Menanti Keseriusan Pemerintah Daerah

0
475

 

Transformasi Pasar Tradisional Sehat

Oleh : Rismarini
Kandidat Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia

DIDIRIKANNYA sarana dan prasarana yang menunjang berbagai sektor kegiatan masyarakat merupakan salah satu unsur keberhasilan pembangunan kota. Namun perlu diingat bahwa pendirian dan pengoperasian suatu sarana umum, selain dapat mendukung kegiatan masyarakat, dapat pula memberikan kontribusi negatif berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Hal ini dapat menambah beban sosial, dan pada akhirnya masyarakat dan pemerintah juga yang harus menanggung biaya pemulihannya. Begitu pula kondisi yang dihadapi dalam pengoperasian pasar tradisional.

Menurut UU No.7 Tahun 2014, pasar didefinisikan sebagai lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan. Sementara, menurut Kepmenkes. No. 519

Tahun 2008, pasar sehat adalah kondisi pasar bersih, aman, nyaman dan sehat yang terwujud melalui kerjasama stakeholder terkait dalam menyediakan bahan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Dalam peraturan tersebut, Kriteria Pasar Sehat mengatur enam aspek kriteria lingkungan pasar yang dinilai sehat, yaitu lokasi, bangunan, sarana pendukung higiene dan sanitasi, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), keamanan dan fasilitas pendukung lainnya.

Keberadaan pasar tradisional sebagai unsur pembentuk perkotaan dan perannya yang sangat vital bagi perkembangan perekonomian rakyat inilah yang memunculkan pemikiran bahwa eksistensinya perlu dijaga. Namun ironisnya, pasar tradisional di Indonesia umumnya memiliki sistem sanitasi yang sangat memprihatinkan.

Selama ini masyarakat mengenal pasar tradisional sebagai tempat yang kumuh, kotor, banyak binatang pembawa penyakit seperti lalat dan tikus, gelap, bau, suasana tidak nyaman dan aman. Oleh karena itu, keberadaan pasar tradisional sangat memungkinkan untuk menjadi tempat penularan penyakit baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara vektor.

Kondisi ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah untuk melakukan revitlisasi beberapa pasar tradisional di Kota Palembang. Proses revitalisasi sepuluh pasar tradisional secara bertahap hingga tahun 2019 memang telah dimulai. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses revitalisasi dan pasca revitalisasi pasar tradisional di Kota Palembang belum berjalan secara optimal.

Ada banyak permasalahan yang ditemui saat proses revitalisasi akan dilakukan, seperti sempitnya lahan yang tersedia, legalitas kepemilikan pasar serta sengketa yang terjadi dengan masyarakat sekitar yang bangunan rumah tokonya berbatasan langsung dengan tanah pasar dan bahkan ada yang berada di lokasi yang terpetakan sebagai tanah pasar. Sementara permasalahan lain juga muncul pasca revitalisasi, dimana pedagang pasar lebih memilih untuk berdagang di luar pasar dengan alasan harga lapak yang tidak terjangkau dan sepinya pembeli yang datang ke dalam bangunan pasar.

Di sinilah dituntut keseriusan pemerintah daerah untuk menata pasar tradisional yang memang tidak mudah. Di satu sisi, revitalisasi adalah keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi mengingat buruknya kondisi sanitasi pasar tradisional. Namun di sisi lain, lemahnya dukungan masyarakat terhadap program pasar tradisional sehat juga menjadi faktor penghambat keberhasilan. Untuk itu, Pemerintah Kota Palembang harus banyak belajar dari pengalaman pembangunan Pasar Jakabaring yang sukses meskipun diawali dengan penolakan masyarakat.

Pada awal pembangunan dan pengoperasian, Pasar Jakabaring tahun 2004 mendapat penolakan dari beberapa kelompok masyarakat dengan alasan lokasi yang jauh dari pusat kota dan tingginya kriminalitas di Kawasan Jakabaring. Namun saat ini, Pasar Jakabaring tergolong pasar tradisional terbaik di Kota Palembang bahkan di Provinsi Sumatera Selatan karena memiliki tingkat perdagangan tertinggi dengan sistem sanitasi yang relatif lebih baik di banding pasar tradisional lainnya di Kota Palembang. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan daerah akan efektif jika dilaksanakan secara konsisten dan tidak setengah hati.

Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat dalam pemanfaatan aset daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan landasan hukum ini, maka kedudukan, hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bekerjasama dapat diatur secara ideal dengan berorientasi pada keberlanjutan kerjasama.

Berdasarkan ketentuan Permendagri No. 17 tahun 2007 Pasal 36, perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah di Kawasan Jakabaring dapat dilakukan dengan keyakinan bahwa kerjasama ini dapat mengoptimalkan daya guna dan hasil guna tanah milik daerah dan meningkatkan penerimaan daerah. Prinsip dari kerjasama ini adalah investasi yang ditanamkan oleh kedua pihak dapat kembali (pay back) dalam sebagian periode kerjasama dan di sisa periode akan mendapatkan keuntungan.

