KPU Adakan Bimtek Coklit PPDP Untuk PPK dan PPS se-kabupaten Muratara

0
133
ketua KPU Muratara Agus Maryanto dan penyerahan secara simbolis atribut dan APD kepada perwakilan peserta Bimtek Coklit PPDP pada PPK dan PPS, di Aula RM Sederhana Kecamatan Rupit,

RADAR PALEMBANG – Guna mendapatkan daftar pemilih yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Musi Rawas Utara (Muratara) adakan Bimbingan Teknis (Bimbtek) Tata Cara Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muratara.

Setidaknya ada sebanyak 192 peserta yang terdiri dari PPK dan PPS yang bertugas di tujuh kecamatan, 82 Desa dan 7 kelurahan ikuti langsung Bimbtek, di Aula Siti Rahmah RM Sederhana Kecamatan Rupit, Kamis (9/7)

Bimtek dibuka langsung oleh Ketua KPU Muratara,Agus Mariyanto dengan dihadiri seluruh anggotanya yakni, Netty Herawati, Heriyanto, Handoko Apendi dan Ardianto dan Sekretaris, H Maini.

Dalam arahanya Agus Mariyanto mengingatkan agar  dalam pelaksanaan Coklit, PPDP dapat melakukannya dengan maksimal, dan menjalankan protokol Copid-19, seperti menggunakan rompi, masker, sarung tangan dan hand sanitizer.

“Tugas PPDP memastikan hak pemilh masyarakat dapat didapatkan dan yang meninggal dicoret, yang menjadi TNI,Polri dicoret begitu juga yang pindah domisili dicoret, sehingga DPS yang diturunkan nanti sudah sesuai”kata Agus Mariyanto.

Begitu juga nanti dalam melakukan verifikasi faktual untuk Pasangan Calon jalur perseorangan, apabila tidak ditemukan katakan tidak ditemukan. Usai pelaksanaan Coklit, nanti tanggal 13-19 Juli 2020 akan dilakukan rapat pleno hasil rekapitulasi PPDP oleh PPK.”,Jangan sampai banyak sanggahan karena tidak sesuai dengan hasilnya PPDP,’ Pesan dia.

Agus juga mengatakan dalam proses tahapan Coklit, silahkan ajak staf PPS bekerja bersama tahapan verifikasi faktual. Karena pelaksanaan ini bukan hanya tanggung jawab  PPS saja tapi tanggung jawab staf sekretariat PPS juga.

“Kami juga ingatkan untuk dapat menghindari konflik kepentingan dengan pemangku kepentingan dalam hal ini Kades,”Kata Agus Mariyanto.(dod)

 

LEAVE A REPLY