Larangan Mudik Pilihan Sulit 

0
254
Bagindo Togar, Direktur Forum Demokrasi Sriwijaya (FORDES)

“Ini (larangan mudik,read) pilihan pahit pemerintah sebagai regulator dan masyarakat sebagai objek regulator.”

RADAR PALEMBANG – Tahun ini mudik Lebaran dilarang oleh pemerintah. Pemberlakuan tersebut dalam pandangan Bagindo Togar, Direktur Forum Demokrasi Sriwijaya (FORDES), akan membawa dampak luas terhadap perekonomian.

“Ini (larangan mudik,read) pilihan pahit pemerintah sebagai regulator dan masyarakat sebagai objek regulator,”kata dia. Karena, sambung dia, mudik sudah menjadi tradisi yang dilakukan, baik mudik lebaran, mudik tahun baru, mudik natal atau yang lainnya juga.

Seperti diketahui, kebijakan itu berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI-Polri, karyawan BUMN, hingga karyawan swasta baik itu yang merupakan pekerja formal maupun informal, serta masyarakat umum lainnya.

Mudik dilarang pada 6-17 Mei 2021 bagi seluruh kalangan. Pemerintah mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pergerakan atau kegiatan di tanggal tersebut kecuali dalam keadaan mendesak dan perlu.

Nah, kata Bagindo, bagaimana dengan pengusaha bus angkutan, mereka tak akan berjalan (operasional,read) membawa pemudik. “Begitu juga dengan kereta api, maskapai. Itu pengusaha membiayai karyawannya bagaimana?.”

Ia menambahkan, ini juga harus difikirkan oleh pemerintah, apakah pemerintah bisa memberi kontribusi kepada mereka (jasa angkutan, read) seperti di Jerman. Di negara tersebut, kata Bagindo, Jerman membiayai kewajiban perusahaan kepada karyawan, ketika ada larangan beroperasi.

Untuk di Indonesia, akui dia, belum bisa diterapkan, karena belum kuat semua, kalau di Jerman itu devisanya kuat, anggarannya sehat. “Di Jerman ditutup sekian bulan, mereka (pemerintah,read) memberi bantuan untuk penggajian (karyawan,read).”

Efek lain atas pelarangan mudik ini, kata Bagindo, belum lagi dihitung, kalau mudik itu bawa sesuatu, oleh-oleh kalau kita di Sumsel, bawa kemplang dan pempek, jadi banyak akan terdampak, termasuk ke ekonomi makro.

Secara tegas, Bagindo Togar mengatakan tidak setuju (pelarangan mudik, read), namun memang disisi lain kita (Indonesia,read) juga sedang berusaha bertarung dengan pandemi Covid19.

“Orang dengan status OTG (Orang Tanpa Gejala,read) ke daerah (mudik,read), OTG ini juga berpotensi menyebarkan (resiko Covid19, read), dari daerah berstatus hijau, nanti menjadi orange atau kuning,”ungkap dia kepada Radar Palembang.

Inilah, kembali Bagindo mengungkapkan, ini pilihan sulit, baik dari sisi pemerintah sebagai regulator maupun masyarakat yang menjadi objek dari regulator tersebut. Apalagi, lanjut dia, vaksin masih tahap 1 dan memasuki tahap 2, target selesai November mendatang, jadi masih sangat jauh.

Untuk itu, Bagindo menyarankan, harus saling mengerti bebannya, pemerintah harus mampu, apa kompensasi diberikan bagi masyarakat dan bagi dunia usaha, masyarakat tak bisa mudik, lantas bagaimana?

Adapun mereka yang nekat mudik Lebaran tentu akan mendapatkan sanksi. Berkaca dari larangan mudik 2020, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi pernah mengatakan bahwa sanksinya berpatokan pada Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Bila dilihat dari UU 6/2018, dalam pasal 93 disebutkan ada hukuman kurungan paling lama setahun dan denda maksimal hingga Rp 100 juta bilang melanggar aturan mudik Lebaran.

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),” bunyi pasal 93. Sementara itu, dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan, “Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan”.

Sanksi nekat mudik bagi PNS diatur secara lebih spesifik. Aturan soal sanksi larangan mudik Lebaran tahun ini sebenarnya masih digodok oleh kementerian dan lembaga terkait. Akan tetapi, bila mengacu pada tahun lalu yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 11/SE/IV/2020, ada tiga jenis sanksi bagi PNS.

Apa saja sanksinya?

Sebanyak tiga jenis sanksi yang diatur dalam SE itu mengacu pada PP Nomor 53 tahun 2010 yang terdiri dari jenis hukuman ringan, sedang, hingga berat.

Adapun jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Lalu, untuk jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Sedangkan, jenis hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 terdiri dari: a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. Pembebasan dari jabatan; d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. (dav)

 

 

LEAVE A REPLY