Minta Anggaran Pendidikan 20 Persen dari APBD

0
315

Murni Dialokasikan Untuk Pendidikan

RADAR PALEMBANG – Komisi V DPRD Sumsel meminta kepada pemprov Sumsel pada anggaran tahun 2021 mendatang dapat mengalokasikan anggaran 20 Persen APBD untuk pendidikan, untuk itu anggaran tersebut murni untuk dibidang pendidikan yang dialokasikan di pos Dinas Pendidikan pemprov Sumsel.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli ST MM dan pengamat politik Sumsel Bagindo Togar BB. Menurut Mgs Syaiful Padli ST MM mengaku hingga kini DPRD Sumsel belum menerima draf Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sumsel Tahun Anggaran (TA) 2021 dari Pemprov Sumsel.

“ Kalau belum ada KUPA dan PPAS belum bisa di bahas, KUPA dan PPAS lewat mereka , rencana anggaran khan belum masuk di kita, belum dapat gambaran ,”kata Syaiful
Pada sela pelalatikan pengurus Wilayah KAMMI Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) –Bangka Belitung (Babel) dan stadium generale dengan tema “ Anggaran APBD 2021 Yang Berpihak Kepada Rakyat “, Kamis (29/10) di aula Gedung DPRD Sumsel.

DPRD mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk wajib memenuhi anggaran murni pendidikan 20 persen dan anggaran murni kesehatan 10 persen di APBD Sumsel tahun 2021 sesuai amanah undang-undang.

“ Dan kami mendorong bukan hanya fungsi pendidikan tapi memang anggaran benar-benar di bidang pendidikan , bidang pendidikan artinya murni 20 persen pendidikan saja jangan di campur dengan fungsi pendidikan di OPD yang lain, kesehatan juga sama, murni kesehatan 10 persen,”katanya. Selain itu DPRD Sumsel juga menekankan dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat yang masih teras di tahun 2021.

“ Stimulus ekonomi Sumsel jangan hanya mengandalkan dana APBN tapi buat skema dari bantuan daerah untuk masyarakat ini, karena kalau kita mengandalkan pusat, pusat itu memegang data tahun 2015, 2016 sedangkan data terbaru ini Pemprov Sumsel seharusnya punya data orang miskin baru dan itu diluar data yang ada di Kemensos,” katanya.

Syaiful meminta agar urusan wajib didahulukan dalam APBD Sumsel TA 2021 lalu baru urusan pilihan dilakukan. Sementara itu, pengamat politik Sumsel Bagindo Togar BB struktur anggaran dan postur anggaran menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam satu tahun terhadap keterpihakannya kepada rakyat.

“ Anggaran 10 persen untuk kesehatan dan 20 persen untuk pendidikan sampai sekarang belum terealisasi , itu basisnya rata-rata muatan politik dan kurangnya basis data yang akurat, APBD itu kelemahannya sering tidak berbasis data yang up to date, penyusunan anggaran itu menyangkut persoalan jumlah penduduk, luas wilayah dan kebutuhan dan kepekaan pemerintah yang enggak,” katanya.

Dia mencontohkan di saat pemerintah pusat menawarkan anggaran penanganan Covid-19 kenapa pemerintah daerah tidak bersiasat menggunakan anggaran tersebut , seperti Universitas Sriwijaya tidak memiliki Coaching Hospital, padahal bantuan kedaerah terkait Covid-19 oleh Pemprov Sumsel banyak tumpang tindih datanya.
“Keterpihakan kepada rakyat terlihat dari ekspresi anggaran,”katanya. (zar)

LEAVE A REPLY