Kesadaran Pajak Rendah, Penerimaan Hanya 31,13 Persen

0
428

 

 RADAR PALEMBANG, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung hingga akhir semester pertama 2016, baru mendapat penerimaan pajak Rp5,019 triliun atau 31,13 persen dari target. Selain faktor ekonomi belum mendukung, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak juga masih rendah.   Jika dibandingkan dengan target, pencapaian saat ini masih sangat jauh dari harapan. Seharusnya jika sudah mencapai semester pertama, minimal DJP bisa mendapatkan 40 persen dari target tahunan. Rendahnya pendapatan negara dari sektor pajak ini dinilai karena kondisi ekonomi yang tengah lesu.

Dari data yang diterima Radar Palembang, penerimaan pajak paling besar masih disumbang oleh PPh non migas yang memberikan kontribusi Rp3,171 triliun atau 37,38 persen. Kepala P2 dan Humas DJP Sumsel dan Babel, Lamban Subeqi Purnomo mengungkapkan, setiap tahun memang penyumbang tertinggi penerimaan pajak. Biasanya kontribusinya mendekati 50 persen. “PPh non migas semeter pertama atau sampai akhir Juni lalu baru mencapai Rp3,171 triliun. Semetara pajak pertambahan nilai dan pajak barang mewah memberikan kontribusi RP1,753 triliun atau 27,65 persen,” jelasnya.

Sebelumnya, Kakanwil DJP Sumsel dan Babel M Ismiransyah M Zain mengatakan, penerimaan pajak tahun ini memang cukup berat, selain kondisi ekonomi yang masih tidak stabil, dunia usaha juga sedang kurang bagus akibat tekanan ekonomi global. Namun hal itu tidak akan menciutkan nyali pegawai pajak untuk terus berusaha meningkatkan pendapatan pajak.

“Sebab, pajak ini kontribusinya sangat besar untuk negara, hampir 80 persen APBN kita berasal dari pajak. Tahun ini ada potensi pelebaran defisit anggaran, sehingga pendapatan pajak perlu digenjot lagi. Salah satunya tentu dengan mengoptimalkan Tax Amnesty,” jelasnya. Secara total, tahun ini DJP Sumsel Babel menargetkan penerimaan pajak Rp16,1 triliun. Angka ini jauh mengalami kenaikan dari realisasi pencapaian tahun lalu. Meski cukup berat, namun target tersebut harus bisa tercapai demi memperkecil defisit anggaran.

Belum Didukung Belanja Pemerintah

Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) cabang Palembang Andreas Budiman menilai, masih minimnya angka penerimaan pajak sangat wajar, mengingat kondisi ekonomi saat ini yang masih belum bagus. Tren pada awal tahun memang serapan pajak tidak terlalu besar. Sebab, dari sisi belanja pemerintah saja trennya lebih besar pada semester kedua.

Mungkin pada awal semeter kedua ini geliat belanja pemerintah mulai deras, hal ini tentu memberikan dampak besar terhadap pendapatan pajak. Sebab dari belanja yang dilakuakn pemerintah tersebut ada porsi dana yang akan kembali lagi ke sektor pajak, terutama pajak pertambahan nilai (PPN), terang dia.

RUU tax amnesty yang sudah diterapkan, tentu akan menjadi senjata baru yang bisa sedikit membantu DJP, meski sejauh ini masih kabur, namun dari gelgatnya akan banyak pengusaha yang mengikuti program ini, apalagi program ini hanya berlaku satu tahun. Sangat rugi jika ada pengusaha yang bermasalah dengan pajak namun tidak ikut program tax amnesty ini, jelas Andreas. (iam)

 

Jenis Pajak                 Nominal                      Pencapaian

PPh non Migas           Rp3,171 triliun           37,38 persen

PPN dan PpnBM        Ro1,753 triliun            27,65 persen

PBB                              RpRp18,640 miliar    1,99 persen

PajakLainnya             Rp69,221 miliar          19,28 persen

PPh Migas                  Rp6,054 miliar             –

Total                            Rp5,019 triliun             31,13 persen

 

LEAVE A REPLY