Membedah Instruksi Presiden, Mengenai Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19

0
233
Dr.Saut P.Panjaitan, S.H.,M.H.

Oleh : Dr.Saut P.Panjaitan, S.H.,M.H.
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

PENGENDALIAN pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mewabah di seluruh dunia memerlukan langkah-langkah yang massif, simultan, dan berkesinambungan, dikarenakan gejala yang belum menunjukkan adanya pengurangan atau penekanan terhadap angka orang yang terdampak, terinfeksi, orang yang sembuh, atau orang yang meninggal dunia.

Di Indonesia, kian hari angka dari orang yang dinyatakan positif Covid-19 masih tinggi hingga mencapai rata-rata 1.500 orang perhari, dan belum menunjukkan kecenderungan menurun. Dari data yang dipublished Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tiap hari, maka kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa bahaya pandemi Covid-19 masih berada di sekitar kita dan mengancam kehidupan kita dalam segala aspeknya.

Mencermati hal demikian, maka Pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan perlunya untuk mengambil langkah keras dan memaksa warga masyarakat untuk meningkatkan disiplin dalam mematuhi Protokol Kesehatan, dan bilamana perlu dilakukan dengan upaya paksa secara penegakan hukum yang bersifat administratif.

Isu inilah yang menjadi inti dari kandungan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Instruksi Presiden (Inpres) ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk tetap konsisten secara politik dan pemerintahan mengambil langkah-langkah kebijakan melawan Covid-19.

Apabila diperhatikan secara seksama, maka di dalam Inpres ini setidaknya terkandung beberapa hal yang diatur. Pertama, mengatur soal subjeknya, yaitu ditujukan dan diinstruksikan kepada para Menteri, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota.
Kedua, isi dan sifat pengaturan, yaitu berisikan instruksi atau perintah agar mengambil langkah-langkah kebijakan sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di seluruh Indonesia.

Ketiga, secara khusus menginstruksikan kepada Menkopolhukam untuk mengkooordinasi, mensinkronisasi, dan mengendalikan pelaksanaan Inpres. Dengan kata lain, leading-sector pelaksanaan Inpres berada pada kewenangan Menkopolhukam. Keempat, secara khusus kepada Mendagri diinstruksikan untuk mengkooordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan Inpres di lingkungan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Kelima, secara khusus kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan penerapan sanksi terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan di seluruh Indonesia.

Keenam, secara khusus kepada Panglima TNI dan Kapolri diinstruksikan untuk memberikan dukungan dalam pengawasan pelaksanaan Protokol Kesehatan, dan melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, melakukan patroli penerapan Protokol Kesehatan, serta mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan.

Ketujuh, secara khusus kepada para Gubernur/Bupati/Walikota diinstruksikan untuk memuat aturan hukum yang berisikan kewajiban mematuhi Protokol Kesehatan (yang bersikan norma hukum yang memberi perlindungan kepada individu dan perlindungan Kesehatan masyarakat), dan memuat sanksi terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan (baik berupa teguran lisan/tertulis, kerja sosial, denda administratif, atau penghentian/penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha) dengan tetap memperhatikann kearifan lokal. Kedelapan, segala beban biaya untuk melaksanakan Inpres ini dibebankan pada APBN, APBD, dan sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan uraian yang dikemukakan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Inpres bermaksud untuk menunjukkan komitmen Pemerintah yang serius dalam penanganan dan pencegahan Covid-19, dengan mengerahkan segala daya dan upaya untuk melawan Covid-19. Pada sisi lain, penerapan Inpres secara konsisten diharapkan untuk dapat menumbuhkan gairah seluruh kegiatan sektor ekonomi yang diharapkan bangkit perlahan secara positif dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

Pandemi Covid-19 ternyata membutuhkan segenap potensi untuk bersatu secara padu bertindak melawan dan menekan penyebaran musuh yang tidak terlihat (Covid-19) secara konsisten, massif, berkesinambungan, dan melibatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi mematuhi Protokol Kesehatan. Inpres telah menginstruksikan agar pancegahan dan pengendalian Covid-19 dapat dilakukan dengan upaya paksa berupa peningkatan disiplin terhadap pematuhan Protokol Kesehatan dan penegakan hukum administrasi (handhaving van het administratiefrecht) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelibatan partisipasi masyarakat untuk mematuhi Protokol Kesehatan secara faktual-empiris akan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan Inpres, karena senyatanya masyarakatlah yang akan menjadi garda terdepan dalam melakoni perilaku hidup sehat, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun lingkungannya. Oleh karena itu, Inpres hanyalah sekedar gong untuk menyatukan persepsi dan langkah dan kebijakan Pemerintah dalam memaksa warga masyarakat untuk segera mematuhi Protokol Kesehatan guna pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19.

Peningkatan disiplin memerlukan kesadaran atau perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Protokol Kesehatan, yang dipercaya akan dapat mencegah dan mengendalikan Covid-19, dan kepercayaan ini akan menjadi tanggungjawab setiap individu anggota masyarakat. Oleh karena itu, Inpres merupakan upaya pendisplinan warga masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai Protokol Kesehatan dan memaksa agar masyarakat mematuhinya. Manakala pendisiplinan dimaksud dinilai belum sesuai dengan harapan, maka langkah selanjutnya dapat dipaksakan melalui penegakan hukum berupa penjatuhan sansksi sebagaimana telah dikemukakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilihat dari perspektif Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Pemerintahan), maka Inpres dapat dikatakan menjadi instrumen pemerintahan yang mewadahi kebijakan (beleid) Pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 melalui upaya peningkatan displin warga dan penegakan hukum administrasi untuk mematuhi Protokol Kesehatan.

Dalam lingkup penyelenggraaan pemerintahan dan pelayanan Kesehatan masyarakat, maka Inpres mencoba meramu agar langkah-langkah pencegahan dan pengendalian Covid-19 antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat dilakukan secara tersinergi, terkoordinasi, dan terintegrasi, sehingga dapat dilakukan optimlasisasi langkah-langkah Pemerintah untuk : (a) meningkatkan dan menerapkan pra-kondisi yang ketat dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mematuhi Protokol Kesehatan, (b) memprediksi dan menentukan timing yang tepat dalam penerapan new-normal , terutama dilihat dari aspek epidemologi, (c) penentuan sektor dan kegiatan yang tidak boleh dibuka secara langsung dan serempak, dan (d) perlunya evaluasi yang komprehensif yang melihat semua faktor yang mempengaruhi.(*/Opini)

LEAVE A REPLY