Kerjasama pembangunan dan pengelolaan Pasar Induk dan Retail Jakabaring merupakan contoh kemitraan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang dengan pihak swasta. Kerjasama ini menyangkut sejumlah investasi dana dan aset daerah yang berupa tanah dengan tujuan mendapatkan keuntungan selama periode kerjasama. Dalam hal, sektor swasta membiayai, membangun, dan mengoperasikan, sedangkan pemerintah sebagai mitra yang menangani kebijakan pelayanan dan tetap sebagai pemilik aset serta pengendalian pelaksanaan kerjasama.

Pasar Jakabaring dibangun dengan konsep menggabungkan dua pasar sekaligus, yakni pasar induk (grosir) dan pasar ritel (eceran). Pasar induk dibangun dan dikelola oleh PT. Swarnadwipa Selaras Adiguna sedangkan pasar ritel oleh Koperasi Tunas Baru. Pembangunan Pasar Ritel dilakukan dengan sistem BOT (built, operate, transfer) sedangkan kerjasama pembangunan pasar induk adalah kerjasama pemanfaatan. Oleh karena itu, pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerima sharing keuntungan selayaknya pemilik modal selama pasar induk beroperasi. Kedua kerjasama ini sama-sama berjangka waktu 20 tahun, namun kerjasama pemanfaatan masih dapat diperpanjang.

Format Lembaga Pengelola Pasar

Lembaga mempunyai fungsi untuk menggerakkan dan mengaktifkan orang-orang atau bagian-bagian yang terlibat di dalamnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Pengelola Pasar yang profesional sangat dibutuhkan untuk menata pasar menjadi lebih baik. Pemerintah juga harus siap dengan konsekuensi dari kebijakan desentralisasi yang berupa pergeseran orientasi pemerintah, dari pemberi perintah dan pengendali kegitan pembangunan (command and control) menjadi stimulator, fasilitator, koordinator dan entrepreneur (wirausaha) dalam proses pembangunan sesuai denganĀ  tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Kerjasama yanag dijalin oleh Pemerintah Sumatera Selatan dengan sektor swasta dalam penyediaan fasilitas publik yang berupa pasar induk dan pasar ritel merupakan upaya cerdas di era otonomi daerah saat ini. Dalam kerjasama ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki kedudukan sebagai pemilik aset tanah dan bangunan pasar sementara Pemerintah Kota Palembang sebagai fasilitator sarana dan prasarana pasar sekaligus menjadi katalisator perkembangan pasar dan pengendali kegiatan/operasional pasar.

Langkah ini merupakan implementasi dari konsep reinventing government yang banyak diterapkan di negara-negara maju. Sesuai dengan konsep ini, fungsi Pemerintah Sumatera Selatan difokuskan sebagai pengendali kebijakan, sedangkan produksi pelayanan publik diserahkan pada pihak swasta dan/atau sektor ketiga (lembaga swadaya masyarakat).

Melalui kerjasama kemitraan ini diharapkan dapat memberi rangsangan kepada pihak internal pemerintah daerah, yaitu PD. Pasar Palembang Jaya yang selama ini memonopoli pengelolaan pasar tradisional. Perusahaan daerah iniĀ  diharapkan dapat terus memperbaiki diri dan berkompetisi secara sehat dengan sektor swasta. Dengan adanya kompetisi semacam ini, pemerintah tidak hanya dapat menghemat biaya tetapi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan Pengelolaan Sanitasi Pasar Tradisional

Dalam rangka pengelolaan sistem sanitasi, maka pengelola memegang peranan penting dalam pembangunan kapasitas pedagang di bidang sanitasi. Meskipun demikian, bukanlah hal mudah untuk mengajak pedagang terlibat dalam pengelolaan sistem sanitasi pasar. Pedagang cenderung enggan untuk terlibat karena hal tersebut dianggap tidak memberikan keuntungan dan mereka merasa sudah cukup berkontribusi dengan membayar sejumlah uang retribusi sanitasi.

Untuk mengatasi peliknya permasalahan dalam pemberdayaan pedagang, maka ada baiknya pengelola bekerjasama dengan lembaga atau asosiasi yang menaungi para pedagang tersebut. Pengelola dan pihak asosiasi pedagang dapat berkoordinasi untuk mencari solusi yang tepat dalam upaya pelibatan pedagang dalam pengelolaan sistem sanitasi pasar.

Selain penetapan peraturan intern tentang sanitasi di lingkungan pasar, alternatif solusi yang dapat diterapkan adalah pendekatan reward and funishment. Pengelola dan asosiasi pedang dapat menyusun suatu mekanisme dimana pedagang yang dinilai berpartisipasi akan mendapatkan penghargaan dan sebaliknya bagi yang melanggar peraturan akan dikenai sanksi berupa denda.

Penghargaan yang diberikan tidak harus yang bernilai besar, tetapi harus bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh penerima dan bersifat stimulan. Sebagai contoh, jika pedagang melakukan pemisahan sampahnya (organik dan anorganik) selama satu bulan, maka akan mendapatkan voucer potongan harga sewa sebesar 10% yang dapat digunakan di bulan berikutnya. Jika dilihat dari nominalnya potongan 10% tidak merugikan pengelola karena pengelola juga mendapatkan keuntungan balik dari pemanfaatan sampah yang telah dipilah pedagang maupun dari efisiensi kerja petugas kebersihan. (*)

LEAVE A REPLY