KEK TAA Harus Masuk Bappenas

0
223

 

 

 

RADAR PALEMBANG – Wakil Ketua Komisi XI DPRI Achmad Hafiz Tahir akan membawa projek pengembangan kawaan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Api Api ketingkat Bappenas sebab jika mengandalkan usaha dari pemerintah provinsi sangat sulit untuk terwujud.

Menurutnya, proyek yang sudah mangkrak sejak lima gubernur ini seharusnya bisa segera dibangun ager ekonomi di pulu Sumatera bisa begerak melejit. Sebab Sumsel bisa menjadi penghubung beberapa provinsi di Sumatera untuk melakukan ekspor secara langsung tanpa harus melalui Tanjung Priok, namun memang untuk merealisasikannya masih butuh perjuangan.

“Makanya kami dari wakil rakyat dapil Sumsel akan terus mendorong agar projek ini bisa masuk program Bappenas. Kami akan buka bagaimana KEK TAA bisa dibicarakan ditingkat Pusat,’’ kata Hafiz.

Sebagai langkah awal pemerintah daerah harus membawa projek ini kedalam musrembangwi, lalu diteruskan ke Musrembang Nasional, sehingga gaung dari projek TAA ini bisa dirasakan ditingkat nasional.

“Ketika dibawa ke Musrembang Nasional, disana akan dipaparkan bagai mana peran dari KEK TAA bukan saja untuk perekonomian Sumsel dan SUmatera, namun akan menjadi tulang punggung baru perekonomian Indonesia,” jelas dia.

Menurutnya, untuk mewujudkan pembangunan KEK TAA memang butuh sinergi semua kalangan baik itu pemerintah kabupaten kota Provinsi wakil rakyat dan pemerintah pusat, sehingga ketika sudah ada koordinasi yang solid bisa diketahui apa saja kendala dari KEK ini.

Masih kata Hafiz, investor bukan tidak ada minat dan keinginan untuk berinvestasi di TAA, namun ketika melihat kondisi saat ini tenti tidak ada yang berani berinvestasi di sana. “Dulu waktu saya bersama pak Dodi Reza mengadakan ekspo di Milan Italia, ada investor pabrik ban Michelin menyatakaan kinginannya untuk investasi, namun kondisi memang belum memungkinkan,” jelas dia.

Makanya projek KEK TAA itu memang butuh campur tangan pemerintah pusat secara all out, sebab jika tidak akan sulit terwujud. KEK TAA itu butuh dana besar diatas Rp20 triliun, tidak mungkin kita mengandalkan dana investor untuk pembangunan awal, tentu pemerintah harus memberikan pancingan dulu. Setelah semua infrastruktur sudah selesai baru kita bisa pamer ke investor. (iam)

LEAVE A REPLY