Kewenangan OJK Daerah Ditambah

0
1525

 

RADAR PALEMBANG – Terhitung sejak Januari 2015, kewenangan Otoritas Jasa Kauangan yang ada di derah akan ditambah. Setidaknya OJK akan dibebani lima jenis perusahaan yang bergerak disektor industri jasa keuangan.

Kepala OJK Sumatra Selatan Fathuddin didampingi Kepala Bidang Pengawasan lembaga keuangan Bank Achmad Darimy mengatakan, sejauh ini selama satu tahun pertama beroperasinya OJK di Sumsel baru mengawasi lembaga keuangan bank saja, sementara untuk industri keuangan non bank masih diawasi oleh kantor pusat OJK.

‘’Menyongsong 2015 banyak penambahan kewenangan dari OJK pusat ke daerah, mulai dari perluasan pengawasan dari perbankan ke lembaga keuangan non bank. Selain itu, OJK juga mulai menerapkan sistem penyelidikan untuk kasus kejahatan tidak pidana keuangan baik yang berkaitan dengan bank maupun non bank,’’ jelas Fatahuddin saat menggelar makan siang bersama forum Wartawan Ekonomi Bisnis Sumsel Senin (29/12) di resto Everfresh.

Untuk di Sumatera Selatan, OJK akan mengawasi sekitar 5 industri keuangan non bank, diantaranya adalah Jamkrida, dana pensin Pusri, PPIP Pusri, dana pensiun PT Semen Baturaja, dana pensiun Bank Sumsel Babel, dan dana pensiun PTBA.

Sementara untuk lembaga industri keuangan non bank lainnya seperti perusahaan securitas, asuransi dan perusahaan pembiayaan yang hanya memiliki kantor cabang di Palembang tetap akan diawasi oleh OJK pusat, daerah hanya diberikan wewenang untuk membantu pengawasan saja. Namun untuk pengaduan konsumen OJK daerah tetap membuka. ‘’Saat ini data yang kami miliki, Palembang mempunyai 44 perusahaan asuransi, 78 perusahaan pembiayaan dan lima perusahaan dana pensiun,’’ ujarnya.

Sebagai salah satu periapan OJK untuk mengawasi lembaga non bank ini adalah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM), sebab sejauh ini OJK masih banyak kekurangan SDM, kantor cabang Sumsel tercatat hanya memiliki 20 SDM, 11 diantaranya pengawas bank.

‘’Saat ini kami hanya memiliki personil pengawasan bank I yang mengawasi bank umum, pengawas bank II membawahi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Untuk sementara, kami akan memberdayakan tenaga yang ada, sebelum adanya perekrutan baru,’’ ujarnya.

Sementara itu, pengawasan yang dilakukan oleh OJK ini dilakukan dengan dua cara, yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langusng dilakukan melalui laporan-laporan yang diberikan oleh bank-bank umum setiap bulan. Sedangkan pengawasan langsung ke bank dilakukan satu kali dalam satu tahun sesuai dengan aturan undang-undang.

Selama satu tahun OJK beroperasional di Sumatera Selatan, OJK sudah menerima 44 pengaduan terkait dengan perbankan, 22 pengaduan terkait dengan asuransi dan pebiayaan dan 3 pengaduan investasi bodong. ‘’Ini merupakan pengaduan sampai Oktober 2014. Dan masyarakat datang langsung ke kantor kami,’’ ujarnya.

Mayoritas dari pengaduan yang masuk ke kantor OJK kebanyakan sengketa antara nasabah dan perbankan, masalah didominasi sengketa mengenai kredit, penyitaan agunan hingga masalah angsuran. Sebagian sudah ada yang diselesaikan melalui media dan sebagian masih dalam proses.(iam)

 

LEAVE A REPLY