KMP Masuk Kabinet Gerindra Bergeming

0
480

 

 

RADAR PALEMBANG  Isu perombakan atau reshuffle kabinet terus menjadi treding topik di media massa lantaran kinerja yang belum memuaskan. Posisi menteri ekonomi yang diisukan paling rawan untuk dilakukan perombakan total, termasuk Menko Perekonomian.

KMP yang didalamnya ada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) santer diisukan akan masuk kedalam jajaran kabinet kerja pimpinan Presiden Joko Widodo. Meski santer diisukan KMP akan masuk kedalam jajaran pemerintahan salah satu Fungsionaris DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo mengaku, DPP Gerindera sejauh ini belum ada pembiacaraan serius dengan pemerintah untuk ditawari posisi atau jabatan menteri.

Semua kader utamanya Gerindera saat ini fokus membangun dan menyelesaikan permasalahan negara sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Reshuffle sudah jelas itu hak dan tanggung jawab presiden. Presiden orang yang berhak mengganti dan memberikan penilaian kerja bagi semua pembantunya, katanya.

Namun menurut dia, selama lebih kurang delapan bulan pemerintahan baru berjalan, khusus di tiga kementrian yang dibawah pengawasannya yakni kementrian kelautan dan perikanan, kementrian pertanian serta kementrian kehutanan, memang ada beberapa yang mengalami koreksi kinerja.

Selama delapan bulan tidak banyak yang mereka kerjakan, dalam jangka waktu tersebut realisasi kinerja kurang begitu memuaskan, namun kami sebagai legislatif tidak memiliki wewenang untuk mengusul pergantian, semua hak preiogatif presiden, kata dia.

Bagi Edhy, masalah reshuffle kabinet tidak perlu dikhawatirkan sebab hal itu sudah ada jalannya, namun yang jelas Gerindera tertap konsekwen dengan pembanguan negara. Bargabung atau tidak di dalam kabinet hal itu tidak akan mempengaruhi kinerja partai. Meski berada di luar pemerintahan kelak, tentu Gerindera bisa memberikan.

Menanggapi isu jika dirinya akan diusulkan menjadi mentreri oleh Ketua Umum Gerindra, Edhy hanya membalas dengan senyum. Namun dirinya masih ingin konsen mengabdi sebagai wakil rakyat. Sebab hal itu berkaitan dengan sumpah jabatan yang sudah ia ucapkan. Dirinya memiliki janji dengan masyarakat untuk menjadi wakil rakyat selama lima tahun. Saya rasa tidak akan ada tawaran jabatan menteri kepada saya. Saya lebih senang menjadi wakil rakyat seperti selama ini, terangnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan perombakan kabinet harus didasarkan dengan keadaan sosial ekonomi yang sekarang terasa berat untuk rakyat, yakni terjadinya penurunan kualitas hidup rakyat secara masif.
“Soal urusan pergantian itu hak progratif Presiden. Tapi bilamana reshuffle dilakukan demi rakyat akan memudahkan presiden dan semua partai untuk jernih. Ini bukan demi kepentingan elite tapi demi masyarakat,” ujar Ferry..
Kata Ferry yang pernah dipenjara terkait demo kenaikan BBM di era pemerintahan SBY, jika memang Presiden Jokowi mau mengocok ulang komposisi kabinet maka menteri yang diambil haruslah orang yang mampu bekerja dan dapat mengatasi persoalan bangsa.
“Paling tidak saatnya Presiden Jokowi membuktikan janji-janji kampanye saat pemilu lalu. Karena hingga saat ini belum ada yang terealisasikan dengan baik, seperti jatuhnya nilai tukar rupiah dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan lain sebagainyta,” papar Ferry yang belum lama ini mendapat gelar Doktor Bidang Sosiologi ini.
Terkait kabar anggota Koalisi Merah Putih (KPM) masuk jajaran kabinet, Ferry menjelaskan tidak ada KMP atau KIH ketika bicara rakyat. Semua wajib mengutamakan kepentingan itu di atas kepentingan kelompok.
Di sisi lain Presiden Jokowi diharapkan bijaksana menanggapi desakan ini tetapi jangan sok pinter dan tidak mau mendengarkan karena situasinya bisa menjadi lebih buruk. Bisa seperti tahun 1998. (iam)

LEAVE A REPLY