Larangan Petahanan Rotasi Jabatan ASN, Cegah Kepentingan Politik Petahana

0
129
Pengamat Politik dan Sosial Sumsel, Bagindo Tegar

RADAR PALEMBANG – Kepala Daerah yang akan ikut mencalonkan diri kembali dalam Pilkada 2020 ini, tidak dibolehkan  melakukan pencopotan dan rotasi jabatan para ASN dalam rentang waktu enam bulan menjelang Pilkada di mulai. Ini sesuai dengan UU No 5 Tahun 2014.  Aturan ini dilahirkan untuk menghindari abuse of power Petahanan untuk kepentingan dirinya dalam suksesi.

“Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan ditengah proses politik pemilihan kepada daerah. Artinya Netralitas dan profesionalitas para ASN menjadi prinsip,” Kata pengamat politik dan sosial Sumsel, Bagindo Tegar, kemarin (8/1).

Kemudian, ang wajib diproteksi serta dikedepankan. Karena selama ini, upaya politisasi birokrasi dalam kontestasi pilkada begitu terstruktur, sistematis dan massif, baik secara terbuka juga terselubung. Peran dan fungsi ASN yang begitu strategis membuat para pejabat politik ingin ” menyeret.

“Jajaram birokrasi atau ASN untuk berpartisipasi memenangkan Paslon kepala daerah, terkhusus calon kepala daerah yang tengah akan melanjutkan periode kedua pemerintahannya. Apalagi dibarengi “iming iming transaksional jabatanyang lebih menggiurkan. Godaan seperti ini , acapkali tak mampu dielakkan oleh para ASN KIta, ” Kata Bagindo.

Maka tidaklah heran , upaya konstitusionalpun ditekankan pemerintah agar tidak diperbolehkan melakukan roling dan mutasi jabatan bagi ASN mulai januari ini.  Selanjutnya publik diharapkan untuk aktif mengawasi perilaku para pejabat politik, agar tidak  coba coba mempolitisasi para ASN dalam bentuk atau wujud apapun. Bila ditemukan, segera laporkan ke Komisi ASN dan Kantor Regional BKN.

“Sehingga netralitas ASN tetap terjaga dan pelayanan publik semakin baik, karena ASN adalah pelayan publik,”tukasnya.(zar)

 

LEAVE A REPLY