Kejar Penjaminan 800 Unit Taksol

0
35

 

 

RADAR PALEMBANG, – PT Jasa Rahaja cabang Sumatera Selatan saat ini terus berupaya untuk menjamin sejumlah kendaraan yang tergabung dalam jasa layanan berbasis aplikasi (online).

Kepala Cabang Jasa Raharja Sumsel, Taufik Adnan mengatakan, sejauh ini sudah ada tiga perusahaan maupun koperasi yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS), tentang penyetoran iuran wajib kendaraan bermotor umum (Iuran Wajib) PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan, dan asuransi tanggung gugat penumpang PT Jasa Raharja Putera kendaraan angkutan sewa khusus. “Dari perusahaan tersebut, jumlah kendaraan yang terdaftar sementara sebanyak 30 unit,” katanya, Selasa (15/5).

Taufik mengatakan, pihaknya kini menargetkan dapat menjamin hingga sekitar 800 unit kendaraan. Jumlah tersebut didapat berdasarkan hasil koordinasi bersama Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel. “Ya, untuk yang dalam proses perizinan di Dishub saat ini sudah ada sekitar 800 unit taksol,” katanya.

Dia menjelaskan, proses PKS baru dapat dilaksanakan jika angkutan online tersebut sudah berbadan hukum dan mengantongi izin dari Dinas Perhubungan. Artinya taksol tersebut bukan sebagai individu. “Jadi kami menunggu proses perizinan selesai terselbih dahulu, baru kemudian bisa dilakukan PKS,” katanya.

Taufik menambahkan, dalam PKS tersebut koperasi memiliki kewajiban untuk menyetor iuran wajib kepada Jasa Raharja setiap tahunnya. Pungutanya diambil dari penumpang angkutan sewa khusus yang berada di bawah kendali operasional perusahaan ataupun koperasi.

Selanjutnya, Jasa Raharja akan memberikan santunan kecelakaan bagi penumpang dan pengemudi angkutan sewa khusus dengan ruang lingkup pertanggungan, sejak penumpang dan pengemudi naik kendaraan di tempat pemberangkatan hingga turunnya di tempat tujuan.

Adapun jumlah santunan yang akan diberikan sesuai sifat cederanya, maksimal Rp 75 juta untuk korban meninggal dunia yang diberikan kepada ahli waris korban yang sah, Rp 75 juta cacat tetap, Rp 30 juta biaya perawatan, Rp 1 juta biaya P3K, Rp 500 ribu biaya Ambulance, serta Rp 6 juta penguburan.

Dengan adanya PKS tersebut, diharapkan pemilik/operator perusahaan kendaraan angkutan sewa khusus dapat lebih taat dalam memungut serta menyetorkan iuran wajib. “Dengan demikian dapat memberikan layanan transportasi yang aman bagi para penumpang,” katanya.

Sementara Kepala Seksi Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel, Fansuri mengatakan, sejauh ini baru satu koperasi/perusahaan yang telah dikeluarkan izinya dari DTM-PTSP dengan total tujuh unit kendaraan. “Sebelumnya rekomendasi dari kami ada 284 unit kendaraan, hanya saja hanya tujuh unit yang besedia melalui proses KIR,” katanya.

Sementara, sisanya masih ingin menunda proses KIR dengan harapan adanya perubahan dari Permenhub mengenai taksol.

Selanjutnuya, yang dalam proses penyelesaian izin di PTSP yang yelah diajukan ada 2 perusahaan/koperasi dengan total kendaraan mencapai 12 unit. “Sedangkan yang masih dalam proses KIR ada 537 unit kendaraan, untuk selanjutnya mengkapi izin trayek, Jasa Rahaja, sepanjutnya direkomendasikan ke DTM-PTSP,” katanya.

Dia menambahkan, proses pengajuan perizinan ini akan terus dibuka selama kuota taksi online di Sumsel sebanyak 1.700 unit belum terpenuhi.(tma)

 

LEAVE A REPLY