa tatap muka) dengan leasing/perusahaan pembiayaan untuk menyampaikan permasalahan dan keberadaan kendaraan yang menjadi obyek leasing,”ulas dia.

Hal ini penting agar leasing/perusahaan pembiayaan sesuai dengan tatacara penarikan  kendaraan  masih dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian melakukan tindakan hukum apabila terdapat unsur melawan perbuatan hukum secara perdata maupun pidana.

Bagaiman cara dan syaratnya supaya bisa mendapatkan relaksasi kredit/leasing ?

“Pelaksanaan restrukturisasi ini diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikad baik dan terdampak akibat covid, beberapa hal penting yang wajib diketahui adalah sebagai berikut, Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank/leasing yang dapat disampaikan secara online (email/website yang  ditetapkan oleh bank/leasing) tanpa harus datang bertatap muka,”kata dia.

Ia menambahkan, bank/Leasing akan melakukan assesment antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/bunga, kejelasan penguasaan kendaraan (terutama untuk leasing)

Bank/Leasing memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat  direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank/leasing.

Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat covid-19. Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank/leasing disampaikan secara online  atau via website bank/leasing yang terkait.

Bagaimana memperoleh lanjutan informasi dari OJK mengenai restrukturisasi kredit/leasing OJK akan menyampaikan OJK UPDATE berisi informasi ringkas yang diposting di media  resmi melalui medsos seperti instagram, facebook, twitter dan informasi melalui website  OJK : www.ojk.go.id atau kontak Layanan OJK nomor telepon 157 atau WhatsApp 081 157  157 157. Selama Working From Home layanan tatap muka di setiap Kantor OJK di Jakarta dan di daerah ditutup. (dav)

 

 

 

LEAVE A REPLY