Muba Tolak Tapal Batas Muratara

0
524

RADAR PALEMBANG, – Permasalahan batas wilayah antar dua kabupaten/kota di Sumsel masih terjadi. Kali ini yang bertikai dua kabupaten tetangga, Muratara dan Muba. Batas wilayah yang disengketakan berada di Kecamatan Rawas Ilir, Muratara dan Suban IV, Muba seluas 12 ribu hektar. Perselisihan tersebut, kemarin (12/9), ditengahi oleh Pemprov Sumsel melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Kasubag Dokumentasi Batas Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Dodi Firmansyah mengatakan permasalahan tersebut sebenarnya telah menemui titik terang. Setelah dikeluarkannya Permendagri No 74 tahun 2014 atas perubahan Permendagri No 50 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Muratara. Dalam Permendagri tersebut, disebukan jika wilayah Suban IV masuk wilayah Muratara. Hanya saja, Muba masih menolak keputusan tersebut. Sebab, dalam lampiran peta wilayah UU pembentukan Kabupaten Muratara, wilayah Suban IV tidak termasuk di dalamnya.

“Muba sendiri sudah mengajukan dua kali upaya hukum melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Hanya saja, dua kali tuntutan Muba ditolak,” katanya usai menggelar rapat mediasi, Rabu (12/9).

Menurutnya secara legalisasi, didalam pembentukan UU Daerah Otonomi Baru (DOB), pasti terdapat pasal pengesahan atau penetapan batas wilayah dilakukan melalui Permendagri. “Jadi tim dari Kemendagri akan turun ke lapangan untuk mengumpulkan bukti dan pengukuran batas wilayah lalu menerbitkan Permendagri,” katanya.

Hanya saja, hasil pengukuran tim tidak disetujui Pemkab Muba. Hasil mediasi pun, kedua wilayah tetap pada pendiriannya. Pemkab Muratara tetap mengacu pada Permendagri No 76 Tahun 2014. Sementara Penkab Muba mengacu ke UU pembentukan Kabupaten Muratara.

“Kami disini hanya menengahi perselisihan ini. Namun, jika keduanya masig bersikeras juga, terpaksa diselesaikan di tingkatan Kemendagri,” katanya.

Luas wilayah yang disengketakan, sambung Dodi, seluas 12 ribu hektar. “Kalau persisnya saya juga kurang mengetahui. Tapi kalau perkiraannya sekitar 12 ribu. Terdiri dari beberapa desa,” katanya.

Dijelaskan, ada tiga sengketa batas wilayah lain yang ditangani Pemprov Sumsel. Diantaranya, antara Kabupaten Muara Enim-Lahat, Muara Enim-OI dan OKI-Banyuasin. “Tapi kalau ketiga wilayah tersebut memang belum ada Permendagrinya. Nantinya hasil rapat ini akan kami laporkan ke pimpinan,” katanya.

Sementara itu, Asisten I Pemkab Muba, Rusli mengatakan konflik yang terjadi antara Pemkab Muba dan Muratara didasari dari rencana Pemkab Muratara yang akan membangun tugu perbatasan di wilayah yang disengketakan. Hasil mediasi yang dilakukan Pemprov belum menemukan titik temu. Baik Pemkab Muba dan Muratara tetap pada pendiriannya masing-masing.

“Pada dasarnya Pemkab Muba tetap menolak pembangunan tugu batas daerah yang bakal dilakukan Pemkab Muratara. Hal ini sesuai dengan keputusan bersama Pemkab Muba dan DPRD Muba yang menolak Permendagri no 76 serta Surat Telegram Gubernur Sumsel,” katanya.(tma)

LEAVE A REPLY